PONTIANAK — Aktivitas pemotongan hewan babi di Jalan Kebangkitan Nasional, Sungai Selamat Dalam, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, kembali menjadi sorotan masyarakat. Keluhan warga terutama berkaitan dengan waktu kedatangan hewan ternak, aktivitas pemotongan yang berlangsung dekat kawasan permukiman, serta bau yang disebut mengganggu lingkungan sekitar.
Pantauan di lapangan pada Selasa (29/9/2026) menunjukkan adanya puluhan ekor babi di lokasi. Sebagian berada di dalam kandang, sementara sebagian lainnya disebut telah dipotong.
Warga mempertanyakan aktivitas kendaraan pengangkut ternak yang disebut kerap datang sekitar pukul 19.30 WIB. Menurut warga, waktu tersebut masih merupakan jam aktivitas masyarakat sehingga bau maupun kegiatan di lokasi dinilai cukup mudah dirasakan oleh lingkungan sekitar.
“Jam segitu kan masih ramai orang lalu lalang. Bau yang ditimbulkan sangat menyengat dan kurang enak, sangat mengganggu. Kami meminta kepada dinas maupun instansi terkait agar segera mengambil tindakan tegas, jangan dibiarkan terus sehingga keresahan warga tidak berlarut-larut,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Dua Surat Teguran Jadi Sorotan
Persoalan semakin mendapat perhatian setelah muncul informasi mengenai adanya surat teguran dari instansi pemerintah yang menangani aspek karantina atau kesehatan hewan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh tim investigasi, pihak pengelola disebut telah menerima dua kali surat teguran agar aktivitas di lokasi memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, sejauh penelusuran di lapangan, aktivitas pemotongan masih ditemukan.
Hal tersebut memunculkan pertanyaan publik: apa tindak lanjut terhadap dua surat teguran tersebut dan apakah seluruh poin yang diminta instansi telah dipenuhi oleh pengelola?
Informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian volume pemotongan dengan ketentuan atau rekomendasi yang berlaku juga perlu dikonfirmasi secara resmi kepada instansi berwenang. Sebab, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tidak cukup hanya berdasarkan pengamatan lapangan, melainkan perlu dicocokkan dengan dokumen perizinan, rekomendasi teknis, catatan lalu lintas ternak, serta hasil pemeriksaan pejabat berwenang.
Bukan Sekadar Soal Bau
Keluhan warga juga menyentuh aspek lingkungan. Aktivitas pemotongan hewan menghasilkan darah, sisa jaringan, kotoran, air bekas pencucian, serta limbah lainnya yang apabila tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan gangguan lingkungan.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur larangan terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Namun, penerapan ketentuan pidana tertentu harus disesuaikan dengan bentuk perbuatannya dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
Karena itu, dugaan pencemaran akibat aktivitas pemotongan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lingkungan, termasuk apabila diperlukan pengujian terhadap limbah atau media lingkungan yang terdampak.
Sementara dari sisi karantina, UU Nomor 21 Tahun 2019 mengatur sejumlah kewajiban terkait pemasukan, pengeluaran, transit, pengawasan, dan tindakan karantina terhadap hewan serta produk hewan. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan pidana untuk pelanggaran tertentu.
Pemilik dan Pengelola Belum Berhasil Dikonfirmasi
Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, tim investigasi berupaya menemui pemilik usaha yang disebut berinisial Pak Ating.
Namun, saat tim berada di lokasi, yang bersangkutan tidak ditemukan.
Tim kemudian berusaha mencari pihak yang disebut menangani operasional, yakni Pak Tekuang, yang menurut informasi biasanya berada di sekitar lokasi pemotongan atau kawasan pabrik tahu terdekat.
Upaya tersebut juga belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, keterangan langsung dari Pak Ating maupun Pak Tekuang mengenai izin, kapasitas pemotongan, dua surat teguran, pengelolaan limbah, serta waktu operasional belum diperoleh.
Instansi Diminta Terbuka
Sorotan warga kini tidak hanya tertuju kepada pengelola, tetapi juga pada tindak lanjut instansi pemerintah terhadap surat teguran yang disebut telah diterbitkan.
Jika benar terdapat dua surat teguran, masyarakat berhak mengetahui secara proporsional apa isi teguran tersebut, kapan diterbitkan, apa kewajiban yang diminta kepada pengelola, serta apakah telah dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Apabila kewajiban telah dipenuhi, penjelasan resmi tentu diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila masih ditemukan ketidaksesuaian, instansi terkait dapat menjelaskan langkah pengawasan atau penindakan yang akan ditempuh sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim masih berupaya menghubungi pihak pengelola dan instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi mengenai dugaan ketidaksesuaian izin atau rekomendasi, tindak lanjut dua surat teguran, kapasitas pemotongan, serta pengelolaan dampak lingkungan di sekitar lokasi.
(Tim Investigasi Gabungan)
0 Komentar