BANYUWANGI — Persoalan dugaan penggunaan dan/atau perubahan fungsi lahan sawah untuk kegiatan usaha kolam pancing di Dusun Lidah, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan perubahan fungsi lahan yang disebut berkaitan dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), tetapi juga pada proses penanganan pengaduan yang disebut telah berlangsung cukup lama serta munculnya informasi yang mengatasnamakan atau mengaitkan kegiatan tersebut dengan pihak kepolisian.
Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapal Kuda Nusantara (LPLH-TN) DPC Kabupaten Banyuwangi secara resmi melayangkan surat kepada Kapolresta Banyuwangi c.q. Kasat Reskrim melalui surat Nomor 103/LPLH-TN/SOM/B/VIII/2026, tertanggal 30 Agustus 2026.
Surat tersebut pada pokoknya meminta kepastian hukum, transparansi perkembangan pengaduan, verifikasi status lahan, serta klarifikasi terhadap informasi yang disebut-sebut memberikan kesan adanya “lampu hijau” dari kepolisian terhadap kegiatan di lokasi.
Namun, LPLH-TN menegaskan bahwa informasi tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum mendapatkan klarifikasi resmi.
Pengaduan Disebut Sudah Berjalan Lebih dari 19 Bulan
Salah satu persoalan yang dipertanyakan LPLH-TN adalah lamanya proses penanganan pengaduan.
Menurut lembaga tersebut, pengaduan telah disampaikan sejak 23 Desember 2024.
Selanjutnya, terdapat dokumen atau tanda terima penanganan Polresta Banyuwangi dengan Nomor Li/15/Res.1.24/2025, tertanggal 8 Januari 2025.
Jika dihitung hingga surat permohonan terbaru yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026, maka proses tersebut disebut telah berlangsung lebih dari 19 bulan sejak dokumen penanganan diterbitkan.
LPLH-TN mempertanyakan apa sebenarnya status pengaduan tersebut saat ini.
Apakah masih berada dalam tahap penyelidikan?
Apakah pernah ditingkatkan ke tahap penyidikan?
Apakah terdapat penghentian atau keputusan lain?
Atau masih terdapat tindakan hukum yang sedang berjalan?
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena masyarakat yang menyampaikan laporan atau pengaduan berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganannya sepanjang informasi tersebut memang dapat diberikan berdasarkan ketentuan hukum.
Bukan Sekadar Kolam Pancing, Status Lahannya yang Harus Dibuka
LPLH-TN menyebut lokasi yang dipersoalkan telah didokumentasikan pada 26 September 2024 pukul 14.13.10 WIB, termasuk dokumentasi lokasi dan GPS.
Lembaga tersebut juga menyatakan memiliki dokumen dan/atau keterangan dari instansi terkait mengenai status lahan yang menurut informasi mereka masuk dalam kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Namun, status LSD tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan klaim satu pihak.
Status tersebut harus diverifikasi menggunakan data, peta dan dokumen resmi dari instansi yang berwenang.
Karena itu, menurut LPLH-TN, persoalan utama justru harus diarahkan pada pemeriksaan objektif terhadap status lahan.
Sedikitnya terdapat sejumlah hal yang perlu diverifikasi, antara lain:
- peta dan data LSD;
- status pertanahan;
- kesesuaian tata ruang;
- KKPR;
- dokumen perizinan kegiatan usaha;
- dokumen perubahan penggunaan tanah;
- serta rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan.
Dengan demikian, menurut LPLH-TN, persoalan tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa suatu kegiatan telah memiliki izin.
Pertanyaan berikutnya adalah: izin apa, diterbitkan oleh siapa, berdasarkan status tanah yang bagaimana, apakah sesuai tata ruang, apakah lokasi masuk LSD, dan apabila masuk LSD, apakah perubahan penggunaannya telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan?
Perpres 4 Tahun 2026 Mempertegas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Sorotan tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang menurut materi dalam surat LPLH-TN mulai berlaku pada 4 Februari 2026 dan mencabut Perpres Nomor 59 Tahun 2019.
Regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek, termasuk pengendalian alih fungsi LSD, penetapan peta LSD, pemberdayaan lahan sawah yang dilindungi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pendanaan.
Artinya, persoalan perubahan fungsi lahan sawah tidak semata-mata dapat dipandang sebagai persoalan antara pemilik tanah dan pelaku usaha.
Ada kepentingan publik yang lebih luas, khususnya menyangkut perlindungan lahan pangan, tata ruang dan kepastian hukum penggunaan tanah.
Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap harus didasarkan pada status lahan dan fakta lapangan yang dapat dibuktikan secara resmi.
Benarkah Ada “Lampu Hijau” dari Polisi?
Sorotan lain muncul setelah beredarnya video yang dipublikasikan melalui akun Facebook atas nama EPP.
Menurut LPLH-TN, dalam video tersebut terdapat pernyataan mengenai komunikasi dan/atau informasi yang diklaim berasal dari pihak kepolisian, yang pada pokoknya menyebut kegiatan di lokasi tersebut “tidak ada masalah” atau telah memperoleh “lampu hijau”.
LPLH-TN menyatakan tidak ingin mengambil kesimpulan mengenai benar atau tidaknya pernyataan tersebut.
Justru karena membawa nama institusi kepolisian, informasi itu dinilai perlu mendapatkan klarifikasi resmi.
Pertanyaannya menjadi sederhana tetapi sangat penting:
Apakah benar pernah ada pernyataan “lampu hijau” dari pihak kepolisian?
Jika benar, siapa yang memberikan pernyataan tersebut dan dalam kapasitas apa?
Jika tidak benar, siapa yang menyampaikan informasi tersebut dan mengapa nama institusi kepolisian dikaitkan dengan kegiatan tersebut?
Menurut LPLH-TN, pertanyaan semacam ini tidak seharusnya dibiarkan berkembang menjadi rumor.
Klarifikasi resmi justru diperlukan untuk melindungi semua pihak, termasuk institusi kepolisian dan masyarakat.
KUHAP Baru Bukan Dasar Pemidanaan Alih Fungsi Lahan
LPLH-TN juga mencantumkan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu dasar hukum.
KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981.
Namun terdapat satu hal penting yang harus dipahami masyarakat.
KUHAP merupakan hukum acara, bukan undang-undang yang secara khusus menetapkan pidana terhadap setiap perbuatan alih fungsi lahan sawah.
Dengan demikian, apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana, pasal yang dikenakan harus berasal dari ketentuan pidana materiil atau peraturan sektoral yang memang mengatur perbuatan tersebut.
Sementara KUHAP mengatur bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, termasuk tahapan penyelidikan, penyidikan, hak para pihak dan mekanisme hukum lainnya.
Karena itu, tidak tepat apabila publik memahami bahwa seseorang otomatis dapat dipidana hanya karena dianggap “melanggar KUHAP”.
Dugaan Pelanggaran Lingkungan Harus Dibuktikan
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran lingkungan hidup, maka ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, dapat menjadi salah satu rezim hukum yang relevan.
Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme pengawasan, sanksi administratif, penyidikan hingga ketentuan pidana.
LPLH-TN juga menyinggung ketentuan Pasal 113 dan Pasal 115 UU PPLH.
Pasal tersebut pada kondisi tertentu mengatur konsekuensi pidana terkait pemberian informasi yang tidak benar dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum lingkungan maupun tindakan yang dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau PPNS.
Namun, penerapan pasal pidana tetap tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan.
Unsur-unsur pasal harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sah.
Polri Dituntut Transparan dan Akuntabel
Persoalan tersebut juga dikaitkan LPLH-TN dengan perubahan terbaru terhadap UU Kepolisian.
UU Nomor 5 Tahun 2026 merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berlaku sejak 17 Juni 2026.
Dalam konteks pengawasan masyarakat, prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Karena itu, apabila masyarakat mempertanyakan perkembangan sebuah pengaduan, jawaban yang diharapkan bukan sekadar kalimat:
“Masih diproses.”
Sepanjang dapat diberikan sesuai aturan, masyarakat membutuhkan informasi mengenai status penanganan, tahapan proses dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
LPLH-TN Minta Kejelasan Maksimal 7 Hari Kerja
Melalui suratnya, LPLH-TN meminta Kapolresta Banyuwangi memberikan tanggapan dan/atau informasi tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak surat diterima.
Sedikitnya terdapat tujuh poin yang diminta:
- Kepastian status pengaduan Nomor 09/LPLH-TN/DPC/XII/2024;
- Penjelasan status dokumen Nomor Li/15/Res.1.24/2025;
- SP2HP apabila perkara telah masuk tahap penyidikan;
- Penjelasan perkembangan apabila masih dalam tahap penyelidikan;
- Verifikasi status LSD serta dokumen pertanahan dan tata ruang;
- Klarifikasi mengenai informasi “lampu hijau” yang dikaitkan dengan kepolisian;
- Tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
LPLH-TN juga meminta adanya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kantor Pertanahan/BPN dan instansi teknis terkait apabila ditemukan persoalan hukum maupun administrasi.
Jika Ada Indikasi Pelanggaran Internal, Propam Diminta Turun
LPLH-TN tidak hanya mempersoalkan status lahan.
Apabila hasil klarifikasi terhadap informasi mengenai “lampu hijau” menemukan adanya indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran lainnya oleh anggota Polri, LPLH-TN meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada fungsi Propam sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut LPLH-TN, kritik dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai serangan terhadap institusi.
Sebaliknya, pengawasan masyarakat yang dilakukan berdasarkan data dan prosedur dapat menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan penegakan hukum.
Bila Tak Ada Kejelasan, Jalur Pengawasan Akan Ditempuh
LPLH-TN menyatakan akan menggunakan mekanisme pengawasan dan upaya hukum yang tersedia apabila tidak memperoleh tanggapan atau kejelasan yang memadai.
Di antaranya dengan menyampaikan pengaduan kepada:
- Bidang Propam Polda Jawa Timur;
- Polda Jawa Timur;
- Komisi Kepolisian Nasional;
- Ombudsman Republik Indonesia; dan/atau
- lembaga pengawasan lain yang memiliki kewenangan.
Langkah tersebut dinilai lebih konstruktif dibanding membiarkan persoalan berkembang menjadi opini dan rumor yang tidak memiliki kepastian.
Kini Pertanyaan Ada di Meja Polresta Banyuwangi
Perkara ini pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai sebuah kolam pancing.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara objektif: bagaimana status lahan tersebut, apakah benar masuk kawasan LSD, apakah terjadi perubahan fungsi, bagaimana legalitas kegiatan usahanya, bagaimana proses pengaduannya, dan apakah benar pernah ada informasi “lampu hijau” yang dikaitkan dengan kepolisian.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar dan hasil pemeriksaannya sepanjang dapat dibuka secara hukum.
Jika masih dalam proses, statusnya perlu dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, proses harus dilanjutkan sesuai kewenangan dan pembuktian hukum.
Dan jika informasi mengenai “lampu hijau” ternyata tidak benar, klarifikasi menjadi penting agar nama institusi Polri tidak digunakan untuk membangun persepsi seolah-olah suatu kegiatan telah mendapatkan legitimasi aparat.
Pada akhirnya, persoalan ini harus dikembalikan kepada prinsip paling dasar dalam penegakan hukum:
Hukum harus berdiri di atas data, bukan rumor. Penegakan hukum harus berdiri di atas bukti, bukan asumsi. Dan kewibawaan institusi justru semakin kuat ketika setiap laporan masyarakat dijawab secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan yang disampaikan LPLH-TN masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polresta Banyuwangi, pihak pengelola kegiatan, pemilik/penguasaan lahan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, BPN, serta pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini.
(Redho)
0 Komentar