PONTIANAK — Persidangan perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak terus bergulir. Perkara yang telah berjalan cukup panjang tersebut kembali menjadi perhatian orang tua korban karena persoalan yang diperiksa tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran terhadap dokumen kependudukan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian identitas, hubungan keluarga, serta masa depan seorang anak.
Dalam perkara tersebut, Syarif Taufik Akbar merupakan salah satu terdakwa.
Di tengah proses persidangan, perhatian orang tua korban kini tidak hanya tertuju pada status terdakwa yang disebut masih menjalani tahanan kota dan persoalan masa penangguhan penahanan, tetapi juga terhadap isu mengenai kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila nantinya dinyatakan terbukti bersalah.
Orang tua korban mengaku keberatan setelah mendengar isu bahwa terdakwa kemungkinan hanya akan mendapatkan hukuman di bawah satu tahun.
Menurut keterangan dari orang tua korban, apabila benar terdapat pertimbangan atau tuntutan yang mengarah pada hukuman yang relatif ringan, hal tersebut menjadi sesuatu yang ingin mereka pahami secara terbuka berdasarkan konstruksi perkara, pasal yang didakwakan, fakta persidangan, serta seluruh alat bukti yang telah diperiksa.
Orang Tua Korban Pertanyakan Isu Hukuman di Bawah Satu Tahun
Orang tua korban menyampaikan keberatan karena menurut mereka perkara tersebut bukan sekadar persoalan administrasi biasa.
Mereka menilai persoalan yang diduga terjadi telah berdampak terhadap identitas hukum seorang anak dan menimbulkan persoalan panjang yang hingga kini belum sepenuhnya selesai.
Karena itu, keluarga berharap apabila nantinya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, pertimbangan hukum harus melihat perkara secara utuh berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.
Keluarga juga meminta agar masyarakat tidak terlebih dahulu menyimpulkan berapa hukuman yang akan diterima terdakwa sebelum adanya tuntutan resmi Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan.
Namun demikian, orang tua korban menilai isu mengenai kemungkinan hukuman di bawah satu tahun tetap perlu dipertanyakan apabila benar beredar di tengah keluarga atau masyarakat.
“Kami keberatan kalau benar ada isu hukuman terdakwa bisa di bawah satu tahun. Kami ingin perkara ini dilihat secara utuh, karena yang kami perjuangkan bukan hanya persoalan orang dewasa, tetapi juga identitas dan masa depan anak,” demikian sikap orang tua korban.
Ancaman Hukuman Tidak Sama dengan Vonis
Dalam konteks hukum pidana, ancaman maksimal suatu pasal tidak berarti terdakwa otomatis akan dijatuhi hukuman maksimal.
Sebaliknya, apabila sebuah pasal memiliki ancaman pidana tertentu, Majelis Hakim tetap harus melihat konstruksi dakwaan, pembuktian, peran terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan mengenai ancaman pidana perlu dibedakan dengan tuntutan Jaksa maupun vonis Majelis Hakim.
Orang tua korban berharap seluruh proses tersebut dapat dijelaskan secara terang agar tidak muncul kesan bahwa putusan telah ditentukan sebelum persidangan selesai.
Pasal yang Didakwakan Menjadi Kunci
Dalam perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran, ancaman pidana sangat bergantung pada pasal yang didakwakan dan bentuk perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
Berdasarkan KUHP Nasional yang berlaku, ketentuan mengenai pemalsuan surat dan keterangan palsu memiliki rumusan serta ancaman pidana yang berbeda.
Pasal 391 KUHP Nasional mengatur pemalsuan atau penggunaan surat yang isinya tidak benar dalam keadaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan surat yang dapat mencakup dokumen mengenai kelahiran sesuai rumusan hukumnya.
Sementara itu, Pasal 394 KUHP Nasional mengatur mengenai perbuatan meminta dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Adapun Pasal 392 KUHP Nasional memiliki ancaman pidana paling lama delapan tahun terhadap pemalsuan jenis surat atau akta tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan umum mengenai perkara pemalsuan akta kelahiran.
Pasal yang tepat harus dilihat dari surat dakwaan dalam perkara konkret, uraian perbuatan yang didakwakan, alat bukti yang diajukan, serta fakta yang terbukti dalam persidangan.
Karena itu, jika keluarga mempertanyakan kemungkinan hukuman di bawah satu tahun, pertanyaan utamanya bukan sekadar mengenai tinggi rendahnya hukuman.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Pasal apa yang didakwakan kepada terdakwa?
Apa unsur pidana yang harus dibuktikan?
Perbuatan apa yang menurut dakwaan dilakukan terdakwa?
Apa alat bukti yang mendukung dakwaan tersebut?
Apa yang terbukti di persidangan?
Dan apabila akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah, apa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana?
Keluarga Meminta Putusan Berdasarkan Fakta, Bukan Isu
Orang tua korban menyadari bahwa kewenangan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berada di tangan Majelis Hakim.
Karena itu, keluarga tidak ingin mendahului putusan pengadilan.
Namun mereka meminta agar seluruh proses berjalan objektif dan transparan berdasarkan fakta yang benar-benar terungkap di persidangan.
Menurut keluarga, jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka pertanggungjawaban pidana harus diberikan sesuai hukum.
Sebaliknya, jika unsur dakwaan tidak terbukti, maka hal tersebut juga harus dihormati.
Dengan demikian, yang diharapkan keluarga adalah putusan yang lahir dari pembuktian, bukan tekanan, opini, maupun isu yang berkembang di luar persidangan.
Persoalan Utama Tetap Hak Identitas Anak
Di balik perkara pidana tersebut terdapat persoalan yang menurut keluarga jauh lebih panjang, yaitu mengenai identitas seorang anak perempuan bernama Syarifah Meisya Aqila, yang menurut keluarga lahir pada Mei 2013.
Setelah kelahiran, seorang kerabat keluarga disebut meminta izin untuk mengasuh anak tersebut dengan alasan ingin merawat dan membesarkannya karena belum memiliki keturunan.
Pengasuhan tersebut, menurut keluarga, dilakukan atas dasar kepercayaan dan hubungan kekeluargaan.
Persoalan kemudian disebut muncul pada November 2022 ketika keluarga mengetahui adanya akta kelahiran yang mencantumkan nama pasangan lain sebagai ayah dan ibu anak tersebut.
Temuan tersebut kemudian menjadi persoalan hukum yang akhirnya dibawa ke proses peradilan.
Bagi keluarga, persoalan tersebut tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan administrasi.
Identitas seorang anak menyangkut pendidikan, pelayanan publik, hubungan keluarga, dokumen kependudukan, serta berbagai kepentingan hukum lainnya.
Karena itu, keluarga berharap apapun hasil perkara pidananya nanti, persoalan administrasi dan identitas anak juga memperoleh penyelesaian yang jelas berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Masa Tahanan Kota Terdakwa Juga Dipertanyakan
Selain persoalan dugaan hukuman, orang tua korban juga masih mempertanyakan status terdakwa yang disebut menjalani tahanan kota.
Keluarga ingin mengetahui sejak kapan status tersebut berlaku, berapa lama masa penahanan diberikan, apakah terdapat penangguhan, apakah pernah dilakukan perpanjangan, serta apa saja syarat yang melekat pada status tersebut.
Pertanyaan tersebut penting karena masa penahanan dan hukuman pidana merupakan dua hal yang berbeda.
Status tahanan kota selama proses perkara tidak dapat secara otomatis disamakan dengan lamanya hukuman pidana yang nantinya mungkin dijatuhkan.
Begitu pula penangguhan penahanan tidak dapat dipahami sebagai putusan bebas terhadap terdakwa.
Karena itu, kepastian mengenai masa penahanan dan penangguhan harus merujuk kepada dokumen resmi dari pejabat atau lembaga yang berwenang.
Keluarga Tidak Meminta Putusan Berdasarkan Tekanan
Orang tua korban menegaskan bahwa keberatan mereka bukan berarti meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tertentu hanya berdasarkan keinginan keluarga.
Mereka memahami bahwa hakim memiliki kewenangan independen dalam memutus perkara.
Yang mereka minta adalah agar seluruh fakta, alat bukti, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan anak dipertimbangkan secara menyeluruh sesuai hukum.
Keluarga juga meminta agar tidak ada pihak yang terlebih dahulu menyimpulkan bahwa terdakwa pasti akan dihukum berat maupun ringan sebelum putusan dibacakan.
Sebab, vonis hanya dapat diketahui setelah Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan.
Enam Harapan Orang Tua Korban
Dalam perkara ini, keluarga menyampaikan sejumlah harapan.
Pertama, persidangan berjalan objektif dan berdasarkan fakta hukum.
Kedua, seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap diperiksa serta dinilai secara menyeluruh.
Ketiga, apabila terdakwa terbukti bersalah, pertanggungjawaban diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, hak identitas anak dapat dipulihkan dan memperoleh kepastian berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
Kelima, dokumen kependudukan yang terbukti tidak sesuai dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
Keenam, kepentingan terbaik anak tetap menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara, terlepas dari apapun putusan pidana yang nantinya dijatuhkan.
Publik Menunggu Tuntutan dan Putusan Pengadilan
Dengan masih berlangsungnya proses persidangan, publik pada akhirnya menunggu dua hal penting.
Pertama, bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyusun dan menyampaikan tuntutan berdasarkan dakwaan serta fakta yang terbukti.
Kedua, bagaimana Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti dan fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.
Karena itu, isu mengenai kemungkinan terdakwa mendapatkan hukuman di bawah satu tahun sebaiknya tidak dijadikan kesimpulan sebelum terdapat dokumen resmi mengenai tuntutan maupun putusan.
Namun, keberatan orang tua korban tetap menjadi bagian penting dari dinamika perkara karena keluarga merasa dampak persoalan ini terhadap anak telah berlangsung cukup panjang.
Bagi mereka, persoalan tersebut bukan hanya tentang berapa tahun seseorang akan dihukum.
Lebih jauh, mereka menginginkan agar proses hukum mampu menjawab persoalan mendasar: bagaimana kebenaran identitas anak dipastikan, bagaimana hak anak dipulihkan, dan bagaimana pihak yang terbukti bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Syarif Taufik Akbar tetap memiliki hak untuk membela diri dan wajib diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada terdakwa Syarif Taufik Akbar, penasihat hukumnya, keluarga pihak terkait, Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pontianak, serta instansi penegak hukum yang menangani perkara ini sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
0 Komentar