PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Kalimantan Barat mulai mematangkan langkah organisasi untuk memperkuat peran kontrol sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Barat.
DPD LIN Kalbar ke depan berencana aktif melakukan audiensi resmi dan membangun komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga terkait di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membangun kolaborasi strategis dalam mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua Terpilih DPD LIN Kalbar, Subandi, menegaskan bahwa organisasi tidak boleh hanya hadir sebagai simbol atau nama di atas struktur kepengurusan. Menurutnya, keberadaan lembaga harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengawasan yang objektif, serta keberanian menyampaikan informasi dan temuan kepada pihak yang berwenang.
Setelah melakukan langkah awal berupa penyampaian surat kepada sejumlah instansi terkait, DPD LIN Kalbar kini mulai mempersiapkan agenda lanjutan, termasuk audiensi resmi dan penguatan koordinasi internal organisasi.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu awal bagi LIN Kalbar untuk menjalankan fungsi sosial secara lebih terarah, profesional, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Perkuat Organisasi dan Kolaborasi dengan Pemerintah
Dalam pertemuan internal yang membahas kelanjutan program dan arah organisasi DPD LIN Kalbar, hadir Subandi selaku Ketua Terpilih bersama Zhan Zhenta Zhantera, S.E., selaku pengurus.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, terutama mengenai langkah strategis LIN Kalbar ke depan, penguatan struktur organisasi, konsolidasi kepengurusan, serta rencana pelaksanaan audiensi dengan berbagai pihak.
Sementara itu, Sekretaris DPD LIN Kalbar, Fredy Legito, dan Bendahara DPD LIN Kalbar, Imannudin, tidak dapat mengikuti pertemuan tersebut karena sedang menjalankan kegiatan di luar Kota Pontianak, tepatnya di Kabupaten Sambas.
Meski demikian, konsolidasi organisasi tetap berjalan dengan pembahasan mengenai keberlanjutan program, pembagian tugas, serta arah perjuangan LIN Kalbar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurut Subandi, kekompakan pengurus menjadi salah satu faktor penting dalam membangun organisasi yang kuat dan dipercaya masyarakat.
LIN Kalbar, kata dia, harus memiliki arah yang jelas dan tidak boleh bergerak tanpa perencanaan.
Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pengawasan
Selain menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pembangunan, DPD LIN Kalbar juga menaruh perhatian terhadap program ketahanan pangan.
Program tersebut dinilai memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha di daerah.
LIN Kalbar berencana membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan program pemerintah di bidang ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah, menurut LIN Kalbar, bukan bertujuan menghambat pembangunan.
Sebaliknya, kontrol sosial diperlukan agar setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun anggaran daerah dapat berjalan sesuai perencanaan, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Subandi Tegaskan Komitmen Soroti Dugaan Korupsi
Dalam pembahasan arah organisasi, Subandi juga menegaskan komitmennya untuk membawa DPD LIN Kalbar menjadi lembaga yang aktif dalam mengawal dugaan penyimpangan dan praktik korupsi di Kalimantan Barat.
Namun, langkah tersebut akan dilakukan melalui mekanisme investigasi, pengumpulan informasi dan data, serta pelaporan kepada aparat atau instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.
“LIN Kalbar harus berani menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika ada dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi yang didukung informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu akan kita telusuri dan kita dorong untuk diproses sesuai mekanisme hukum,” tegas Subandi.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan.
Masyarakat membutuhkan pengawasan yang nyata terhadap penggunaan anggaran publik, pelaksanaan proyek pembangunan, serta program-program pemerintah yang menggunakan uang negara.
Namun demikian, setiap informasi yang ditemukan harus tetap diuji secara objektif dan tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
“Yang kita lakukan adalah kontrol sosial berdasarkan fakta, data dan informasi. Jika ditemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti, tentu mekanismenya akan ditempuh sesuai aturan,” ujarnya.
Kontrol Sosial Harus Profesional dan Bertanggung Jawab
DPD LIN Kalbar juga menegaskan pentingnya menjalankan fungsi investigasi secara profesional dan bertanggung jawab.
Pengawasan terhadap pemerintah bukan berarti mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, masukan, serta hasil pemantauan kepada pihak yang berwenang.
LIN Kalbar ingin mengambil peran tersebut secara konstruktif.
Organisasi akan mendorong komunikasi dan audiensi terlebih dahulu dengan pihak terkait apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan klarifikasi.
Namun, apabila terdapat dugaan penyimpangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, organisasi akan menggunakan jalur resmi sesuai peraturan perundang-undangan.
Agenda Audiensi Akan Dilakukan di Berbagai Wilayah Kalbar
Ke depan, DPD LIN Kalbar berencana melakukan audiensi di sejumlah daerah dan membangun jaringan komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, serta lembaga yang berkaitan dengan program pembangunan.
Agenda tersebut tidak hanya difokuskan pada persoalan dugaan penyimpangan, tetapi juga mencakup pengawasan pembangunan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
Subandi berharap DPD LIN Kalbar dapat menjadi salah satu organisasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Menurutnya, organisasi harus mampu menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
“Kami ingin LIN Kalbar hadir, bekerja dan memberikan manfaat. Aspirasi masyarakat harus didengar, program pemerintah harus dikawal, dan apabila ada persoalan yang membutuhkan perhatian, harus disampaikan melalui jalur yang benar,” katanya.
Konsolidasi Awal Menuju Gerakan Organisasi yang Lebih Aktif
Pertemuan antara Ketua Terpilih Subandi dan pengurus Zhan Zhenta Zhantera, S.E., menjadi bagian dari konsolidasi awal dalam menentukan arah perjalanan DPD LIN Kalbar.
Berbagai agenda organisasi mulai dipetakan untuk memastikan seluruh pengurus dapat bergerak dalam satu visi dan tujuan.
Dengan penguatan struktur, koordinasi internal, serta rencana audiensi kepada instansi terkait, DPD LIN Kalbar menargetkan perannya semakin aktif dalam mengawal berbagai persoalan publik.
LIN Kalbar menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Di sisi lain, organisasi juga menyatakan tidak akan menutup mata terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan keuangan negara.
Semua langkah tersebut, menurut pengurus, harus dilakukan berdasarkan fakta, data, aturan, dan mekanisme hukum.
DPD LIN Kalbar kini mulai memasuki fase konsolidasi dan persiapan gerakan organisasi yang lebih aktif.
Penguatan kontrol sosial, pengawasan program pemerintah, dukungan terhadap ketahanan pangan, serta penelusuran terhadap dugaan penyimpangan akan menjadi bagian dari agenda yang akan dikawal.
LIN Kalbar menegaskan satu komitmen: mendukung pembangunan yang bersih, mengawal kepentingan masyarakat, dan mendorong setiap dugaan penyimpangan untuk ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Redaksi
0 Komentar