PONTIANAK — Sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tudingan terhadap seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi perhatian publik. Unggahan tersebut antara lain mengaitkan anggota legislatif dengan dugaan perselingkuhan hingga tudingan keterlibatan dalam peredaran narkoba.
Namun, tudingan tersebut dibantah tegas oleh Hery Kurdy, anggota DPRD Provinsi Kalbar yang merasa dirinya menjadi pihak yang dimaksud dalam unggahan tersebut.
Hery menyatakan informasi yang beredar merupakan fitnah dan tidak sesuai dengan fakta. Ia juga menduga munculnya tudingan tersebut berkaitan dengan persoalan utang-piutang serta adanya dugaan upaya pemerasan terhadap dirinya.
“Intinya orang ini tidak mau bayar utang dan mau memeras, tapi tidak saya kasih. Tercium orang ini juga sering menipu sehingga agak keras penagihannya. Lari dari kewajiban, makanya menyebar fitnah dan mau memeras. Saat ini tersangka sudah kabur dari Pontianak,” ungkap Hery kepada TKP Pontianak, Rabu (9/9/2026).
Berawal dari Unggahan Instagram
Sebelumnya, sebuah akun Instagram @estevanisellawijaya mengunggah foto yang menampilkan seseorang yang disebut sebagai anggota DPRD Kalbar.
Dalam unggahan tersebut muncul narasi yang mengaitkan sosok tersebut dengan dugaan hubungan khusus atau perselingkuhan. Tidak hanya itu, unggahan juga memuat tudingan mengenai keterlibatan dalam dunia narkoba.
Unggahan tersebut kemudian menyebar dan menjadi bahan perbincangan warganet.
Sejumlah pengguna media sosial turut memberikan komentar dan mengaitkan foto yang diunggah dengan dugaan hubungan pribadi antara anggota legislatif tersebut dengan seseorang yang terlihat dalam foto.
Namun, foto atau unggahan di media sosial tidak dengan sendirinya dapat membuktikan adanya perselingkuhan maupun keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika.
Hingga saat ini, tudingan tersebut belum disertai bukti hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut benar.
Hery: Ada Persoalan Utang-Piutang
Hery memiliki versi berbeda mengenai latar belakang munculnya tudingan tersebut.
Menurutnya, persoalan bermula dari adanya kewajiban pembayaran utang yang disebut belum diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan.
Hery mengaku telah melakukan penagihan. Ia menduga setelah penagihan tersebut terjadi, muncul tudingan melalui media sosial yang menurutnya bertujuan untuk menyerang reputasi sekaligus melakukan tekanan terhadap dirinya.
Ia bahkan menyebut adanya dugaan upaya pemerasan.
Namun, terkait klaim mengenai utang, dugaan penipuan, maupun dugaan pemerasan tersebut, kebenaran dan status hukumnya tetap perlu dibuktikan melalui dokumen serta proses hukum yang sah.
Demikian pula mengenai pernyataan Hery bahwa pihak yang dimaksud telah berstatus tersangka dan meninggalkan Pontianak, informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum untuk memastikan status perkara dan dasar hukumnya.
Tudingan Narkoba Tak Bisa Dibuktikan Hanya dari Unggahan
Tudingan mengenai keterlibatan seorang anggota DPRD dalam dunia narkoba merupakan persoalan serius karena menyangkut reputasi, nama baik dan kemungkinan konsekuensi hukum.
Karena itu, informasi semacam tersebut tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan foto, tulisan akun media sosial, komentar warganet maupun dugaan hubungan personal.
Untuk menyatakan seseorang terlibat tindak pidana narkotika, diperlukan bukti dan proses penegakan hukum yang sah.
Sampai berita ini disusun, tidak terdapat informasi terverifikasi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Hery Kurdy terlibat tindak pidana narkotika sebagaimana tudingan dalam unggahan tersebut.
Soal Dugaan Perselingkuhan Juga Masih Klaim
Hal serupa berlaku terhadap tudingan perselingkuhan.
Kehadiran dua orang dalam sebuah foto atau adanya pertemuan antara seseorang dengan anggota legislatif tidak otomatis membuktikan adanya hubungan perselingkuhan.
Konteks foto, waktu pengambilan gambar, hubungan para pihak serta tujuan pertemuan perlu diketahui secara utuh sebelum sebuah kesimpulan dibuat.
Karena itu, tudingan yang berkembang di media sosial tersebut masih ditempatkan sebagai klaim yang belum terverifikasi.
Hery Berikan Bantahan
Hery sendiri telah memberikan bantahan terhadap tudingan yang diarahkan kepadanya.
Ia menyatakan tidak benar tudingan yang mengaitkan dirinya dengan perselingkuhan maupun narkoba.
Menurut Hery, informasi tersebut merupakan serangan terhadap dirinya yang berkaitan dengan persoalan lain.
Bantahan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan agar publik tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sisi.
Di sisi lain, pihak pemilik akun Instagram yang mengunggah tudingan tersebut juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan bukti apabila memang memiliki dasar atas informasi yang disampaikan.
Publik Diminta Tidak Terjebak Informasi Viral
Kasus ini kembali memperlihatkan bagaimana informasi dari media sosial dapat dengan cepat berkembang menjadi isu publik.
Persoalannya, informasi yang viral belum tentu identik dengan informasi yang telah terverifikasi.
Terlebih apabila informasi tersebut menyangkut tudingan tindak pidana, narkoba, perselingkuhan atau persoalan yang dapat merusak reputasi seseorang.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan unggahan atau komentar warganet.
Verifikasi terhadap sumber informasi, bukti, keterangan pihak yang dituduh dan klarifikasi dari pihak yang berwenang menjadi penting sebelum sebuah tudingan dinyatakan sebagai fakta.
Hak Jawab Tetap Terbuka
Pemberitaan ini menempatkan tudingan yang beredar sebagai informasi yang belum terverifikasi, sementara bantahan Hery Kurdy disampaikan sebagai hak jawab atas isu yang mengaitkan dirinya.
Apabila pihak pengunggah memiliki bukti atau penjelasan mengenai tudingan tersebut, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.
Demikian pula apabila aparat penegak hukum memiliki informasi resmi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana disebut dalam unggahan, keterangan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah tudingan yang berkembang memiliki dasar hukum atau tidak.
Pada akhirnya, viral di media sosial bukanlah ukuran kebenaran. Tuduhan tetap harus dibuktikan, sementara pihak yang dituduh berhak memberikan klarifikasi dan membela nama baiknya melalui mekanisme yang sah.
Fakta Investigasi News Pontianak akan terus mengedepankan asas keberimbangan dan tidak menyimpulkan tudingan tersebut sebagai fakta sebelum terdapat bukti atau keterangan resmi yang dapat diverifikasi.
0 Komentar