PONTIANAK — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak mulai menyosialisasikan Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2026 tentang ketentuan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di wilayah Kota Pontianak.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan jumlah kendaraan yang diperbolehkan mengantre di badan jalan, yang mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menata antrean kendaraan di sekitar SPBU sekaligus mencegah kendaraan yang menunggu pengisian solar bersubsidi memenuhi badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Kepala Dishub Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan pihaknya akan memasang marka dan rambu sebagai penanda batas antrean kendaraan yang diperbolehkan berada di luar area SPBU.
“Misalnya di SPBU Gertak 1, hanya 12 kendaraan yang boleh berada di luar, di badan jalan depan SPBU. Itu nanti akan kita tandai dengan marka dan rambu,” tegas Rendrayani.
Antrean Melebihi Batas Bisa Tidak Dilayani
Dishub Pontianak juga menyiapkan mekanisme penertiban terhadap kendaraan yang tidak mengikuti pola antrean yang telah ditentukan.
Salah satu opsi sanksi yang dibahas adalah kendaraan yang melanggar ketentuan antrean tidak dilayani untuk pengisian BBM bersubsidi.
“Minimal nanti bisa disanksi tidak diberikan BBM. Kalau tidak dapat BBM, saya rasa mereka akan lebih tertib,” ujar Rendrayani.
Penerapan sanksi tersebut nantinya perlu dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, terutama untuk memastikan petugas di lapangan memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kendaraan yang melanggar aturan antrean.
Kendaraan Akan Diberi Identitas
Selain membatasi jumlah antrean, Dishub Pontianak juga menggandeng asosiasi angkutan untuk memperjelas identitas kendaraan yang melakukan aktivitas di sekitar SPBU.
Setiap kendaraan maupun kendaraan gandengan akan dipasangi stiker identitas yang memuat nama pemilik dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
Langkah tersebut dilakukan karena petugas kerap menghadapi kendala ketika kendaraan berada terlalu lama di sekitar SPBU tanpa diketahui secara jelas siapa pemilik atau penanggung jawabnya.
“Kadang alasannya antre BBM, ternyata kendaraannya ditinggal atau pengemudinya tidur. Kalau sudah ada identitas, kita bisa langsung koordinasi,” jelas Rendrayani.
Dengan adanya identitas kendaraan, petugas diharapkan lebih mudah melakukan komunikasi apabila terjadi pelanggaran antrean, kendaraan mengganggu arus lalu lintas, atau terdapat persoalan lain di sekitar SPBU.
Ketentuan Kendaraan Pengangkut BBM
Surat edaran tersebut juga mengatur pergerakan kendaraan pengangkut BBM di wilayah Kota Pontianak.
Kendaraan pengangkut BBM dengan maksimal 10 roda dan kapasitas tangki paling banyak 16.000 liter dalam keadaan kosong diperbolehkan melintas di Jembatan Duplikasi Kapuas I pada waktu yang telah ditentukan.
Adapun waktu yang disebutkan adalah pukul 08.00–16.00 WIB serta pukul 19.00–05.00 WIB.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari penataan lalu lintas kendaraan yang berkaitan dengan distribusi BBM sekaligus menjaga kelancaran pergerakan kendaraan di kawasan strategis Kota Pontianak.
Penataan Antrean Bukan Sekadar Persoalan SPBU
Dengan mulai berlakunya ketentuan pada 1 Oktober 2026, penataan antrean solar bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengisian BBM di SPBU.
Persoalan tersebut juga menyangkut penggunaan badan jalan, keselamatan pengguna jalan, kepastian identitas kendaraan, serta kelancaran distribusi BBM.
Dishub Pontianak diharapkan memastikan penerapan aturan dilakukan secara konsisten dan transparan, sehingga pengemudi maupun pengelola SPBU memahami batas antrean, mekanisme penertiban, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.
Di sisi lain, pengawasan juga diperlukan agar kebijakan penataan antrean tidak menghambat pelayanan kendaraan yang memang memenuhi persyaratan mendapatkan solar bersubsidi.
Mulai 1 Oktober 2026, batas antrean di sejumlah SPBU Pontianak akan menjadi bagian dari pola baru pengaturan solar bersubsidi, dengan badan jalan tidak lagi diperbolehkan menjadi ruang antrean tanpa batas.
Fredy Legito
0 Komentar