LAMPUNG SELATAN — Aktivitas penambangan pasir yang diduga tidak mengantongi perizinan di Desa Suban, Air Kepayang, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menjadi sorotan.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan, aktivitas pengambilan pasir di lokasi tersebut diduga masih berlangsung meskipun sebelumnya telah mendapat perhatian dan pemberitaan media.
Nama seorang warga yang disebut berinisial SOMAD turut disebut-sebut oleh masyarakat sebagai pihak yang diduga terkait dengan aktivitas penambangan tersebut. Namun, sampai saat ini tudingan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan maupun instansi berwenang.
Yang menjadi pertanyaan publik bukan hanya mengenai dugaan legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga mengapa aktivitas tersebut disebut-sebut masih berlangsung setelah sebelumnya pernah mendapat perhatian dari pihak pemerintah setempat.
DISEBUT TAK GENTAR MESKI BERULANG KALI DIBERITAKAN
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mengaku khawatir terhadap kemungkinan intimidasi menyampaikan bahwa aktivitas tersebut seolah tidak terpengaruh oleh pemberitaan media.
“Makin diberitakan makin jadi. Dia ngomong tidak takut mau diberitakan 1000 kali pun, karena dia kenal hukum. Kami warga yang resah.”
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari warga yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Media tidak menjadikan pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar merasa kebal hukum.
Namun, apabila aktivitas penambangan tanpa izin memang terbukti berlangsung, maka persoalannya bukan lagi sekadar pemberitaan media. Aparat penegak hukum dan instansi teknis memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas kegiatan, lokasi, perizinan, sumber material, hingga dampak terhadap lingkungan.
DUGAAN BEKING OKNUM APARAT JUGA MUNCUL
Di tengah keresahan masyarakat, muncul pula dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Warga menyebut seorang berinisial ANTON, yang disebut-sebut sebagai oknum Kanit Polhut, diduga memiliki keterkaitan atau memberikan perlindungan terhadap kegiatan penambangan.
Dugaan tersebut belum terverifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Jika tudingan tersebut benar, persoalannya tentu menjadi jauh lebih serius karena menyangkut dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas yang justru seharusnya diawasi dan ditertibkan.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, maka pihak yang disebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi yang belum terbukti.
PERNAH DISIDAK, NAMUN AKTIVITAS DISEBUT MASIH BERJALAN
Informasi lain yang diterima media dari masyarakat menyebutkan bahwa sebelum pemberitaan kembali mencuat, pihak Kecamatan Merbau Mataram disebut pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dikaitkan dengan aktivitas penambangan pasir tersebut.
Namun, menurut keterangan warga, setelah pengecekan tersebut aktivitas yang dipersoalkan disebut masih berlangsung.
“Sebelumnya pihak kecamatan sudah turun ke lapangan, tapi hasilnya nihil dan tidak ada penegakan hukum dari pemerintah kecamatan,” keluh warga.
Keterangan tersebut juga masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak Kecamatan Merbau Mataram mengenai kapan pengecekan dilakukan, siapa saja yang turun ke lapangan, apa yang ditemukan, serta apakah terdapat tindak lanjut administratif maupun hukum.
PUBLIK PERTANYAKAN PENGAWASAN
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Jika memang benar terdapat kegiatan penambangan pasir tanpa izin, siapa yang memberikan pengawasan? Apakah lokasi tersebut berada dalam kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan? Apakah terdapat dokumen perizinan yang sah? Siapa pemegang izin atau penanggung jawab kegiatan? Dari mana material pasir diambil dan ke mana hasilnya didistribusikan?
Pertanyaan lain yang juga perlu dijawab adalah mengenai status kawasan lokasi.
Apabila benar aktivitas tersebut berada di kawasan hutan, maka aspek kehutanan, lingkungan hidup, dan pertambangan perlu diperiksa secara terpisah sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat ada atau tidaknya aktivitas pengerukan, tetapi juga harus menelusuri status lahan, status kawasan, legalitas kegiatan, dokumen perizinan, alat berat yang digunakan, pengangkutan hasil tambang, serta potensi dampak lingkungan.
JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH
Masyarakat pun mempertanyakan sejauh mana ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan aktivitas tersebut.
Pertanyaan yang muncul di lapangan cukup keras:
Apakah pengawasan sudah berjalan? Apakah pemeriksaan benar-benar dilakukan sampai tuntas? Apakah pernah ada penghentian kegiatan? Jika pernah, apa hasil pemeriksaannya?
Pertanyaan tersebut bukan berarti menuduh adanya permainan atau transaksi tertentu.
Namun, apabila memang terdapat bukti mengenai dugaan pemberian uang, perlindungan, atau intervensi terhadap proses penegakan hukum, hal tersebut tentu harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti, maka tuduhan tersebut juga tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar.
DESAK APARAT DAN INSTANSI TERKAIT TURUN LANGSUNG
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Pertama, Kapolda Lampung dan Kapolres Lampung Selatan diminta segera melakukan pengecekan terhadap dugaan aktivitas penambangan pasir di Desa Suban, Air Kepayang, Kecamatan Merbau Mataram, termasuk memastikan siapa pengelola dan apakah kegiatan tersebut memiliki izin yang sah.
Kedua, apabila benar terdapat laporan atau informasi mengenai keterlibatan oknum aparat berinisial ANTON, Propam atau instansi pengawas yang berwenang diminta melakukan pemeriksaan secara profesional. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah tudingan tersebut memiliki dasar atau justru tidak terbukti.
Ketiga, Dinas ESDM dan instansi lingkungan hidup diminta melakukan pemeriksaan terhadap aspek perizinan pertambangan, status lokasi, dampak lingkungan, serta legalitas kegiatan apabila aktivitas tersebut memang terbukti berlangsung.
Keempat, apabila lokasi berada di kawasan hutan, instansi kehutanan dan aparat penegak hukum bidang kehutanan juga perlu memastikan status kawasan dan legalitas pemanfaatannya.
PASAL 158 UU MINERBA
Dari sisi hukum pertambangan, Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Namun, penerapan ketentuan tersebut tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Sebuah aktivitas tidak dapat secara otomatis dinyatakan sebagai tindak pidana hanya berdasarkan pemberitaan atau tudingan masyarakat.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen, dan penegakan hukum berdasarkan bukti.
MEDIA AKAN TERUS MENGAWAL
Persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa kali sebuah aktivitas diberitakan.
Jika memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, pemberitaan berulang seharusnya menjadi pintu masuk bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.
Bukan berarti media menghakimi. Bukan pula berarti setiap tudingan otomatis benar. Tetapi ketika ada informasi mengenai dugaan pelanggaran, publik berhak mendapatkan kejelasan: apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak.
Jika dugaan tersebut terbukti, masyarakat tentu berharap ada tindakan sesuai hukum.
Jika tidak terbukti, masyarakat juga berhak mengetahui hasil pemeriksaannya.
Dengan demikian, tidak ada ruang bagi siapa pun untuk merasa berada di atas hukum.
Hukum tidak boleh kalah oleh aktivitas pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum juga tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan, jabatan, ataupun dugaan perlindungan dari pihak tertentu.
Pemberitaan akan terus dilakukan berdasarkan data, keterangan, dan hasil konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Walau diberitakan 1.000 kali tidak membuat jera, maka akan kami kawal 1.001 kali—bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meminta kejelasan dan memastikan dugaan tersebut diperiksa oleh pihak yang berwenang.”
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi SOMAD, ANTON, pihak Kecamatan Merbau Mataram, maupun instansi dan pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini.
Hormat kami,
Tim Investigasi Media
18 September 2026
0 Komentar