JAKARTA — Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 akhirnya berada di angka Rp240,20 triliun. Pagu tersebut disepakati bersama Komisi IX DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BGN pada Kamis (17/9/2026).
Besaran anggaran tersebut kembali menjadi perhatian setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki ruang untuk diefisienkan, bahkan berpeluang ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai seberapa jauh efisiensi yang sebelumnya disampaikan Purbaya akan diterapkan dalam pelaksanaan MBG 2027.
PAGU BGN MENCAPAI RP240,20 TRILIUN
Berdasarkan keterangan resmi BGN, pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp240,20 triliun menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan BGN.
Anggaran tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama.
Sebesar Rp232,88 triliun atau sekitar 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau sekitar 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional tersebut, alokasi khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar Rp232,50 triliun atau sekitar 99,84 persen dari program tersebut.
Artinya, sebagian besar anggaran BGN 2027 memang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya MBG.
SEBELUMNYA PURBAYA SEBUT BISA DI BAWAH RP200 TRILIUN
Sorotan muncul karena pada 3 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran MBG masih dapat ditekan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
Dalam acara Sarasehan 1.000 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Purbaya menyebut anggaran MBG sebelumnya berada di sekitar Rp330 triliun, kemudian melalui beberapa tahap efisiensi turun ke kisaran Rp260 triliun dan selanjutnya sekitar Rp240 triliun.
Purbaya bahkan menyatakan bahwa kebutuhan anggaran tersebut masih berpeluang ditekan lebih rendah lagi hingga di bawah Rp200 triliun.
Pernyataan tersebut bukan berarti anggaran MBG 2027 secara resmi telah ditetapkan di bawah Rp200 triliun. Pernyataan itu merupakan pandangan Purbaya mengenai potensi efisiensi yang masih dapat dilakukan.
ANGKA RP240,2 TRILIUN TETAP MENJADI DASAR 2027
Di sisi lain, BGN menjelaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 telah melalui proses penyesuaian.
Kepala BGN Sudaryono menyebut terdapat pagu indikatif sebesar Rp270,20 triliun, sementara pagu anggaran berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran berada di angka Rp240,20 triliun.
Angka Rp240,20 triliun tersebut kemudian menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran BGN 2027.
BGN juga menyatakan bahwa sebelumnya terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) MBG, dari semula Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Meski terjadi efisiensi tersebut, BGN menyatakan target penerima manfaat 2027 tetap mencapai sekitar 72,46 juta orang.
EFISIENSI JADI TANTANGAN PELAKSANAAN
Dengan pagu Rp240,20 triliun yang telah disepakati, perhatian berikutnya bukan hanya mengenai besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana efisiensi yang dijanjikan diterapkan dalam pelaksanaan program.
BGN menyatakan pengelolaan anggaran 2027 akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, perluasan penerima manfaat, penguatan tata kelola, serta pelaksanaan program secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pernyataan Purbaya tentang kemungkinan menekan anggaran hingga di bawah Rp200 triliun menimbulkan ruang diskusi mengenai potensi efisiensi lebih lanjut.
Secara matematis, selisih antara Rp240,20 triliun dan batas Rp200 triliun mencapai lebih dari Rp40 triliun. Namun, selisih tersebut tidak otomatis berarti terdapat Rp40 triliun yang dapat dipangkas, karena kebutuhan anggaran bergantung pada jumlah penerima manfaat, harga dan komposisi makanan, jumlah satuan pelayanan, distribusi, logistik, pengawasan, serta komponen pendukung lainnya.
DPR DAN BGN DIMINTA TRANSPARAN
Dengan nilai anggaran yang sangat besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG 2027.
Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana Rp240,20 triliun tersebut dibelanjakan, berapa bagian yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasinya.
Terlebih, hampir seluruh anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional dialokasikan untuk MBG.
Karena itu, pernyataan mengenai efisiensi tidak berhenti pada wacana penghematan anggaran. Efisiensi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan, teknologi, dan tata kelola yang dapat diukur.
Pada akhirnya, Rp240,20 triliun merupakan pagu BGN 2027 yang telah disepakati, sedangkan gagasan menekan anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun merupakan pernyataan Purbaya mengenai peluang efisiensi.
Perbedaan antara kedua angka tersebut menjadi bagian dari pembahasan publik mengenai bagaimana program MBG dapat dilaksanakan dengan cakupan penerima manfaat yang luas, sekaligus menjaga efektivitas, kualitas makanan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
0 Komentar