PONTIANAK, KALBAR — Persoalan dugaan penguasaan atau penyitaan secara paksa terhadap sejumlah aset milik Irvan Septiawan di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kini bergulir ke Polda Kalimantan Barat.
Laporan tersebut disampaikan melalui pengaduan yang diajukan kuasa hukum Irvan Septiawan, Sumardi Muhammad Noor, S.H., didampingi staf legal Adam JR, S.H., CPM.
Perkara ini menjadi perhatian karena aset yang dipersoalkan bukan hanya satu objek, melainkan disebut meliputi satu unit truk/L Truck bernomor polisi KB 8948 J, satu unit mobil pikap KB 8115 AU, serta dua unit rumah toko (ruko) yang menurut pihak pelapor merupakan aset milik Irvan Septiawan.
Kuasa hukum menyebut dugaan penguasaan aset tersebut dilakukan oleh seseorang berinisial MK bersama sejumlah rekannya. Namun, mengenai bagaimana kronologi lengkap pengambilalihan aset, dasar penguasaan, hubungan hukum para pihak, serta status kepemilikan masing-masing aset, seluruhnya masih menjadi bagian yang perlu diperiksa dan dibuktikan melalui proses hukum.
Laporan Masuk, Pemeriksaan Mulai Berjalan
Kuasa hukum Irvan Septiawan menyampaikan pengaduan kepada Polda Kalbar melalui surat pengaduan tertanggal 16 Juli 2026.
Dalam perkembangan berikutnya, pihak pelapor menyebut telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 20 Agustus 2026.
Selanjutnya, pada Jumat, 4 September 2026 sekitar pukul 14.30 WIB, Irvan Septiawan bersama kuasa hukumnya disebut memberikan keterangan kepada penyidik Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Kalbar.
“Pada hari Jumat 4 September 2026 sekira pukul 14.30 WIB, pelapor didampingi kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada penyidik Brigadir Gery Vareza Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Kalbar,” ujar Sumardi M. Noor kepada wartawan.
Tahapan pemberian keterangan tersebut menjadi penting untuk menguji laporan berdasarkan fakta, bukti kepemilikan, kronologi kejadian, serta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan.
Siapa yang Berwenang Menyita Aset?
Persoalan utama yang kini disorot bukan semata-mata siapa menguasai aset tersebut, tetapi apa dasar hukum pengambilalihan atau penyitaan aset tersebut dilakukan.
Kuasa hukum pelapor mempertanyakan tindakan yang menurut pihaknya dilakukan secara paksa dan menilai bahwa setiap tindakan terhadap aset seseorang harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Sumardi menegaskan bahwa tindakan penyitaan dalam proses penegakan hukum memiliki mekanisme dan kewenangan tertentu.
Menurutnya, apabila seseorang merasa memiliki hak terhadap suatu aset milik pihak lain, penyelesaian tidak seharusnya dilakukan dengan tindakan sepihak atau menggunakan kekuatan massa.
“Secara hukum tindakan ilegal, premanisme atau main hakim sendiri atau eigenrichting, tidak dapat dibenarkan,” tegas Sumardi.
Namun demikian, apakah dalam perkara ini benar terjadi penyitaan paksa, perampasan, penguasaan tanpa hak, atau justru terdapat hubungan hukum tertentu yang menjadi dasar penguasaan aset, semuanya harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Jangan Sampai Sengketa Perdata Berubah Menjadi Aksi Jalanan
Persoalan kepemilikan aset sering kali berawal dari hubungan keperdataan, utang-piutang, perjanjian, jaminan, maupun perselisihan bisnis.
Namun, apabila penyelesaian persoalan dilakukan dengan cara mengambil atau menguasai barang secara sepihak tanpa dasar kewenangan yang sah, maka persoalannya dapat berkembang menjadi perkara hukum lain.
Di sinilah pentingnya aparat penegak hukum melihat perkara secara utuh.
Bukan hanya memeriksa siapa yang melaporkan, tetapi juga:
siapa pemilik sah aset,
siapa yang menguasai aset,
atas dasar apa aset dikuasai,
apakah terdapat perjanjian antara para pihak,
apakah pernah ada putusan pengadilan,
apakah terdapat hubungan utang-piutang atau jaminan,
serta apakah tindakan pengambilalihan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.
Jika terdapat putusan pengadilan atau mekanisme eksekusi yang sah, tentu harus dilihat dasar dan pelaksanaannya.
Sebaliknya, jika tidak terdapat dasar hukum dan terdapat bukti bahwa aset diambil secara paksa, maka aparat perlu menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Kuasa Hukum: Semua Warga Negara Sama di Hadapan Hukum
Sumardi berharap laporan yang telah disampaikan kepada Polda Kalbar dapat ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.
Ia menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi jalan utama penyelesaian konflik, bukan kekuatan atau tekanan pihak tertentu.
“Untuk itu sangat diharapkan proses hukum ini dapat ditindaklanjuti, hingga ke meja hijau,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi siapa pun.
Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuatan lebih besar sehingga dapat mengambil atau menguasai aset orang lain tanpa mekanisme hukum.
Sebaliknya, pihak yang merasa memiliki hak terhadap suatu aset juga tetap harus menggunakan jalur hukum untuk mempertahankan hak tersebut.
Polda Kalbar Kini Dihadapkan pada Pembuktian
Dengan telah dilakukannya pemberian keterangan oleh pelapor, proses berikutnya menjadi kewenangan aparat untuk menilai apakah terdapat dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara.
Polisi tentunya perlu mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak.
Termasuk dokumen kepemilikan kendaraan, dokumen kepemilikan dua ruko, bukti penguasaan, saksi kejadian, komunikasi para pihak, serta dokumen perjanjian apabila memang terdapat hubungan hukum sebelumnya.
Pihak yang disebut dalam laporan juga perlu diberikan kesempatan memberikan keterangan.
Sebab, dalam perkara seperti ini, satu pihak dapat menyebut tindakan tersebut sebagai penyitaan paksa, sementara pihak lainnya bisa saja memiliki versi dan dasar hukum berbeda.
Karena itu, pembuktian menjadi kunci.
Publik Menunggu: Penyitaan, Penguasaan atau Sengketa Kepemilikan?
Kasus ini pada akhirnya menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum:
- Apakah benar terjadi pengambilan atau penguasaan secara paksa?
- Siapa pihak yang pertama kali mengambil atau menguasai aset?
- Apa dasar hukum penguasaan tersebut?
- Apakah aset tersebut benar tercatat sebagai milik Irvan Septiawan?
- Apakah terdapat perjanjian atau hubungan hukum antara Irvan dan MK?
- Apakah pernah terdapat putusan pengadilan terkait aset tersebut?
- Apakah pernah ada proses eksekusi resmi?
- Siapa yang memerintahkan pengambilalihan aset?
- Apakah terdapat saksi dan bukti pendukung?
- Apakah tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau merupakan sengketa keperdataan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar kasus tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak.
Negara Hukum Tidak Mengenal “Tangan Besi”
Kuasa hukum pelapor kembali menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
“Negara kita ini negara hukum, kedepankan aturan hukum yang mana eksekusi penyitaan atau eksekusi aset yang sah hanya dilakukan juru sita berdasarkan putusan pengadilan, bukan menggunakan tangan besi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan bahwa penyelesaian sengketa aset harus ditempatkan dalam koridor hukum.
Namun, secara jurnalistik perlu ditegaskan bahwa tidak semua penguasaan aset otomatis merupakan penyitaan dalam pengertian hukum, dan tidak setiap sengketa aset otomatis merupakan tindak pidana.
Status hukum tindakan tersebut harus ditentukan berdasarkan fakta, dokumen, kewenangan, serta hasil pemeriksaan aparat yang berwenang.
Redaksi: Buktikan dengan Dokumen, Bukan Tekanan
Perkara dugaan penyitaan atau penguasaan paksa aset di Jagoi Babang ini kini berada dalam proses penanganan aparat.
Redaksi memandang perkara tersebut perlu dikawal secara objektif agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Jika pelapor memiliki bukti kepemilikan dan bukti bahwa aset tersebut diambil tanpa dasar hukum, maka bukti tersebut harus diuji oleh penyidik.
Sebaliknya, apabila pihak terlapor memiliki dasar hukum, perjanjian, putusan pengadilan, atau dokumen lain yang menjadi dasar penguasaan aset, maka hal tersebut juga harus disampaikan dan diperiksa secara objektif.
Hukum tidak boleh berjalan berdasarkan siapa yang paling kuat.
Hukum harus berjalan berdasarkan siapa yang memiliki bukti dan apa fakta hukumnya.
Hingga berita ini disusun, pihak MK dan pihak-pihak lain yang disebut dalam laporan belum memberikan keterangan mengenai dugaan penguasaan aset tersebut.
Redaksi membuka ruang bagi pihak terlapor maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan UU Pers.
PONTIANAK — JAGOI BABANG — KALBAR
Ketika aset dipersoalkan, jangan biarkan tangan besi mengambil alih fungsi hukum. Bila ada hak, buktikan. Bila ada pelanggaran, proses. Bila ada sengketa, selesaikan melalui jalur hukum.
0 Komentar