SINGKAWANG — Persoalan harta bersama pascaperceraian antara Anita Aprianti dengan mantan suaminya, AIPTU SM, seorang anggota kepolisian yang bertugas di salah satu Polsek di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, memasuki babak baru.
Anita Aprianti mengaku telah mengambil langkah dengan melaporkan mantan suaminya tersebut ke Propam Polda Kalimantan Barat. Laporan itu disebut berkaitan dengan persoalan pembagian harta bersama atau harta gono-gini setelah perceraian yang menurut Anita hingga kini belum terlaksana sebagaimana yang dipahaminya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Singkawang.
Menurut Anita, upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelumnya telah ditempuh. Namun, menurut pengakuannya, upaya tersebut tidak menemukan titik temu.
Anita juga menyebut laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Propam Polres Singkawang. Namun, ia menilai penanganannya terkesan belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
“Saya menuntut harta gono-gini berupa rumah dan barang-barang lainnya, seperti tiga unit sepeda motor dan aset lainnya untuk dibagi rata. Namun hingga saat ini mantan suami belum mau membagi harta tersebut, dengan alasan aset itu untuk anak-anak,” ungkap Anita sembari meneteskan air mata kepada sejumlah wartawan, Jumat (11/9/2026).
Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian karena menyangkut bukan hanya hubungan pribadi antara mantan pasangan suami istri, tetapi juga pelaksanaan putusan pengadilan serta status sejumlah aset yang disebut sebagai harta bersama.
17 Tahun Menikah, Berakhir di Meja Pengadilan
Anita mengatakan rumah tangganya dengan AIPTU SM berlangsung sejak 2008 atau sekitar 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
Namun, menurut keterangannya, rumah tangga tersebut kemudian mengalami keretakan setelah muncul pihak ketiga.
Persoalan rumah tangga itu akhirnya berujung pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Singkawang.
Anita menyebut dalam putusan pengadilan tersebut terdapat ketentuan mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama.
“Saya hanya ingin harta dibagi sesuai putusan sidang Pengadilan Agama Kota Singkawang. Kalau sudah begitu, saya anggap semua masalah selesai,” harapnya.
Bagi Anita, persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah antara dirinya dengan mantan suami.
Ia menginginkan adanya kepastian mengenai pelaksanaan putusan serta pembagian aset yang menurutnya merupakan harta bersama.
Bantahan AIPTU SM: Rumah Justru Dijual Tanpa Sepengetahuan Saya
Di sisi lain, AIPTU SM memberikan keterangan berbeda.
Ia membantah tudingan bahwa dirinya sengaja tidak mau memberikan bagian harta gono-gini kepada Anita.
Menurut SM, persoalan justru bermula ketika dirinya mengetahui bahwa rumah yang disebut sebagai bagian dari harta bersama telah dijual tanpa sepengetahuannya.
“Tidak benar itu, Mas. Justru rumah itu dijual Anita bersama Ibu Dewi dengan harga Rp75 juta tanpa sepengetahuan saya, dan uangnya saya juga tidak terima sama sekali,” ungkap SM.
SM mengaku mengetahui informasi mengenai penjualan rumah tersebut setelah melihat sebuah postingan di media sosial.
Menurutnya, setelah mengetahui informasi tersebut, ia kemudian mendatangi Ibu Dewi dan membawa persoalan itu ke Polres untuk diselesaikan.
“Jadi kudatangilah Ibu Dewi di rumah itu, lantas saya ajak ke Polres untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi menurut pengakuan Ibu Dewi, rumah itu sudah dijual sama Anita,” kata SM.
Keterangan tersebut menjadi bantahan langsung terhadap versi Anita yang menyebut mantan suaminya belum mau membagi harta gono-gini sebagaimana putusan pengadilan.
Dengan adanya dua versi yang berbeda tersebut, status dan proses pengalihan rumah menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperjelas melalui dokumen serta keterangan para pihak.
Rumah Kini Disebut Kosong dan Dikunci
SM juga mengatakan bahwa rumah yang menjadi bagian dari persoalan tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan dikunci.
Ia menyatakan belum ada pihak yang menurut versinya berhak menempati rumah tersebut sebelum persoalan kepemilikannya diselesaikan.
“Jadi statusnya rumah itu saya suruh kosongkan. Siapa pun belum berhak menempati. Kalau memang mau dijual, suruh konfirmasi saya berapa harganya, bagi dua. Kalau pun saya mau, rumah itu baru kita jual sama-sama, baru dibagi dua,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan antara kedua pihak bukan hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga menyangkut bagaimana aset tersebut dikelola, dijual, atau dibagi setelah perceraian.
Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai status rumah tersebut, apakah benar termasuk objek harta bersama sebagaimana disebut dalam putusan pengadilan, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta apakah pernah terdapat persetujuan kedua belah pihak mengenai penjualan atau pengalihan aset.
Putusan Pengadilan Perlu Dilihat Secara Utuh
Persoalan utama dalam kasus ini adalah bagaimana isi putusan Pengadilan Agama Kota Singkawang sebenarnya.
Sebab, untuk menentukan apakah suatu pihak telah menjalankan atau belum menjalankan putusan, tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan masing-masing pihak.
Isi putusan, objek harta yang ditetapkan sebagai harta bersama, mekanisme pembagian, status hukum aset, serta tahapan pelaksanaan putusan perlu dilihat secara utuh.
Demikian pula apabila terdapat penjualan rumah senilai Rp75 juta sebagaimana diklaim AIPTU SM, perlu diperjelas kapan penjualan tersebut dilakukan, siapa yang menjual, kepada siapa, berdasarkan dokumen apa, siapa yang menerima uang hasil penjualan, dan apakah terdapat persetujuan dari pihak yang juga memiliki kepentingan hukum atas aset tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk menghindari kesimpulan sepihak.
Laporan ke Propam Menjadi Perhatian
Laporan Anita kepada Propam Polda Kalbar juga menempatkan persoalan ini pada ranah lain, yakni menyangkut dugaan persoalan perilaku atau kepatuhan anggota kepolisian yang dilaporkan.
Namun, laporan kepada Propam tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa anggota yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik.
Hal tersebut tetap memerlukan proses pemeriksaan dan klarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Demikian pula, bantahan AIPTU SM bahwa rumah justru dijual tanpa sepengetahuannya juga merupakan versi dari pihak yang bersangkutan dan masih perlu diuji berdasarkan dokumen serta bukti yang ada.
SM Sebut Anita Juga Telah Dilaporkan
Selain memberikan bantahan, AIPTU SM menyampaikan bahwa Anita Aprianti juga telah dilaporkan ke Polres Singkawang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pernyataan mengenai laporan tersebut tentu juga perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian untuk mengetahui materi laporan, status penanganannya, serta perkara yang sebenarnya dilaporkan.
Dengan demikian, terdapat dua sisi persoalan yang kini perlu mendapatkan kejelasan melalui mekanisme hukum masing-masing.
Publik Menunggu Kepastian, Bukan Saling Klaim
Persoalan harta bersama pascaperceraian pada dasarnya membutuhkan kepastian berdasarkan putusan pengadilan dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Di satu sisi, Anita menyatakan dirinya menuntut pembagian harta sesuai putusan Pengadilan Agama Kota Singkawang.
Di sisi lain, AIPTU SM membantah menolak pembagian harta dan menyatakan bahwa rumah justru telah dijual tanpa sepengetahuannya.
Dua versi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan di media.
Kuncinya berada pada putusan pengadilan, dokumen kepemilikan, bukti transaksi, dokumen penjualan, aliran uang hasil penjualan, serta proses hukum yang sedang berjalan.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana laporan Anita kepada Propam Polda Kalbar telah ditangani dan bagaimana status laporan yang disebut AIPTU SM terhadap Anita.
Apabila memang terdapat dugaan pelanggaran, biarkan aparat yang berwenang melakukan pemeriksaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan alat bukti.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, pihak yang dilaporkan juga berhak mendapatkan kepastian dan pemulihan nama baik sesuai mekanisme hukum.
Yang terpenting, persoalan harta gono-gini ini tidak berlarut-larut menjadi konflik berkepanjangan setelah putusan pengadilan.
Anita berharap pembagian harta dapat dilaksanakan sesuai putusan dan persoalan antara dirinya dengan mantan suaminya dapat diselesaikan.
Sementara AIPTU SM menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembagian harta dan justru mempersoalkan penjualan rumah yang menurut keterangannya dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya.
Hingga berita ini disusun, masing-masing pihak masih menyampaikan versi dan kepentingan hukumnya. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa salah satu pihak telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan keputusan dari pihak yang berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada Anita Aprianti, AIPTU SM, Propam Polda Kalimantan Barat, Propam Polres Singkawang, Pengadilan Agama Kota Singkawang, maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim/Redaksi)
0 Komentar