KUBU RAYA — Dugaan persoalan dalam pengurusan izin usaha pangkalan LPG 3 kilogram mencuat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Seorang warga Desa Sungai Ambawang Kuala, Ali Yanto (37), memilih menempuh jalur hukum setelah uang down payment (DP) sebesar Rp47,5 juta yang diserahkannya untuk pengurusan izin pangkalan LPG 3 kilogram disebut belum berujung pada terbitnya izin maupun penyerahan barang sebagaimana kesepakatan awal.
Ali Yanto telah membuat laporan kepada Polres Kubu Raya pada Jumat, 4 September 2026.
Laporan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor: TBL/401/IX/2026/KALBAR/RES KUBU RAYA, tertanggal 4 September 2026 pukul 10.30 WIB.
Dalam laporan tersebut, seorang pria bernama Irfan Fitriansyah disebut sebagai pihak yang dilaporkan.
Perkara itu kini menjadi ranah aparat penegak hukum untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan atau justru terdapat persoalan lain dalam hubungan antara kedua pihak.
Berawal dari Kesepakatan Pengurusan Pangkalan
Berdasarkan isi laporan, persoalan tersebut bermula pada 30 Januari 2026.
Saat itu, Ali Yanto disebut menyerahkan uang tanda jadi atau DP sebesar Rp47.500.000 kepada terlapor.
Penyerahan uang tersebut disebut dilakukan di Kantor Notaris Budi Setiadi, Jalan Adisucipto Gang 822, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Uang tersebut diberikan berkaitan dengan rencana pengurusan atau pengajuan izin usaha pangkalan LPG 3 kilogram yang berlokasi di wilayah Parit Meliau RT/RW 006/009, Desa Sungai Ambawang Kuala.
Dalam kesepakatan awal, Ali disebut akan memperoleh 200 tabung LPG 3 kilogram.
Skema pembayarannya, berdasarkan keterangan dalam laporan, dilakukan dengan mekanisme uang muka terlebih dahulu. Setelah izin usaha pangkalan disebut terbit dan tabung dikirimkan, pelapor kemudian akan melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati.
Dengan kata lain, izin usaha dan pengiriman 200 tabung menjadi bagian penting dari kesepakatan yang membuat Ali menyerahkan uang puluhan juta rupiah.
Tiga Bulan Berlalu, Izin dan Tabung Tak Kunjung Datang
Persoalan mulai mencuat ketika waktu yang dijanjikan berlalu.
Ali menyebut bahwa hingga April 2026, izin usaha pangkalan LPG yang diharapkannya belum juga terbit.
Bukan hanya izin yang belum diterima, 200 tabung LPG 3 kilogram yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan juga belum dikirimkan.
Pelapor kemudian berupaya meminta penjelasan kepada pihak yang dilaporkan mengenai perkembangan izin dan pengiriman barang tersebut.
Dalam laporan yang disampaikan kepada polisi, Ali menyebut pihak terlapor memberikan penjelasan bahwa izin belum diterbitkan karena masih menunggu pihak Pertamina.
Namun, menurut pelapor, komunikasi kemudian semakin sulit dilakukan.
“Di bulan April 2026 saya menghubungi terlapor kenapa izin usaha pangkalan gas elpiji milik saya belum keluar dan tabung belum dikirim, terlapor menerangkan bahwa pihak Pertamina yang belum mengeluarkan izinnya dan terlapor untuk saat ini selalu menghindar dan tidak bisa dihubungi,” demikian keterangan Ali sebagaimana tercantum dalam laporannya.
Situasi tersebut akhirnya membuat Ali memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Kerugian yang Dilaporkan Rp47,5 Juta
Akibat belum terealisasinya kesepakatan tersebut, Ali mengaku mengalami kerugian sebesar Rp47,5 juta, yakni uang yang sebelumnya telah diserahkan sebagai DP.
Ali kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Kubu Raya dengan dugaan tindak pidana perbuatan curang dan/atau penggelapan.
Laporan tersebut telah diterima pihak kepolisian dan ditandatangani oleh pelapor serta diketahui oleh Kepala Pamapta III Polres Kubu Raya, IPDA Muhammad Suryono.
Dengan diterimanya laporan tersebut, proses selanjutnya menjadi kewenangan kepolisian untuk melakukan penelitian dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polisi Diminta Mengurai Duduk Perkara
Kasus ini tidak hanya menyangkut uang sebesar Rp47,5 juta, tetapi juga perlu mengurai secara jelas apa sebenarnya bentuk kesepakatan antara kedua pihak, siapa yang memiliki kewenangan mengurus izin, apakah benar proses pengajuan izin pernah dilakukan, serta ke mana aliran uang yang telah diserahkan pelapor.
Jika memang terdapat dokumen pengajuan izin, komunikasi dengan pihak terkait, bukti pembayaran, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan rencana pendirian pangkalan LPG tersebut, seluruhnya dapat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Demikian pula apabila terdapat perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris atau dokumen kesepakatan lainnya, dokumen tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui secara pasti hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Persoalan tersebut juga penting dilihat secara objektif karena pengurusan usaha pangkalan LPG berkaitan dengan distribusi barang yang memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri.
Terlapor Belum Memberikan Keterangan
Hingga berita ini diterbitkan, Irfan Fitriansyah selaku pihak yang dilaporkan belum memberikan keterangan atau klarifikasi mengenai tudingan yang disampaikan Ali Yanto.
Belum diketahui secara pasti apakah proses pengajuan izin pangkalan tersebut benar-benar pernah dilakukan, bagaimana status pengajuannya, serta apa alasan 200 tabung LPG 3 kilogram belum diserahkan kepada pelapor.
Karena itu, keterangan dari pihak terlapor penting untuk mendapatkan gambaran yang berimbang mengenai duduk persoalan.
Redaksi tetap membuka ruang kepada Irfan Fitriansyah untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan terkait laporan tersebut.
Jangan Sampai Persoalan Berhenti pada Uang Muka
Kasus ini kini menjadi perhatian karena nilai uang yang dipersoalkan mencapai puluhan juta rupiah dan berkaitan dengan rencana usaha masyarakat.
Bagi masyarakat, kepastian dalam setiap transaksi dan pengurusan izin menjadi hal penting. Apalagi apabila uang telah diserahkan berdasarkan suatu kesepakatan yang menjanjikan keluarnya izin dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu.
Namun demikian, laporan polisi belum berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Status dan dugaan hukum terhadap pihak yang dilaporkan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Karena itu, publik kini menunggu bagaimana Polres Kubu Raya menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif.
Yang perlu dijawab bukan hanya apakah uang Rp47,5 juta telah diterima, tetapi juga apa dasar penerimaannya, apakah kewajiban sesuai kesepakatan telah dilaksanakan, bagaimana proses pengurusan izin dilakukan, serta apakah terdapat unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Apabila seluruh persoalan dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan bukti, maka duduk perkara akan menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Redaksi akan mengikuti perkembangan laporan tersebut dan tetap memberikan ruang pemberitaan secara berimbang kepada pelapor, terlapor, maupun pihak berwenang.
Sumber: Masyarakat | Diolah dan dikembangkan untuk kepentingan pemberitaan.
0 Komentar