Pantauan Malam Hari di Jl. Kom Yos Sudarso Depan Akses Pelabuhan, APH Diminta Verifikasi Tata Cara Pengangkutan dan Keselamatan
PONTIANAK, KALBAR — Aktivitas kendaraan yang diduga melakukan bongkar muat di badan jalan kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan muncul dari pantauan Tim Media di Jl. Kom Yos Sudarso, Kelurahan Jeruju, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tepat di kawasan akses menuju Pelabuhan Jeruju.
Pantauan tersebut dilakukan pada Minggu malam, 20 September 2026, sekitar pukul 22.51 WIB.
Dalam dokumentasi yang diperoleh Tim Media, sedikitnya terdapat tiga kendaraan di lokasi. Salah satunya adalah truk dengan nomor polisi H 9545 JA, yang terlihat melakukan aktivitas bongkar muat karung bawang merah yang dikemas dalam jaring berwarna merah.
Yang kemudian menjadi perhatian adalah adanya tabung LPG 3 kilogram dan 12 kilogram yang terlihat berada di dalam bak kendaraan yang sama dengan muatan karung bawang.
Berdasarkan dokumentasi video, sejumlah tabung LPG terlihat berada di bagian bawah tumpukan muatan lainnya.
Dokumentasi tersebut memiliki timestamp GPS Network 20 September 2026 pukul 22.51.21 WIB hingga 22.51.29 WIB, dengan keterangan Index 78 dan arah 65° NE.
Lokasi kendaraan berada di depan Ruko Nomor 26, yang merupakan salah satu akses keluar-masuk menuju kawasan Pelabuhan Jeruju.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai tata cara pemuatan, pengamanan LPG, lokasi bongkar muat, kelayakan kendaraan serta dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas.
BUKAN SEKADAR SOAL BONGKAR MUAT
Jika aktivitas bongkar muat memang dilakukan dengan menggunakan badan jalan atau ruang jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas umum, maka aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas patut diperiksa.
Terlebih lokasi tersebut berada di kawasan akses pelabuhan yang memiliki aktivitas kendaraan barang.
Persoalan lainnya adalah keberadaan LPG dalam kendaraan yang pada saat yang sama membawa muatan bawang.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah LPG boleh berada dalam satu kendaraan dengan komoditas lain.
Yang lebih penting adalah:
Apakah kendaraan tersebut memang diperuntukkan dan memenuhi persyaratan untuk membawa LPG?
Bagaimana tabung LPG ditempatkan dan diamankan?
Apakah penempatan LPG berada pada posisi yang memenuhi standar keselamatan?
Apakah muatan lain berpotensi memengaruhi keamanan tabung LPG?
Apakah aktivitas bongkar muat dilakukan pada lokasi yang diperbolehkan?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah seluruh dokumen serta prosedur pengangkutannya telah dipenuhi?
Pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar kesimpulan berdasarkan dokumentasi visual.
UU LLAJ MENGATUR ANGKUTAN BARANG KHUSUS
Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan barang khusus memiliki sejumlah persyaratan.
Pasal 162 antara lain mengatur bahwa kendaraan yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat dan bentuk barang, memiliki tanda tertentu, memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan, serta melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang di tempat yang ditetapkan dengan alat yang sesuai.
Kendaraan juga harus beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta memenuhi ketentuan rekomendasi dari instansi terkait. Untuk kendaraan yang mengangkut barang khusus, pengemudi dan pembantu pengemudi juga diwajibkan memiliki kompetensi tertentu sesuai sifat dan bentuk barang yang diangkut.
Karena itu, apabila kendaraan dalam dokumentasi tersebut memang mengangkut LPG sebagai barang khusus, maka aspek-aspek tersebut layak menjadi bagian dari pemeriksaan.
Namun, dokumentasi kendaraan berada di badan jalan dan terlihat membawa LPG bersama muatan bawang belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran.
Status pelanggaran baru dapat ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, dokumen, jenis muatan, tata cara pengangkutan dan kondisi lapangan.
ATURAN LPG JUGA PERLU DIPERHATIKAN
Selain aspek lalu lintas, pengangkutan dan distribusi LPG juga berada dalam rezim pengaturan sektor energi.
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas masih tercatat berlaku dengan perubahan melalui Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021.
Permen ESDM 28/2021 antara lain merupakan perubahan terhadap ketentuan penyediaan dan pendistribusian LPG agar sesuai dengan perkembangan regulasi mengenai LPG.
Artinya, apabila ditemukan persoalan dalam distribusi atau pengangkutan LPG, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kendaraan.
Perlu dilihat pula asal LPG, tujuan pengiriman, pihak yang bertanggung jawab, dokumen pengangkutan, status LPG 3 kg atau 12 kg, serta rantai distribusinya.
LPG 3 KG DAN 12 KG DALAM SATU MUATAN, PERLU DIPERIKSA KONTEKSNYA
Dalam dokumentasi, LPG 3 kg dan 12 kg terlihat berada di dalam bak kendaraan yang juga memuat karung bawang.
Kondisi tersebut patut diperiksa dari perspektif keselamatan.
Namun, penting ditegaskan bahwa berada dalam kendaraan yang sama dengan barang lain tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengangkutan tersebut ilegal.
Penentuan sesuai atau tidaknya harus melihat jenis kendaraan, kapasitas dan spesifikasinya, cara penempatan tabung, pengamanan muatan, dokumen angkutan, sifat perjalanan, serta ketentuan teknis yang berlaku.
Karena itu, pemeriksaan langsung menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada dugaan.
TIM MEDIA : KESELAMATAN JANGAN DIABAIKAN
Tim Media meminta aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara proporsional terhadap kendaraan dan aktivitas yang terpantau tersebut.
Pemeriksaan setidaknya dapat mencakup:
- Legalitas kendaraan dan dokumen angkutan barang;
- Jenis dan status LPG 3 kg serta 12 kg yang diangkut;
- Kesesuaian kendaraan untuk mengangkut LPG;
- Cara penempatan dan pengamanan tabung;
- Kompetensi pengemudi dan pembantu pengemudi apabila dipersyaratkan;
- Lokasi serta tata cara bongkar muat;
- Dampak kegiatan terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- Asal dan tujuan muatan LPG;
- Pihak yang bertanggung jawab atas LPG dan muatan bawang;
- Dokumen atau izin/rekomendasi yang dipersyaratkan untuk kegiatan tersebut.
Pemeriksaan semacam itu diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai apakah aktivitas tersebut memang sesuai prosedur atau terdapat aspek yang perlu diperbaiki.
PANTAUAN JURNALISTIK DAN DOKUMENTASI
Sebagai bagian dari pantauan jurnalistik, Tim Media menyatakan memiliki dokumentasi berupa:
- video berdurasi sekitar 8 detik;
- timestamp GPS Network 20 September 2026 pukul 22.51.21–22.51.29 WIB;
- dokumentasi foto kendaraan;
- dokumentasi nomor polisi H 9545 JA;
- serta kondisi muatan yang terlihat pada saat pantauan.
Dokumentasi tersebut merupakan bahan awal pemberitaan, bukan putusan atau kesimpulan hukum.
Karena itu, verifikasi dari aparat dan instansi terkait tetap diperlukan.
APARAT DIMINTA TIDAK HANYA MEMERIKSA KENDARAAN
Persoalan ini juga perlu dilihat secara menyeluruh.
Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai ketentuan.
Namun apabila setelah diperiksa ternyata seluruh dokumen dan tata cara pengangkutan telah sesuai, maka hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan kepada publik agar tidak muncul persepsi yang keliru.
Transparansi justru menjadi kunci.
Masyarakat berhak mengetahui bahwa pengangkutan LPG dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, sementara pelaku usaha juga berhak mendapatkan kepastian apabila aktivitasnya memang sesuai aturan.
Dengan demikian, pemeriksaan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan keselamatan publik, ketertiban lalu lintas dan kepatuhan terhadap ketentuan pengangkutan barang khusus.
REDAKSI MEMBUKA HAK JAWAB
Hingga berita ini disusun, Tim Media belum memperoleh penjelasan langsung dari pemilik kendaraan, pengemudi, pemilik atau pengelola muatan, maupun instansi terkait mengenai aktivitas yang terpantau pada malam tersebut.
Oleh karena itu, pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan hasil pantauan dan dokumentasi lapangan yang masih membutuhkan klarifikasi serta verifikasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pemilik kendaraan, pengemudi, pemilik muatan, pengelola kegiatan, Pelabuhan Jeruju, Pertamina, Dinas Perhubungan, kepolisian, maupun instansi teknis terkait.
Publik kini menunggu apakah aktivitas tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan atau terdapat aspek keselamatan dan tata kelola pengangkutan LPG yang perlu diperbaiki.
(Tim-007)
0 Komentar