RASAU JAYA — Imbauan larangan bagi pengemudi travel dan transportasi online untuk mangkal maupun mengambil penumpang di kawasan Pelabuhan Rasau Jaya menuai sorotan.
Persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Kubu Raya Sujiwo, yang turun ke Rasau Jaya setelah menerima sejumlah masukan dari masyarakat mengenai polemik penjemputan penumpang di kawasan pelabuhan.
Sujiwo menilai imbauan larangan tersebut merupakan keputusan sepihak dan menurutnya tidak semestinya diberlakukan tanpa terlebih dahulu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap kawasan pelabuhan.
Ia meminta persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarpengemudi maupun persaingan antara transportasi lokal Rasau Jaya dengan pengemudi dari Pontianak dan wilayah lainnya.
SUJIWO: KALAU MAU MAJU, JANGAN DITUTUP
Menurut Sujiwo, kawasan Rasau Jaya membutuhkan keterbukaan apabila ingin berkembang sebagai kawasan yang semakin maju dan menjadi bagian penting dari aktivitas transportasi masyarakat.
Ia menilai pembatasan terhadap pengemudi dari luar wilayah tidak seharusnya dilakukan secara sepihak.
“Kalau daerah ini mau maju, harus terbuka. Tidak bisa kita kemudian melokalisir seperti itu,” tegas Sujiwo.
Pernyataan tersebut disampaikan Sujiwo ketika merespons polemik imbauan larangan menjemput penumpang di Pelabuhan Rasau Jaya.
Bagi Sujiwo, kepentingan pengemudi lokal tetap dapat diperhatikan tanpa harus membuat aturan yang berpotensi membatasi masyarakat dari wilayah lain.
Ia justru mendorong agar persoalan tersebut dibicarakan secara terbuka dan dicari jalan keluar yang dapat diterima bersama.
SEBUT KEPUTUSAN SEPIHAK DAN PERSOALKAN DASAR KEWENANGAN
Sujiwo menilai larangan tersebut perlu dilihat kembali dari sisi kewenangan.
Sebab, kawasan pelabuhan memiliki pengelolaan dan otoritas tersendiri sehingga kebijakan mengenai aktivitas kendaraan, penjemputan penumpang, maupun pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut idealnya dibahas bersama pihak yang memang memiliki kewenangan.
Karena itu, Sujiwo meminta agar tidak ada pihak yang mengambil keputusan sendiri kemudian menerapkannya kepada kelompok masyarakat lainnya.
Pemerintah daerah, menurutnya, dapat memfasilitasi komunikasi antara para pengemudi, masyarakat, aparat, pemerintah kecamatan dan pengelola atau otoritas pelabuhan.
Pemkab Kubu Raya juga menyatakan bahwa penyelesaian perlu melibatkan unsur kepolisian, kecamatan serta pengelola atau otoritas pelabuhan agar solusi yang diambil tidak menimbulkan gesekan baru.
WARGA LOKAL TETAP BISA DIPRIORITASKAN
Meski menolak pola pembatasan secara sepihak, Sujiwo tidak menutup mata terhadap kepentingan pengemudi lokal.
Ia mengatakan warga Rasau Jaya tetap dapat diberikan ruang dan prioritas, tetapi cara yang ditempuh harus bijak serta tidak menciptakan pertentangan dengan pengemudi dari wilayah lain.
“Kita akan memberikan ruang dan memprioritaskan teman-teman atau warga Rasau Jaya, tetapi harus dengan cara yang bijak dan elegan,” ujarnya.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai perebutan penumpang, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem transportasi yang tertib sekaligus memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Pemerintah daerah menginginkan kepentingan masyarakat Rasau Jaya tetap terlindungi, namun tidak dilakukan dengan cara yang berpotensi menimbulkan konflik dengan pengemudi dari luar wilayah.
JANGAN SAMPAI TERJADI “SALING LARANG”
Sujiwo mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi aksi saling membatasi.
Jika pengemudi Rasau Jaya melarang pengemudi dari Pontianak mengambil penumpang di Rasau Jaya, bukan tidak mungkin muncul persoalan sebaliknya di wilayah lain.
Kondisi seperti itu dinilai tidak akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Karena itu, Sujiwo meminta seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan komunikasi.
Ia berharap tidak ada kelompok yang merasa paling berhak atas penumpang hanya karena faktor wilayah.
Transportasi, menurutnya, harus dapat menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi sumber gesekan antarkelompok.
“REZEKI ITU SUDAH DITAKAR”
Dalam menyikapi persaingan antar-pengemudi tersebut, Sujiwo juga menyampaikan pesan agar para pengemudi tidak saling berebut rezeki dengan cara yang dapat menimbulkan konflik.
“Rezeki itu sudah ditakar dan pasti tidak akan tertukar,” kata Sujiwo.
Pesan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar para pengemudi tetap mencari penghasilan dengan cara yang bijak dan mengedepankan hubungan baik.
Menurutnya, kepentingan ekonomi masyarakat lokal dapat diperjuangkan tanpa harus menutup akses bagi masyarakat lainnya.
PEMKAB MINTA POLEMIK SEGERA DIAKHIRI
Sujiwo mengatakan dirinya turun langsung ke Rasau Jaya setelah menerima banyak masukan dari masyarakat yang meminta pemerintah daerah mengambil sikap terhadap persoalan tersebut.
Ia berharap polemik mengenai penjemputan penumpang dapat segera diredam sehingga aktivitas masyarakat di kawasan Pelabuhan Rasau Jaya tetap berjalan tertib.
Pemerintah daerah juga mendorong adanya pertemuan bersama antara pihak-pihak terkait untuk membicarakan mekanisme yang jelas.
Jika memang diperlukan pengaturan khusus mengenai penjemputan dan keberadaan kendaraan di kawasan pelabuhan, aturan tersebut diharapkan dibuat melalui mekanisme yang transparan, melibatkan pihak berwenang dan dapat dipahami oleh seluruh pengemudi.
Dengan mekanisme yang jelas, masyarakat tidak perlu saling menafsirkan sendiri siapa yang boleh atau tidak boleh mengambil penumpang.
PELABUHAN RASAU JAYA JANGAN MENJADI ARENA KONFLIK TRANSPORTASI
Polemik ini pada akhirnya membuka persoalan yang lebih luas mengenai pengelolaan ruang transportasi di kawasan Pelabuhan Rasau Jaya.
Di satu sisi, pengemudi lokal tentu membutuhkan ruang ekonomi dan kepastian untuk mendapatkan penumpang.
Di sisi lain, masyarakat pengguna jasa transportasi juga membutuhkan pilihan layanan yang mudah, aman dan sesuai kebutuhan.
Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan memasang imbauan larangan.
Yang diperlukan adalah aturan yang jelas, dasar kewenangan yang jelas, koordinasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Jika memang ada kawasan tertentu yang memiliki aturan khusus mengenai aktivitas kendaraan, maka aturan tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh pihak.
Sebaliknya, jika persoalan tersebut belum memiliki kesepakatan maupun dasar kewenangan yang jelas, maka penyelesaiannya perlu dikembalikan ke forum bersama.
“KALAU MAU MAJU HARUS TERBUKA”
Pesan utama Sujiwo dalam polemik tersebut adalah keterbukaan.
Rasau Jaya, menurutnya, tidak boleh berkembang dengan membangun sekat antara masyarakat lokal dan masyarakat dari wilayah lain.
“Kalau daerah ini mau maju, harus terbuka. Tidak bisa kita kemudian melokalisir seperti itu.”
Pemerintah daerah meminta agar kepentingan warga Rasau Jaya tetap mendapat perhatian, namun dilakukan melalui cara yang bijak, elegan dan tidak menimbulkan konflik.
Pada saat yang sama, pihak kepolisian, pemerintah kecamatan dan pengelola atau otoritas pelabuhan diharapkan duduk bersama untuk menentukan solusi yang dapat diterapkan secara adil dan tertib.
Dengan begitu, Pelabuhan Rasau Jaya tidak hanya menjadi titik naik-turun penumpang, tetapi juga menjadi ruang ekonomi yang terbuka, tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar