Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan Daerah Jadi Sorotan, Raperda Perubahan APBD 2026 Harus Dikawal Transparan dan Terukur
SAMBAS, KALBAR — DPRD Kabupaten Sambas membuka ruang konsultasi publik terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan langsung dengan tata kelola aset dan keuangan daerah. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik tersebut digelar pada Senin, 7 September 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas.
Agenda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan, bersama unsur pimpinan DPRD dan Ketua Panitia Khusus (Pansus), di antaranya Drs. Ramzi.
Dua Raperda yang dibahas masing-masing mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dua regulasi tersebut bukan sekadar persoalan perubahan norma administratif. Substansinya menyentuh langsung bagaimana pemerintah daerah mengelola aset milik masyarakat, uang daerah, kerja sama pemanfaatan aset, hibah, penghapusan aset, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Karena itu, ruang konsultasi publik seharusnya tidak berhenti pada formalitas penyampaian materi Raperda. Justru pada tahap inilah publik perlu diberi ruang untuk menguji apakah perubahan regulasi benar-benar menjawab persoalan tata kelola yang terjadi di lapangan.
Aset Daerah Jangan Hanya Tercatat, Harus Jelas Status dan Manfaatnya
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda adalah masih adanya aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang disebut belum seluruhnya bersertifikat maupun belum dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Aset daerah pada dasarnya merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tanah dan bangunan yang hanya tercatat dalam administrasi tetapi tidak memiliki kepastian dokumen, tidak jelas penguasaannya, atau tidak produktif tentu membutuhkan penanganan.
Jangan sampai aset pemerintah hanya menjadi angka dalam daftar inventaris, sementara secara fisik tidak jelas keberadaannya, status hukumnya belum tuntas, atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Karena itu, pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diarahkan pada persoalan yang konkret.
Berapa jumlah aset tanah dan bangunan Pemkab Sambas yang belum bersertifikat?
Di mana lokasinya?
Bagaimana status penguasaannya?
Berapa aset yang sedang dimanfaatkan dan berapa yang masih menganggur?
Berapa aset yang bermasalah atau masih membutuhkan penyelesaian administrasi dan hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat dapat melihat sejauh mana kekayaan daerah benar-benar dikelola untuk kepentingan publik.
Pemanfaatan Aset Harus Terukur
Pengelolaan aset daerah juga berkaitan dengan pemanfaatan, kerja sama, hibah, maupun penghapusan aset.
Pada titik inilah DPRD memiliki peran pengawasan yang sangat penting.
Setiap aset yang dimanfaatkan melalui kerja sama harus memiliki dasar, prosedur, nilai manfaat, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Begitu pula terhadap aset yang dihapuskan.
Penghapusan aset bukan berarti aset tersebut dapat begitu saja dikeluarkan dari daftar kekayaan daerah tanpa penelusuran dan pertanggungjawaban.
Terlebih apabila aset yang dimaksud berupa tanah atau bangunan.
Publik berhak mengetahui bahwa setiap keputusan mengenai aset daerah dilakukan berdasarkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai perubahan regulasi justru hanya memperbarui aturan di atas kertas, sementara persoalan inventarisasi, sertifikasi, pengamanan fisik, pemanfaatan, dan pengawasan aset masih berulang.
Raperda Keuangan Daerah Diuji oleh Perubahan APBD 2026
Sorotan terhadap tata kelola keuangan daerah semakin relevan setelah Pemerintah Kabupaten Sambas menyampaikan penjelasan Bupati atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD pada Selasa, 8 September 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sambas H. Abu Bakar, S.Pd.I., dengan Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., mewakili Bupati untuk menyampaikan pidato penjelasan.
Penyusunan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam KUA, termasuk penyesuaian penggunaan SiLPA, kebijakan Pemerintah Pusat, serta kebutuhan tertentu dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Di sinilah dua agenda tersebut memiliki hubungan yang sangat penting.
Perubahan regulasi keuangan daerah harus menghasilkan tata kelola anggaran yang semakin disiplin, bukan sekadar menyesuaikan aturan.
Setiap perubahan anggaran harus dapat dijelaskan: mengapa berubah, apa dasar perubahannya, berapa nilainya, siapa penerima manfaatnya, serta apa hasil yang ditargetkan.
DPRD Jangan Hanya Menjadi Tempat Menyetujui Anggaran
Sebagai lembaga representasi masyarakat, DPRD Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis dalam memastikan perubahan regulasi maupun perubahan APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Fungsi legislasi dan pengawasan harus berjalan beriringan.
Ketika Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dibahas, DPRD perlu memastikan regulasi tersebut mampu memperkuat pengamanan aset.
Ketika Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dibahas, DPRD perlu memastikan adanya mekanisme yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan APBD.
Dan ketika Raperda Perubahan APBD 2026 dibahas, setiap perubahan angka semestinya dapat diuji berdasarkan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan yang terukur.
Masyarakat tidak membutuhkan regulasi yang hanya bagus secara redaksional.
Masyarakat membutuhkan regulasi yang bekerja di lapangan.
Publik Perlu Dilibatkan Secara Substantif
Konsultasi publik yang dilakukan DPRD patut diapresiasi sebagai ruang untuk menerima masukan masyarakat.
Namun, kualitas konsultasi publik pada akhirnya tidak hanya diukur dari terselenggaranya acara.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah aspirasi yang disampaikan masyarakat benar-benar masuk dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda.
Publik perlu mengetahui apa saja masukan yang diterima, bagaimana Pansus menanggapinya, dan bagian mana yang kemudian diakomodasi dalam rancangan regulasi.
Keterbukaan semacam itu penting agar proses pembentukan Perda tidak hanya memenuhi tahapan administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah.
Aset Tanah Pemda Perlu Menjadi Prioritas
Persoalan aset tanah layak mendapat perhatian khusus.
Tanah merupakan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis. Karena itu, kepastian status hukum dan administrasinya menjadi sangat penting.
Inventarisasi perlu dilakukan secara menyeluruh.
Data aset harus dapat dicocokkan antara dokumen, daftar inventaris, kondisi fisik, lokasi, luas, batas, dan status penguasaannya.
Apabila terdapat aset yang belum bersertifikat, perlu ada peta jalan penyelesaian.
Apabila terdapat aset yang belum produktif, perlu ada evaluasi pemanfaatannya.
Apabila terdapat aset yang sedang digunakan pihak lain, harus jelas dasar penggunaan dan mekanisme hukumnya.
Dan apabila terdapat sengketa atau persoalan hukum, pemerintah daerah perlu memiliki langkah penyelesaian yang jelas.
Jangan Sampai Regulasi Baru Melahirkan Masalah Lama
Perubahan Perda seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan tata kelola yang sebelumnya masih ditemukan.
Jangan sampai perubahan regulasi hanya mengubah pasal dan nomenklatur, sementara persoalan fundamental tetap sama.
Pengelolaan aset harus semakin tertib.
Pengelolaan keuangan harus semakin transparan.
Perencanaan dan penganggaran harus semakin terukur.
Pengawasan harus semakin kuat.
Dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat harus semakin mudah diperiksa oleh publik.
Terlebih perubahan APBD 2026 kini memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD.
Publik tentu berharap seluruh perubahan anggaran dapat dijelaskan secara rasional dan terbuka, termasuk perubahan pendapatan, belanja, pembiayaan, penggunaan SiLPA, maupun program yang mengalami penyesuaian.
Momentum Memperkuat Pengawasan
Sosialisasi dua Raperda pada 7 September dan penyampaian Raperda Perubahan APBD pada 8 September 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sambas.
Dua agenda tersebut menyentuh dua hal yang sangat sensitif dalam pemerintahan daerah: kekayaan daerah dan uang daerah.
Keduanya pada akhirnya kembali kepada satu kepentingan, yaitu masyarakat Kabupaten Sambas.
Karena itu, DPRD tidak cukup hanya menghasilkan Perda.
DPRD juga harus memastikan bahwa regulasi tersebut nantinya benar-benar menjadi instrumen pengawasan dan perbaikan tata kelola.
Pemerintah daerah pun dituntut untuk membuka data dan informasi yang memang dapat diakses publik sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset dan APBD dikelola.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui angka APBD, tetapi tidak mengetahui hasil akhirnya. Jangan hanya mengetahui jumlah aset, tetapi tidak mengetahui status dan manfaatnya.
Pada akhirnya, keberhasilan perubahan regulasi bukan diukur dari seberapa cepat Perda disahkan, melainkan dari seberapa kuat aturan tersebut mencegah kesalahan tata kelola, melindungi aset daerah, memperkuat pertanggungjawaban keuangan, dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kini publik menunggu: apakah dua Raperda tersebut benar-benar akan menjadi instrumen pembenahan tata kelola Kabupaten Sambas, atau hanya berakhir sebagai perubahan regulasi tanpa perubahan berarti di lapangan.
Fredy Legito
0 Komentar