KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR — Perjuangan 37 pemilik lahan eks transmigrasi di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, untuk memperjuangkan hak bagi hasil kebun kelapa sawit akhirnya memasuki babak baru.
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sangatta mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan masyarakat yang tergabung dalam Tim 37 terhadap PT Gunta Samba dan Koperasi Karya Pembangunan.
Putusan tersebut menjadi titik penting dalam sengketa pengelolaan kebun sawit yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sebelumnya bahkan melebar ke ranah pidana.
Ketua Tim 37, Yustinus Bata, menyampaikan apresiasi kepada para kuasa hukum yang telah mendampingi masyarakat selama proses persidangan.
“Saya atas nama Ketua Tim 37 mengucapkan terima kasih sekali kepada tiga pengacara saya, yaitu Pak Rulyandi, Endik Wayudi, dan Pak Sujana, terkait pembelaan dalam kasus sengketa pembagian hasil pemilik lahan eks transmigrasi,” ujar Yustinus kepada Kompas.com, Senin (14/9/2026).
“Jadi, saya atas nama Tim 37 mengucapkan ribuan terima kasih,” lanjutnya.
Yustinus juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PN Sangatta yang menurutnya telah menangani perkara tersebut.
“Saya menyampaikan terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kepada Pengadilan Negeri Sangatta, yang telah memutuskan seadil-adilnya kepada kami masyarakat kecil,” katanya.
Berawal dari Kerja Sama Pengelolaan Kebun Sawit
Sengketa antara warga dengan PT Gunta Samba dan Koperasi Karya Pembangunan bermula dari kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit berdasarkan Perjanjian Nomor 47/KKP-GS/2007.
Dalam kerja sama tersebut, masyarakat berstatus sebagai pemilik lahan, sementara pengelolaan kebun dilakukan perusahaan melalui skema kemitraan bersama koperasi.
Lahan yang dikerjasamakan disebut mencapai sekitar 143 hektare dan telah memiliki sertifikat.
Persoalan kemudian muncul ketika kebun mulai menghasilkan sekitar tahun 2012.
Para petani mengaku tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang mereka klaim telah diperjanjikan dalam kerja sama pengelolaan kebun.
Sejak saat itu, masyarakat berulang kali berupaya mencari penyelesaian melalui berbagai jalur, termasuk melakukan mediasi bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hingga menyampaikan somasi.
Namun, persoalan mengenai hak bagi hasil yang diklaim belum diterima masyarakat tidak kunjung menemukan penyelesaian.
Tim 37 akhirnya membawa persoalan tersebut ke PN Sangatta melalui gugatan wanprestasi.
Dalam gugatan tersebut, masyarakat menuntut sekitar Rp25,9 miliar, terutama berkaitan dengan hak bagi hasil kebun sawit untuk periode 2012–2020.
Perkara tersebut kemudian diputus oleh majelis hakim PN Sangatta pada 31 Agustus 2026.
Sengketa Perdata Merembet ke Ranah Pidana
Persoalan antara masyarakat dan pengelola kebun tidak berhenti pada gugatan perdata.
Sengketa tersebut sebelumnya juga menyeret sejumlah petani ke ranah pidana setelah masyarakat melakukan aksi yang mereka sebut sebagai “panen mandiri” di kebun sawit.
Aksi tersebut dilakukan Tim 37 pada 14 Maret 2024.
Masyarakat berdalih bahwa hasil kebun tersebut seharusnya menjadi bagian dari hak mereka sebagai pemilik lahan karena hak bagi hasil yang mereka klaim sejak 2012 belum diterima.
Aksi tersebut kemudian berujung pada proses hukum terhadap tiga warga, yakni Yustinus Bata, Saverius Langga, dan Ferdinandus Woge.
Ketiganya sempat dijatuhi hukuman lima bulan penjara oleh PN Sangatta.
Namun, putusan tersebut kemudian dianulir pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
Dalam putusan banding, hukuman tersebut diubah menjadi pidana pengawasan selama satu tahun, sehingga ketiganya tidak harus menjalani hukuman kurungan sebagaimana putusan tingkat pertama.
Yustinus, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, sebelumnya mengaku mempertanyakan tuduhan pencurian ketika dirinya mengambil hasil kebun yang menurutnya berada di atas tanah milik masyarakat.
“Kami ini anak transmigrasi sejak tahun 1986. Lahan itu bersertifikat resmi. Kami dituduh mencuri di lahan kami sendiri saat mencoba menyambung hidup karena hak kami dizalimi sejak 2012,” ujar Yustinus kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan klaim Yustinus mengenai status lahan serta hak bagi hasil yang menjadi pokok sengketa.
Gugatan Rp25,9 Miliar Tetap Diperjuangkan
Meskipun perkara pidana telah melewati proses banding, Tim 37 tetap melanjutkan perjuangan melalui jalur perdata.
Gugatan wanprestasi senilai sekitar Rp25,9 miliar diajukan untuk memperjuangkan hak yang menurut masyarakat belum dibayarkan selama bertahun-tahun.
Nilai gugatan tersebut berkaitan dengan tuntutan hak bagi hasil kebun sawit periode 2012–2020 sekaligus persoalan pengembalian sertifikat lahan.
Dalam prosesnya, masyarakat juga mengaku telah melaporkan Ketua Koperasi Karya Pembangunan kepada Polres Kutai Timur atas dugaan penggelapan hak warga.
Menurut Yustinus, laporan tersebut sempat berujung pada penetapan tersangka, tetapi prosesnya dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Di sisi lain, laporan yang berkaitan dengan masyarakat dari pihak perusahaan dan koperasi disebut terus berjalan hingga membawa sejumlah warga ke meja hijau.
“Proses laporan kami tersendat, tapi laporan perusahaan diproses sampai kami jadi terdakwa. Beruntung putusan banding mematahkan vonis penjara tersebut,” kata Yustinus.
Putusan Pengadilan Jadi Babak Baru
Kini, putusan PN Sangatta yang mengabulkan gugatan Tim 37 menjadi babak baru bagi masyarakat eks transmigrasi di Kaubun.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai angka Rp25,9 miliar.
Sengketa ini menyangkut persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni hubungan antara kepemilikan lahan, pengelolaan perkebunan, hak bagi hasil, peran koperasi, serta kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama kemitraan.
Masyarakat eks transmigrasi yang berada di Kaubun sejak 1986–1987 berharap putusan tersebut dapat menjadi jalan menuju penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Perkara ini sekaligus memperlihatkan bahwa kerja sama pengelolaan perkebunan dapat menimbulkan persoalan panjang apabila hak, kewajiban, mekanisme pembagian hasil, serta penguasaan dokumen pertanahan tidak berjalan sebagaimana yang disepakati.
Dengan adanya putusan PN Sangatta tersebut, Tim 37 kini memasuki tahapan berikutnya, yakni memperjuangkan pelaksanaan hak yang telah mereka tuntut melalui proses pengadilan.
Pada tahap ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada besaran nilai gugatan, tetapi juga pada bagaimana putusan tersebut nantinya dilaksanakan serta bagaimana posisi masing-masing pihak setelah adanya putusan pengadilan.
Catatan: Klaim mengenai hak kepemilikan lahan, pembagian hasil, dugaan penggelapan, maupun tuduhan terkait pengelolaan kebun merupakan bagian dari keterangan dan posisi hukum para pihak. Keabsahan dan konsekuensi hukumnya harus merujuk pada isi putusan pengadilan, dokumen perjanjian, sertifikat, serta proses hukum yang berlaku. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi PT Gunta Samba, Koperasi Karya Pembangunan, maupun pihak terkait lainnya.
0 Komentar