BENGKAYANG, KALBAR — Aktivitas penggalian tanah menggunakan alat berat ekskavator menjadi sorotan masyarakat setelah terpantau beroperasi tepat di seberang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang atau kawasan Samsat, di sekitar tempat ibadah Kim San Bong Ja, sepanjang Jalan Raya Sanggau Ledo, Selasa (29/9/2026).
Aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi dari instansi berwenang, terutama terkait status lahan, peruntukan kegiatan, dokumen perizinan, serta tujuan penggunaan alat berat di lokasi.
Keberadaan aktivitas penggalian tersebut menjadi perhatian karena lokasinya disebut sangat dekat dengan bangunan tempat ibadah dan kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
GALIAN TANAH DAN EKSKAVATOR TERPANTAU DI LOKASI
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (29/9/2026), sebagian area di depan bangunan Kim San Bong Ja tampak telah mengalami penggalian dalam skala cukup luas.
Sejumlah bagian lahan terlihat membentuk lubang-lubang galian dengan kedalaman yang belum diketahui secara pasti. Material tanah hasil penggalian juga terlihat menumpuk dan membentuk kontur lahan yang tidak beraturan.
Satu unit ekskavator terlihat berada di sisi kanan lokasi.
Keberadaan alat berat tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai kegiatan yang sedang dilakukan, termasuk apakah penggalian hanya berkaitan dengan pekerjaan pematangan atau pemanfaatan lahan, atau terdapat kegiatan lain yang berkaitan dengan pencarian material tambang.
Di sekitar lokasi, berdasarkan pantauan, tidak terlihat papan informasi yang menjelaskan nama kegiatan, pelaksana pekerjaan, dasar perizinan, maupun batas aman kegiatan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat meminta agar pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara langsung sebelum muncul persoalan yang lebih besar.
LOKASI DEKAT TEMPAT IBADAH JADI PERHATIAN
Hal lain yang menjadi perhatian adalah jarak area galian dengan bangunan Kim San Bong Ja.
Warga mengkhawatirkan aktivitas penggalian yang terlalu dekat dengan bangunan dapat berpengaruh terhadap kondisi tanah di sekitarnya apabila kegiatan berlangsung tanpa memperhatikan aspek teknis, keselamatan dan lingkungan.
Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan lubang galian yang cukup dalam, perubahan kontur tanah, potensi erosi maupun kemungkinan terjadinya pergerakan tanah apabila pekerjaan tidak dilakukan berdasarkan kajian teknis yang memadai.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengaku khawatir dengan kondisi tersebut.
“Kami khawatir bangunan tempat ibadah ini ikut terdampak. Tanah di bawahnya bisa longsor jika terus digali begitu dekat, apalagi lokasinya persis di seberang kantor dinas sendiri,” ujar warga tersebut.
Warga juga meminta agar aspek keselamatan masyarakat dan keberadaan bangunan di sekitar lokasi menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan.
DUGAAN PETI PERLU DIBUKTIKAN
Masyarakat menduga kegiatan tersebut bukan sekadar penggalian tanah biasa, melainkan berkaitan dengan pencarian emas.
Namun demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Beberapa hal yang perlu dipastikan antara lain status kepemilikan dan peruntukan lahan, jenis kegiatan yang dilakukan, material yang dicari atau diambil, pemilik maupun operator alat berat, asal-usul ekskavator, serta ada atau tidaknya dokumen perizinan yang sesuai.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah lokasi tersebut berada dalam wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan atau justru berada pada kawasan dengan peruntukan lain.
Sebelumnya, persoalan penggunaan alat berat dalam dugaan aktivitas PETI di Bengkayang juga pernah menjadi sorotan. Pada Maret 2026, Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat seperti ekskavator harus memenuhi ketentuan perizinan pertambangan yang berlaku.
Pada Agustus 2026, Polda Kalbar juga melaporkan pengungkapan 10 kasus PETI dengan 13 tersangka dalam periode 1 Juli hingga 16 Agustus 2026. Kepolisian menyatakan penindakan dilakukan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dari hulu hingga hilir.
Konteks tersebut menunjukkan bahwa dugaan aktivitas PETI memang menjadi persoalan penegakan hukum di Kalimantan Barat. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan di lokasi Kim San Bong Ja otomatis merupakan PETI. Status kegiatan di lokasi tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti.
WARGA MINTA INSTANSI TERKAIT TURUN TANGAN
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bengkayang segera melakukan pengecekan terhadap aktivitas penggalian tersebut.
Instansi yang berwenang, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, instansi lingkungan hidup, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum, diminta melakukan pemeriksaan secara bersama-sama apabila diperlukan.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya melihat aktivitas alat berat secara kasatmata, tetapi juga menelusuri dokumen dan dasar hukum kegiatan.
Mulai dari status lahan, izin pemanfaatan lahan, dokumen lingkungan, izin pertambangan apabila kegiatan memang berkaitan dengan pertambangan, hingga identitas pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kegiatan yang tidak memiliki dasar perizinan atau melanggar ketentuan, masyarakat berharap pemerintah dan aparat mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut ternyata memiliki dasar hukum dan bukan aktivitas pertambangan, masyarakat juga meminta penjelasan terbuka agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.
“JANGAN SAMPAI WARISAN BERSAMA DIKORBANKAN”
Warga juga menekankan pentingnya menjaga kawasan di sekitar Kim San Bong Ja.
Menurut masyarakat, keberadaan tempat ibadah dan bangunan yang memiliki nilai sejarah harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan pembangunan maupun pemanfaatan lahan di sekitarnya.
“Tempat suci ini milik kita semua. Jangan demi keuntungan sesaat, warisan bersama dikorbankan,” pungkas warga.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat untuk memastikan kegiatan penggalian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menimbulkan dampak terhadap keselamatan, lingkungan, maupun bangunan di sekitar kawasan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemilik lahan, pemilik atau operator ekskavator, pemerintah daerah, instansi teknis, maupun pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Reporter: Tim Red
0 Komentar