PONTIANAK — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak menggelar sosialisasi Surat Edaran terkait pengaturan penyaluran dan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak, Selasa (29/9/2026).
Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) pada 14 September 2026. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai antrean kendaraan yang kerap terjadi di sejumlah SPBU.
Kepala Dishub Kota Pontianak, Hj. Rendrayani, S.STP., M.Si., yang akrab disapa Ririn, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk PT Pertamina, asosiasi pengusaha jasa angkutan seperti Aptrindo dan ALFI/ILFA, serta pengelola SPBU.
Menurut Ririn, koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi terhadap persoalan antrean kendaraan yang mengisi solar subsidi.
“Untuk pengaturan teknis di lapangan, kewenangan diserahkan kembali kepada masing-masing SPBU dan akan diawasi langsung oleh pihak Pertamina agar berjalan sesuai ketentuan,” ujar Ririn dalam kegiatan sosialisasi, Selasa (29/9).
Antrean Tak Boleh Ganggu Badan Jalan
Selain pengaturan di area SPBU, Dishub Kota Pontianak berencana memasang rambu dan marka jalan sebagai batas antrean kendaraan.
Langkah tersebut dimaksudkan agar kendaraan yang menunggu pengisian BBM tidak mengular hingga menggunakan badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Pengaturan antrean menjadi penting mengingat sejumlah SPBU berada di kawasan dengan aktivitas lalu lintas yang cukup padat. Antrean kendaraan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan perlambatan arus dan gangguan keselamatan pengguna jalan.
Stiker Identifikasi Kendaraan
Dishub juga menyepakati kerja sama dengan asosiasi angkutan terkait penerapan stiker identifikasi pada kendaraan anggota asosiasi yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh solar subsidi.
Stiker tersebut diharapkan dapat membantu proses identifikasi kendaraan sekaligus mendukung pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Namun, penerapan stiker perlu disertai mekanisme verifikasi yang jelas agar identifikasi kendaraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan penerima BBM subsidi yang berlaku.
Asosiasi Sebut Kuota Solar Aman
Perwakilan pihak terkait, Irsan Firdaus Gasani selaku Sales Branch Manager Kalbar, menyampaikan bahwa kondisi kuota solar subsidi untuk sementara disebut masih aman.
Menurutnya, antrean tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan kuota. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah waktu kedatangan suplai yang tidak selalu bersamaan dengan kebutuhan kendaraan di lapangan.
Selain itu, karakteristik SPBU di Kalimantan yang menurutnya cenderung memiliki area lebih terbatas dibandingkan sejumlah SPBU di Pulau Jawa juga disebut menjadi faktor yang memengaruhi kapasitas antrean.
“Kuota minyak sementara aman. Yang menyebabkan antrean biasanya karena menunggu kedatangan suplai, ditambah lagi ukuran SPBU kita yang tidak seluas di Jawa, jadi tidak bisa menampung banyak kendaraan sekaligus,” jelas Irsan.
Pengawasan Menjadi Kunci
Dengan adanya sosialisasi Surat Edaran dan kesepakatan antara Dishub, Pertamina, asosiasi angkutan, serta pengelola SPBU, pengaturan antrean diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib.
Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap membutuhkan pengawasan di lapangan, terutama terkait kesesuaian kendaraan penerima, mekanisme antrean, ketersediaan pasokan, serta potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Dishub juga diharapkan memastikan pemasangan rambu dan marka benar-benar mampu mencegah antrean kendaraan meluber ke badan jalan, sementara pengelola SPBU dan Pertamina menjalankan pengaturan teknis sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan koordinasi tersebut, antrean solar subsidi di Kota Pontianak diharapkan dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas maupun pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha angkutan.
Ketua APTRINDO Kalbar
Ketua APTRINDO Kalimantan Barat Al Amin menegaskan, pihaknya mendukung penataan distribusi dan pengisian solar subsidi, namun meminta agar mekanisme di lapangan dibuat jelas, transparan, dan tidak menyulitkan kendaraan angkutan yang memenuhi ketentuan. Menurutnya, koordinasi antara Dishub, Pertamina, SPBU dan asosiasi perlu diperkuat agar antrean dapat dikendalikan tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun operasional angkutan.
“Kami dari APTRINDO pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dan Pertamina dalam menata distribusi serta pengisian solar subsidi agar berjalan tertib. Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah mekanisme di lapangan harus jelas, transparan, dan tidak menyulitkan kendaraan angkutan yang memang memenuhi ketentuan sebagai penerima solar subsidi.”
“Kami juga memahami bahwa antrean dapat terjadi karena faktor kedatangan suplai dan kapasitas SPBU. Karena itu, koordinasi antara Dishub, Pertamina, SPBU, dan asosiasi angkutan perlu terus diperkuat agar pengaturan antrean tidak mengganggu lalu lintas maupun aktivitas operasional angkutan.”
“Terkait penggunaan stiker atau tanda identifikasi kendaraan anggota asosiasi, APTRINDO siap mendukung sepanjang kriterianya jelas dan penerapannya tidak menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap kendaraan yang secara aturan memang berhak mendapatkan solar subsidi.”
“Kami berharap penataan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan antrean, tetapi juga memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran, mudah diawasi, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha angkutan".
Fredy Legito
0 Komentar