JAKARTA — Pemilik usaha kuliner Bolosego, Dyah Laily Fardisa, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan keluhan mengenai beban pajak yang menurut pengakuannya mencapai sekitar Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar.
Keluhan tersebut disampaikan Dyah melalui akun TikTok pribadinya, @dyahfardisa. Pernyataan itu muncul setelah usaha Bolosego sebelumnya ramai diperbincangkan publik terkait dugaan pungutan liar (pungli) saat hendak beroperasi di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid), Yogyakarta.
Dalam unggahannya, Dyah menceritakan perjalanan Bolosego yang dibangun dari skala usaha rumahan hingga berkembang dan mempekerjakan sekitar 180 karyawan.
Menurut Dyah, usaha tersebut dirintis secara mandiri tanpa bantuan modal dari pihak lain. Namun, seiring berkembangnya bisnis, ia mengaku menghadapi persoalan terkait besarnya perhitungan kewajiban pajak.
“Bolosego mbayar pajak angkanya lumayan besar, di atas Rp500 juta. Tapi apa? Kurang! Mereka ngedor Bolosego untuk bayar di atas Rp1,5 M atau Rp1,3 M,” ujar Dyah dalam video TikTok-nya.
Besarnya angka tersebut, menurut Dyah, membuat dirinya berada pada kondisi yang berat. Bahkan, ia mengaku sempat berpikir untuk menyerahkan seluruh aset usaha dan kembali merintis bisnis dari awal.
“Aku sampai di titik terserah, ambil aja semua ini yang dimiliki Bolosego. Ambil, saya mulai dari nol nggak apa-apa,” ungkapnya.
Meski demikian, Dyah berharap usaha yang dibangun sejak awal tersebut tetap dapat berjalan dan persoalan yang dihadapinya menemukan penyelesaian.
Dirintis Saat Pandemi
Bolosego disebut mulai berdiri pada 2020, ketika aktivitas ekonomi nasional menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19.
Pada masa awal, kegiatan produksi dilakukan dari dapur rumah dengan dukungan sekitar tiga hingga lima orang. Seiring waktu, bisnis kuliner siap santap tersebut berkembang melalui pemasaran digital dan memperluas jangkauan pasar.
Bolosego menawarkan berbagai produk makanan olahan, mulai dari daging sapi, ayam, seafood hingga makanan khas Nusantara yang ditujukan untuk konsumsi harian maupun oleh-oleh.
Sejumlah produk yang disebut menjadi bagian dari lini usaha Bolosego antara lain Oseng Meteyor, Oseng Mercon Iga Sapi, Cumi Sambel Ijo, Ceker Mercon Tanpa Tulang, Oseng Tuna Suwir dan Rendang Daging Sapi.
Sebelumnya Viral Dugaan Pungli di Yogyakarta
Sebelum keluhan mengenai pajak tersebut mencuat, Bolosego terlebih dahulu menjadi perhatian publik setelah pemiliknya mengunggah pengalaman saat hendak berjualan menggunakan food truck di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
Bolosego mengaku diminta membayar Rp2,5 juta per hari oleh pihak yang disebut sebagai juru parkir (jukir) liar ketika hendak berjualan pada 16–20 September 2026.
Setelah dilakukan negosiasi, nominal yang disebut diminta kemudian menjadi Rp1 juta per hari atau Rp5 juta untuk lima hari.
Meski mengaku telah mengantongi izin dari Keraton Yogyakarta, kegiatan operasional Bolosego di kawasan tersebut disebut hanya berlangsung selama satu hari.
Di sisi lain, pihak yang disebut sebagai jukir memberikan penjelasan bahwa uang tersebut merupakan kompensasi penggunaan lahan parkir yang diklaim telah disepakati bersama.
Dengan demikian, status dan dasar pungutan tersebut masih perlu dilihat berdasarkan izin, kesepakatan, serta keterangan dari masing-masing pihak.
GKR Hemas Soroti Kasus Bolosego
Kasus dugaan pungutan terhadap Bolosego juga mendapat perhatian Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.
Hemas sebelumnya menyoroti kasus tersebut dan menyebut isu dugaan pungli di Yogyakarta telah menjadi perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
“Di seluruh Indonesia preman itu ada, tetapi kalau preman yang ada di Jogja itu memang istimewa. Jadi, memang harus diviralkan ke seluruh Indonesia,” ujar Hemas, dikutip dari Instagram @jogjainfo, Sabtu (26/9).
Hemas mengaku mendapat pertanyaan dari masyarakat luar Yogyakarta setelah kasus tersebut ramai di media sosial.
“Hanya masalah Alun-Alun aku ditelepon dari Medan, dari Kalimantan, ini bagaimana, Bu?” tuturnya.
Meski demikian, Hemas juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah persoalan yang berkembang.
Sementara itu, terkait keluhan pajak yang disampaikan Dyah, angka Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar tersebut merupakan angka yang disampaikan oleh pemilik usaha dalam unggahannya. Dasar perhitungan, periode pajak, jenis pajak, serta status angka tersebut masih perlu diklarifikasi kepada otoritas pajak maupun pihak Bolosego.
(Tim)
0 Komentar