PONTIANAK — Penguatan konten lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan industri media, hingga terjaganya ruang publik untuk menyampaikan kritik menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengawal Konten Lokal di Era Digital” yang digelar di Ruang Meranti, Gedung DPRD Kalimantan Barat, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat bersama Komisi I DPRD Kalbar untuk menggali berbagai masukan dari pemangku kepentingan penyiaran di tengah perubahan pesat teknologi digital, media sosial, dan perkembangan platform digital.
Ketua KPID Kalbar, Ramdan, mengatakan konten lokal memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan penyiaran di daerah.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang semakin luas bagi media untuk memproduksi, mempopulerkan, dan mendistribusikan informasi mengenai berbagai persoalan lokal kepada masyarakat.
“Betapa pentingnya terus mengangkat isu-isu lokal yang terdengar di publik, selain sebagai informasi dan edukasi, tapi juga menjadi bagian dari penguatan penyiaran,” ujar Ramdan.
Ia menambahkan, semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi melalui berbagai platform digital membuat produksi konten lokal yang berkualitas menjadi semakin penting agar informasi yang beredar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Konten Lokal Harus Diproduksi dan Dikelola SDM Daerah
Dalam forum tersebut, persoalan konten lokal tidak hanya dibahas dari sisi kuantitas produksi, tetapi juga menyangkut kualitas, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta kemampuan industri media daerah dalam membangun kapasitas produksinya sendiri.
Perwakilan lembaga penyiaran, Sahri, mengatakan penguatan konten lokal idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas SDM di daerah.
“Konten lokal itu seharusnya produksinya lokal. Tenaga kerjanya juga dari lokal. Dengan begitu, daerah tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga memiliki SDM yang mampu menghasilkan konten,” ujarnya.
Menurut Sahri, kebutuhan SDM di industri penyiaran dan media semakin beragam. Dunia pendidikan dinilai perlu menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan sesuai perkembangan industri, mulai dari jurnalistik, produksi televisi, penyuntingan atau editing, hingga produksi konten digital.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya membuat daerah menjadi pasar bagi konten dari luar, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi produsen informasi dan karya kreatif.
Kuantitas dan Kualitas Konten Sama-Sama Diperhatikan
Perwakilan Komisi I DPRD Kalbar, Alfons, menilai pembahasan mengenai konten lokal perlu melihat dua aspek sekaligus, yakni kuantitas dan kualitas.
“Kalau mengawal konten lokal, kita mau bicara kuantitas atau kualitas? Jumlah konten lokal atau kualitas konten lokal? Kita harus bicara dua-duanya,” katanya.
Menurutnya, produksi konten lokal juga perlu didukung riset mengenai perilaku dan kebutuhan audiens. Riset tersebut dapat menjadi dasar bagi media dalam menentukan program sehingga konten yang diproduksi tidak sekadar memenuhi jumlah tayangan, tetapi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan media lokal bukan hanya meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga memastikan konten memiliki nilai informasi, edukasi, serta relevansi dengan karakteristik masyarakat Kalimantan Barat.
Keterbatasan SDM dan Anggaran
Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan personel masih menjadi tantangan bagi sebagian lembaga penyiaran daerah.
Perwakilan RRI mendorong kolaborasi antarmedia sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas distribusi konten lokal.
Kolaborasi dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, produksi bersama maupun pemanfaatan jaringan masing-masing lembaga, dengan tetap memperhatikan karakter dan fungsi setiap media.
Perubahan pola konsumsi informasi juga menuntut lembaga penyiaran untuk beradaptasi. Media tidak lagi hanya berhadapan dengan televisi dan radio konvensional, tetapi juga dengan media sosial serta berbagai platform digital.
Ruang Kritik Tetap Menjadi Perhatian
Selain persoalan konten dan keberlanjutan industri, FGD juga membahas hubungan antara pemerintah, media dan masyarakat, termasuk pentingnya menjaga ruang publik untuk menyampaikan kritik.
Peserta FGD, Hamdan, mengatakan media dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, menurutnya, fungsi kontrol sosial dan independensi media tetap perlu dijaga.
Ia juga menyoroti pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah bergulir di DPR RI.
Hamdan meminta rumusan mengenai konten seperti berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik dan hasutan dikaji secara hati-hati agar penerapannya tidak menimbulkan tafsir yang terlalu luas terhadap produk jurnalistik.
“Bagaimana teman-teman memproduksi produk jurnalistik yang sifatnya kritik, kemudian tiba-tiba mendapat intervensi negara dengan undang-undang? Ruang ekspresi dan ruang pemberian kritik juga menjadi hal penting yang harus dirawat oleh negara,” ujarnya.
Secara legislasi, RUU Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran telah mendapat pembahasan di DPR RI. Badan Legislasi DPR RI pada 31 Agustus 2026 menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul DPR untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Agenda Rapat Paripurna DPR RI pada 8 September 2026 juga mencantumkan persetujuan RUU tersebut sebagai RUU Usul DPR.
Dalam perkembangan pembahasannya, isu perubahan lanskap media dan perkembangan platform digital menjadi bagian dari perhatian, termasuk pengaturan terhadap platform digital atau layanan over-the-top (OTT) serta aspek pengawasan konten.
Sementara itu, Ketua KPID Kalbar Ramdan mengatakan KPID juga akan memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU Penyiaran, terutama terkait kepentingan penyiaran di daerah dan keberadaan konten lokal.
“Sekarang ini kan lagi terus bergulir pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Informasinya sudah masuk ke tahap kedua dan sudah keluar surat pengantar berkaitan dengan bentuk pembahasan lanjutan tersebut,” katanya.
DPRD Kalbar Dorong Masukan Daerah Dihimpun
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan berbagai masukan yang disampaikan pelaku penyiaran dan pemangku kepentingan di daerah perlu dihimpun sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Menurutnya, kebijakan penyiaran perlu memperhatikan kondisi dan karakteristik masyarakat daerah, termasuk kepentingan budaya lokal serta kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi.
“Masukan-masukan dari teman-teman penyiaran ini tentu akan kami sampaikan. Apa yang menjadi persoalan hari ini bisa menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Rasmidi.
Ia juga menyoroti masih adanya wilayah yang menghadapi keterbatasan akses internet.
Dalam kondisi tersebut, radio dinilai masih memiliki peran dalam menjangkau masyarakat yang belum memperoleh akses internet secara optimal.
Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan media dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Kalau kita bisa bekerja sama, tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Pemerintah memiliki informasi dan program, sementara media memiliki jaringan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.
Konten Lokal Bukan Sekadar Jumlah Tayangan
FGD tersebut memperlihatkan bahwa penguatan konten lokal di era digital memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi jumlah produksi atau jam tayang.
Kualitas produksi, keterlibatan SDM lokal, kemampuan memahami kebutuhan audiens, keberlanjutan industri media, pemanfaatan teknologi, serta keberadaan ruang publik untuk informasi dan kritik menjadi sejumlah aspek yang saling berkaitan.
Penguatan penyiaran di daerah juga membutuhkan ekosistem yang memungkinkan lembaga penyiaran, pemerintah, dunia pendidikan, pelaku industri dan masyarakat berkolaborasi dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing.
Rasmidi berharap berbagai gagasan yang muncul dalam forum tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangannya.
“Yang penting semua gagasan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah provinsi sesuai kewenangannya, sehingga kerja sama yang dibangun benar-benar menghasilkan sesuatu,” ujarnya.
FGD di Pontianak tersebut menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk membahas masa depan penyiaran lokal di tengah perubahan lanskap media.
Tantangannya bukan hanya mempertahankan keberadaan media lokal, tetapi juga memastikan daerah memiliki SDM, kapasitas produksi, teknologi, serta ruang publik yang memadai untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi yang relevan bagi masyarakat.
(Fredy Legito)
0 Komentar