Harga Cabai Jadi Perhatian, Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan Distribusi dan Cegah Spekulasi
PONTIANAK — Kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai mendapat perhatian Pemerintah Kota Pontianak. Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah cabai, yang mengalami kenaikan harga di tengah tekanan ekonomi dan dampak kemarau panjang.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan operasi pasar yang akan menyasar enam kecamatan di Kota Pontianak. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Kami memahami betul beban masyarakat akibat kenaikan harga sembako, terutama cabai yang saat ini sangat meresahkan. Oleh karena itu, Pemkot Pontianak akan melakukan operasi pasar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Selatan, Tenggara, Timur, Barat, Utara, dan Kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong ekonomi rendah, agar tetap mendapatkan sembako dengan harga yang wajar,” ujar Edi, Jumat (18/9/2026).
Menurut Edi, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga di pasar dan mengambil langkah pengendalian apabila kenaikan berlangsung dan mulai memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Awak Media Fakta Investigasi News melaporkan Pemkot Pontianak menyiapkan operasi pasar setelah inflasi daerah tersebut tercatat 2,78 persen, dengan kenaikan harga cabai menjadi salah satu perhatian pemerintah.
ENAM KECAMATAN JADI SASARAN
Operasi pasar tersebut direncanakan menyasar seluruh wilayah Kota Pontianak, yakni:
- Pontianak Selatan
- Pontianak Tenggara
- Pontianak Timur
- Pontianak Barat
- Pontianak Utara
- Pontianak Kota
Penyebaran operasi pasar di enam kecamatan diharapkan membuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tidak hanya terpusat di satu wilayah.
Pola operasi pasar murah di enam kecamatan juga bukan hal baru bagi Pemkot Pontianak. Dalam pelaksanaan program sebelumnya, pemerintah kota telah menggelar pasar murah secara bergilir di enam kecamatan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Bulog, perbankan, BUMN/BUMD, distributor, pelaku usaha dan kelompok tani.
INFLASI DAN KEMARAU JADI PERHATIAN
Kenaikan harga pangan tidak berdiri sendiri. Kondisi produksi dan distribusi turut memengaruhi harga yang akhirnya dibayarkan masyarakat.
Edi mengatakan kondisi tersebut perlu terus dipantau agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap inflasi maupun daya beli masyarakat.
Pemerintah Kota Pontianak juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran kenaikan harga.
Masyarakat diminta memanfaatkan program pemerintah apabila operasi pasar telah dilaksanakan serta tetap berbelanja melalui saluran perdagangan yang resmi dan terpercaya.
DPRD: JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MENANGGUNG SENDIRI
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak Yandi menilai pemerintah daerah perlu terus mencari langkah dan inovasi untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Yandi, kenaikan sejumlah komoditas tidak terlepas dari kondisi yang dapat meningkatkan biaya produksi maupun distribusi.
“Memang dengan kondisi seperti ini kenaikan harga tidak tepat. Tapi ini juga bukan kemauan kita bersama. Kondisi alam menyebabkan biaya produksi dan distribusi bertambah, sehingga ketika barang naik, pedagang juga ikut menaikkan harga,” kata Yandi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan respons pemerintah agar beban kenaikan harga tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Ia mendorong Pemkot Pontianak tidak hanya mengandalkan operasi pasar, tetapi juga mencari berbagai terobosan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
RANTAI DISTRIBUSI PERLU DIAWASI
Yandi juga mengingatkan agar kenaikan harga tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.
Karena itu, pengawasan terhadap rantai distribusi dan perdagangan dinilai penting, terutama ketika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga komoditas tertentu.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui apakah kenaikan harga disebabkan oleh faktor produksi, distribusi, pasokan, kondisi alam, atau faktor lain di sepanjang rantai perdagangan.
Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan stabilisasi harga benar-benar menyasar persoalan yang terjadi di lapangan.
“JANGAN BERPANGKU TANGAN”
Yandi menilai persoalan harga pangan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, pedagang dan masyarakat.
Setiap pihak, menurutnya, memiliki peran dalam menjaga agar tekanan harga tidak semakin berat.
“Kita harus bersatu padu, jangan berpangku tangan. Semua harus ikut bergerak dan mencari solusi supaya kita bisa keluar dari krisis yang sedang kita hadapi saat ini,” tutup Yandi.
OPERASI PASAR DITUNGGU MASYARAKAT
Dengan kenaikan harga cabai dan tekanan terhadap sejumlah kebutuhan pokok, operasi pasar yang disiapkan Pemkot Pontianak kini menjadi salah satu langkah yang ditunggu masyarakat.
Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada ketersediaan komoditas, harga yang ditawarkan, jumlah paket yang disediakan, distribusi di setiap kecamatan serta ketepatan sasaran penerima.
Pemkot Pontianak sebelumnya juga telah memiliki pengalaman menggelar operasi pasar di enam kecamatan. Pada salah satu program 2026, pemerintah menyediakan paket kebutuhan pokok bersubsidi untuk membantu daya beli masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan bukan hanya bagaimana menurunkan harga dalam jangka pendek, tetapi juga bagaimana memastikan pasokan, distribusi dan daya beli masyarakat tetap terjaga ketika tekanan harga pangan meningkat.
Masyarakat kini menunggu pelaksanaan operasi pasar tersebut serta berharap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar dapat memberikan dampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Fredy Legito
0 Komentar