PONTIANAK — Dugaan penyimpanan dan penimbunan BBM jenis Biosolar bersubsidi di sebuah lokasi di Jalan Budi Utomo, Pontianak Utara, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan.
Lokasi yang dari luar tampak menyerupai bengkel vulkanisir ban tersebut diduga digunakan sebagai tempat penampungan BBM bersubsidi. Dugaan itu mencuat setelah adanya aktivitas kendaraan yang disebut membawa Biosolar dari SPBU menuju lokasi tersebut.
Berdasarkan pantauan lapangan pada Sabtu (26/9/2026), lokasi tersebut tampak dipagari menggunakan seng dan pada sejumlah bagian ditutup dengan ban bekas. Kondisi tersebut memberikan kesan bahwa tempat tersebut merupakan lokasi usaha bengkel vulkanisir.
Namun, di balik aktivitas tersebut muncul dugaan adanya kegiatan lain yang berkaitan dengan penyimpanan BBM bersubsidi.
Truk Diduga Bongkar Muatan ke Gudang
Dalam pantauan di lokasi, terlihat kendaraan truk yang sebelumnya disebut telah mengisi BBM di SPBU kemudian menuju lokasi tersebut.
Kendaraan tersebut diduga melakukan pembongkaran muatan BBM ke dalam gudang sebelum kembali bergerak menuju SPBU.
Pola tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan apakah aktivitas pengisian dan pemindahan Biosolar tersebut sesuai dengan ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Apabila benar terdapat kegiatan pengangkutan berulang dari SPBU menuju lokasi penampungan, pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui asal BBM, volume yang dibeli, kendaraan yang digunakan, tujuan pengiriman, kapasitas penyimpanan, serta pihak yang menerima dan menggunakan BBM tersebut.
Nama Amiyus Disebut Sumber
Dalam penelusuran informasi di lapangan, seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut lokasi tersebut berkaitan dengan seseorang bernama Amiyus.
Sumber tersebut juga menyebut adanya kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM dan menduga terdapat kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi maupun kendaraan tanpa tangki standar.
“Kalau Amiyus main minyak kapasitas besar karena sarana truk yang digunakan untuk melangsir di dalamnya ada tangki siluman dan ada juga blong,” kata sumber tersebut, Sabtu (26/9/2026).
Namun, informasi tersebut masih merupakan keterangan sumber dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Kebenaran mengenai kepemilikan gudang, legalitas usaha, spesifikasi kendaraan, keberadaan tangki modifikasi, serta dugaan aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
Aktivitas Malam Hari Juga Disorot
Sumber yang sama menyebut aktivitas pengangkutan BBM diduga berlangsung pada malam hari.
Menurut sumber tersebut, kegiatan itu disebut berkaitan dengan pengambilan BBM dari sejumlah SPBU, termasuk SPBU Tanjung Hilir dan SPBU 28 Oktober.
Informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut oleh aparat melalui data transaksi dan sistem pencatatan penyaluran BBM bersubsidi.
Jika diperlukan, pemeriksaan dapat mencakup rekaman kamera pengawas, data transaksi pembelian, kendaraan yang digunakan, volume pengisian, serta pola pengisian berulang pada kendaraan tertentu.
Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat pola distribusi yang menyimpang dari peruntukan Biosolar bersubsidi.
Dugaan Gudang Belum Berizin Perlu Diverifikasi
Selain dugaan penimbunan, informasi mengenai status perizinan lokasi juga menjadi perhatian.
Sumber menyebut gudang yang berada di lokasi tersebut diduga belum memiliki izin yang berkaitan dengan aktivitas penyimpanan BBM.
Namun, status perizinan tersebut juga harus dikonfirmasi kepada instansi berwenang.
Tidak setiap tempat yang menyimpan atau menggunakan BBM otomatis dapat disebut sebagai gudang ilegal. Pemeriksaan perlu melihat jenis kegiatan, volume penyimpanan, fasilitas yang digunakan, perizinan usaha, aspek keselamatan, serta dasar hukum penyimpanan dan pendistribusian BBM.
LSM Minta Aparat Turun Tangan
Sorotan terhadap lokasi tersebut turut mendapat perhatian dari LSM LPPN-RI Provinsi Kalimantan Barat.
Sarmaji meminta aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalimantan Barat dan Mabes Polri, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas penyimpanan BBM bersubsidi tersebut.
“Saya minta ini ditindak, karena BBM bersubsidi jenis Biosolar diperuntukkan warga miskin seperti nelayan, petani dan masyarakat tidak mampu,” ujar Sarmaji.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi penting dilakukan agar subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Jangan Hanya Periksa Gudang, Telusuri Jalur Pasok
Jika dugaan tersebut benar, pemeriksaan terhadap lokasi penyimpanan saja belum cukup.
Aparat dapat menelusuri seluruh mata rantai distribusi, mulai dari SPBU, kendaraan pengangkut, pembeli, lokasi penyimpanan, hingga pihak yang menerima atau menggunakan BBM tersebut.
Data transaksi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui apakah terdapat pembelian dalam jumlah atau frekuensi yang tidak wajar.
Pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM, termasuk memastikan apakah kendaraan tersebut memenuhi ketentuan pengangkutan dan tidak menggunakan tangki yang dimodifikasi secara ilegal.
Dengan penelusuran menyeluruh, aparat dapat membedakan antara kegiatan usaha yang sah dengan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Pemilik Belum Memberikan Klarifikasi
Upaya konfirmasi kepada Amiyus, yang disebut oleh sumber sebagai pihak yang berkaitan dengan lokasi tersebut, belum memperoleh keterangan.
Saat hendak dikonfirmasi, yang bersangkutan disebut tidak berada di lokasi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Amiyus maupun pihak pengelola lokasi mengenai status kepemilikan, kegiatan usaha, legalitas gudang, sumber BBM, serta dugaan aktivitas penyimpanan dan distribusi Biosolar bersubsidi.
Menunggu Langkah Aparat
Dugaan penampungan Biosolar bersubsidi di Jalan Budi Utomo tersebut kini menunggu tindak lanjut dari instansi berwenang.
Publik membutuhkan kepastian apakah aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang memiliki dasar perizinan dan sesuai ketentuan atau justru terdapat penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Karena itu, pemeriksaan secara objektif menjadi penting. Tidak hanya untuk menindak apabila ditemukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang belum terverifikasi.
Tim investigasi akan terus memantau perkembangan persoalan ini, termasuk apabila terdapat pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum maupun klarifikasi dari pemilik atau pengelola lokasi.
Redaksi
0 Komentar