KETAPANG, KALBAR — Persoalan keberadaan sumur bor di wilayah Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai pemasangan plang berlogo kepolisian pada fasilitas yang disebut-sebut telah lebih dahulu digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status, asal-usul pembangunan, pihak yang membiayai, serta tujuan pemasangan plang pada fasilitas sumur bor tersebut.
Informasi yang beredar melalui media sosial menyebutkan sumur bor yang berada di sekitar kediaman Kepala Desa Menyumbung tersebut merupakan fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta, yakni PT Mustika Usaha Sungai (PT MUS), untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat di tiga desa, yaitu Senduruhan, Menyumbung dan Benua Krio.
Namun, pada saat yang hampir bersamaan, Polres Ketapang juga diberitakan melakukan pembangunan Sumur Bor Presisi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dua informasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik: apakah sumur bor yang dipersoalkan merupakan fasilitas bantuan perusahaan swasta, fasilitas kepolisian, atau terdapat bentuk kerja sama antara pihak perusahaan, pemerintah desa dan kepolisian?
Pertanyaan inilah yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
SUMUR BOR DI MENYUMBUNG DISEBUT SUDAH DIMANFAATKAN WARGA
Berdasarkan informasi yang diterima, sumur bor yang berada di dekat kediaman Kepala Desa Menyumbung disebut telah beroperasi selama lebih dari dua minggu dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Informasi tersebut kemudian menjadi sorotan setelah akun Facebook Agapit’s Tigan mengunggah persoalan tersebut pada Sabtu (19/9/2026).
Dalam unggahannya, dipertanyakan mengenai keberadaan anggota kepolisian yang datang ke lokasi, melakukan dokumentasi dan memasang plang setelah fasilitas tersebut disebut telah beroperasi sebelumnya.
“Sumur bor di dekat rumah Pak Kades Menyumbung ini dibangun oleh pihak swasta untuk kebutuhan air bersih warga. Setelah beroperasi lebih dari 2 minggu, tetiba datang anggota Polri foto-foto dan pasang plang ini. Kira-kira gimana maksudnya ya?” tulis Agapit’s Tigan.
Unggahan tersebut kemudian mendapat berbagai tanggapan dari pengguna media sosial.
Sebagian komentar mempertanyakan apakah fasilitas yang dibangun oleh pihak lain dapat kemudian diberi identitas atau penanda institusi tertentu tanpa penjelasan mengenai status kerja sama maupun sumber pembiayaannya.
Namun demikian, komentar dan unggahan media sosial tersebut belum dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi pengambilalihan atau pencaplokan fasilitas. Status sebenarnya tetap membutuhkan klarifikasi dari pihak yang membangun, pihak yang memasang plang, pemerintah desa serta pihak terkait lainnya.
PT MUS DISEBUT SEBAGAI PIHAK PEMBANGUN
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa fasilitas tersebut merupakan bantuan dari PT Mustika Usaha Sungai (PT MUS) untuk masyarakat di tiga desa.
Apabila informasi tersebut benar, maka penting untuk diketahui secara jelas apakah pembangunan sumur bor tersebut dilakukan berdasarkan program tanggung jawab sosial perusahaan, bantuan kemasyarakatan, kerja sama dengan pemerintah desa, atau mekanisme lainnya.
Begitu pula dengan status aset setelah pembangunan selesai.
Apakah sumur bor tersebut merupakan aset perusahaan?
Apakah diserahkan kepada pemerintah desa?
Apakah menjadi fasilitas umum masyarakat?
Atau sejak awal memang terdapat kerja sama dengan kepolisian dalam pemanfaatannya untuk kepentingan penanggulangan karhutla?
Semua pertanyaan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan dokumen dan keterangan resmi.
POLRES KETAPANG MEMANG MEMBANGUN SUMUR BOR PRESISI
Di sisi lain, Polres Ketapang juga memiliki program pembangunan sumur bor untuk menghadapi ancaman karhutla.
Dalam rilisan yang beredar, Polres Ketapang membangun Sumur Bor Presisi di Desa Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang.
Sumur tersebut disebut telah dilakukan pengecekan dan peresmian oleh personel Polsek Tumbang Titi bersama masyarakat pada Jumat (18/9/2026).
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa ketersediaan sumber air merupakan bagian penting dalam menghadapi karhutla.
“Ketersediaan sumber air sangat penting dalam menghadapi Karhutla. Dengan adanya Sumur Bor Presisi ini, kami berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kapolres.
Menurut keterangan tersebut, Sumur Bor Presisi tidak hanya ditujukan untuk penanganan karhutla, tetapi juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan air sehari-hari.
Polres Ketapang juga disebut merencanakan pembangunan sumur bor serupa di Desa Sungai Melayu Rayak, Kecamatan Sungai Melayu, sebagai bagian dari penguatan sumber air di wilayah yang memiliki kerawanan karhutla.
Artinya, pembangunan sumur bor oleh Polres Ketapang memang merupakan program yang berbeda dan secara resmi disebut sebagai bagian dari pencegahan serta penanganan karhutla.
PERTANYAANNYA: SUMUR BOR YANG DI MENYUMBUNG STATUSNYA APA?
Justru karena Polres Ketapang memiliki program Sumur Bor Presisi, persoalan di Menyumbung menjadi semakin penting untuk dijelaskan.
Jika sumur bor di dekat rumah Kepala Desa Menyumbung memang dibangun oleh PT MUS, maka publik tentu perlu mengetahui mengapa kemudian terdapat plang kepolisian di lokasi tersebut.
Sebaliknya, apabila pemasangan plang merupakan bagian dari program atau kerja sama resmi dengan Polres Ketapang, maka dasar kerja sama tersebut juga penting diketahui masyarakat.
Siapa yang membangun?
Siapa yang membiayai?
Siapa pemilik atau pengelola aset?
Untuk siapa fasilitas tersebut diperuntukkan?
Apakah terdapat berita acara serah terima?
Apakah ada kerja sama antara perusahaan, pemerintah desa dan kepolisian?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menyimpulkan siapa yang benar atau siapa yang salah.
Sebaliknya, transparansi diperlukan agar fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat tidak justru menimbulkan polemik.
KRISIS AIR DAN KARHUTLA SEHARUSNYA MENJADI KEPENTINGAN BERSAMA
Di tengah kondisi kemarau dan ancaman karhutla, keberadaan sumber air sebenarnya merupakan kebutuhan yang sangat penting.
Pemerintah pusat sendiri pada Agustus 2026 menempatkan Kalimantan Barat, termasuk Ketapang, sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pengendalian karhutla dan mengerahkan personel serta sarana pemadaman secara terpadu.
Karena itu, pembangunan sumur bor oleh perusahaan, pemerintah maupun kepolisian pada dasarnya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Yang menjadi persoalan bukan keberadaan sumur bornya.
Yang perlu diperjelas adalah status dan tata kelola fasilitas tersebut.
Jangan sampai fasilitas yang seharusnya menjadi solusi menghadapi kekeringan dan karhutla justru menimbulkan persoalan baru karena masyarakat tidak mengetahui siapa yang membangun dan siapa yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut.
POLRES KETAPANG DIMINTA BERIKAN KLARIFIKASI
Upaya konfirmasi disebut telah dilakukan kepada Kapolres Ketapang melalui Kapolsek Sandai IPTU Rio Fachriadi.
Namun hingga informasi tersebut disusun, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci mengenai pemasangan plang pada sumur bor di sekitar kediaman Kepala Desa Menyumbung.
Karena itu, publik masih menunggu penjelasan dari Polres Ketapang.
Apabila pemasangan plang merupakan bagian dari program resmi kepolisian, masyarakat tentu berhak mengetahui dasar dan bentuk program tersebut.
Jika merupakan kerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah desa, maka penjelasan mengenai bentuk kerja sama tersebut juga penting.
Sementara apabila fasilitas tersebut memang murni dibangun oleh pihak swasta, maka perlu dijelaskan pula apakah terdapat proses serah terima atau bentuk pemanfaatan bersama.
JANGAN BIARKAN FASILITAS PUBLIK MENJADI POLEMIK
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar mengenai sebuah plang.
Lebih jauh, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai transparansi pembangunan fasilitas umum yang menggunakan sumber daya perusahaan, pemerintah maupun institusi negara.
Sumur bor yang dibangun untuk masyarakat semestinya menjadi simbol kepedulian dan kolaborasi menghadapi krisis air serta karhutla.
Karena itu, jika memang terdapat kolaborasi, sebaiknya dijelaskan secara terbuka.
Jika tidak terdapat kolaborasi, juga perlu dijelaskan secara terbuka.
Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa diklaim, tidak ada institusi yang dituduh mengambil manfaat dari pekerjaan pihak lain, dan yang paling penting, masyarakat tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat.
Publik tidak membutuhkan polemik soal siapa yang paling berjasa. Publik membutuhkan kepastian bahwa sumber air tersebut benar-benar tersedia, terawat dan dapat digunakan masyarakat ketika dibutuhkan.
Hingga adanya klarifikasi resmi, informasi mengenai dugaan “pencaplokan” atau pengambilalihan sumur bor tersebut belum dapat disimpulkan sebagai fakta.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Ketapang, PT Mustika Usaha Sungai (PT MUS), Pemerintah Desa Menyumbung, Pemerintah Kecamatan Hulu Sungai, serta pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
0 Komentar