LAMPUNG SELATAN — Sejumlah pihak mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan di SMPN 1 Tanjung Bintang yang kini menjadi sorotan publik.
Sorotan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pengelolaan anggaran, tetapi juga kebijakan Kepala SMPN 1 Tanjung Bintang yang disebut-sebut merekomendasikan atau mengarahkan orang tua/wali murid untuk membeli seragam melalui pihak sekolah.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah adanya informasi mengenai peserta didik baru pada tahun sebelumnya yang disebut harus membeli kursi secara mandiri dengan mengatasnamakan komite sekolah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana mekanisme pengadaan seragam, bagaimana kedudukan komite sekolah dalam kebijakan tersebut, serta bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Kebijakan mengenai seragam sekolah juga perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Karena itu, apabila terdapat dugaan kewajiban pembelian seragam melalui sekolah, perlu dipastikan apakah benar terdapat instruksi, siapa yang mengeluarkan instruksi, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat dasar aturan yang membenarkannya.
“Kami menduga ada pembiaran. Dinas Pendidikan seperti tutup mata. Padahal laporan dan keluhan dari orang tua sudah lama masuk,” ungkap Yai Edi di Lampung Selatan, 15 September 2026.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah orang tua siswa menyampaikan informasi kepada awak media terkait persoalan “pembelian kursi secara mandiri” serta pembelian seragam melalui sekolah di SMPN 1 Tanjung Bintang pada tahun anggaran sebelumnya maupun pada setiap tahun ajaran baru.
Namun, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Apakah pembelian tersebut benar diwajibkan, apakah hanya berupa rekomendasi, siapa penerima pembayaran, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta apakah terdapat dokumen resmi yang menjadi dasar kebijakan tersebut merupakan bagian penting yang perlu dibuka kepada publik.
DINAS PENDIDIKAN DIMINTA BUKA HASIL PENGAWASAN
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan mengenai tindak lanjut atas dugaan tersebut.
Situasi itu kemudian menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan telah dijalankan.
“Kami berharap Dinas Pendidikan tidak menutup mata. Publik berhak tahu bagaimana proses penanganan dan hasil audit internalnya,” ujarnya.
Publik meminta Dinas Pendidikan Lampung Selatan membuka informasi mengenai hasil pengawasan terhadap SMPN 1 Tanjung Bintang, termasuk apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan atau menerima laporan dari orang tua siswa.
Jika memang terdapat dugaan persoalan dalam pengelolaan dana maupun pengadaan barang, pemeriksaan dokumen menjadi penting untuk memastikan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan peruntukan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
“Audit segera jika perlu lakukan kerja sama dengan APH. Jika memang ditemukan indikasi pelanggaran, tindaklanjuti secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut,” tegasnya.
SEKDIN CAHYADI DAN KORWIL 3 ROHAYATI BELUM MEMBERIKAN KOMENTAR
Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Syaifulloh, S.Pd., M.Pd., saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Selatan Cahyadi serta Korwil 3 Rohayati juga belum memberikan komentar terkait dugaan persoalan yang menjadi sorotan tersebut.
Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih dilakukan untuk memperoleh penjelasan secara berimbang.
EMPAT TUNTUTAN PUBLIK
Sejumlah tuntutan disampaikan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan di masyarakat.
Pertama, Dinas Pendidikan Lampung Selatan diminta segera memberikan penjelasan dan melakukan audit khusus terhadap SMPN 1 Tanjung Bintang.
Kedua, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan kepala sekolah terkait dugaan kewajiban atau arahan pembelian seragam melalui sekolah.
Ketiga, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana dalam pengelolaan dana maupun pengadaan di sekolah, masyarakat meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Keempat, masyarakat meminta ditelusuri dasar kebijakan yang membuat peserta didik baru disebut harus membeli kursi secara mandiri melalui mekanisme yang dikaitkan dengan komite sekolah.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika pengadaan kursi memang merupakan kebutuhan sekolah, dari mana sumber anggarannya, siapa yang menetapkan kewajiban pembelian, apakah terdapat keputusan komite, dan bagaimana kaitannya dengan perencanaan serta penggunaan dana BOS?
Begitu pula dengan persoalan seragam. Publik membutuhkan kejelasan apakah pembelian melalui sekolah benar-benar diwajibkan, bagaimana harga ditentukan, siapa penyedia barang, apakah ada alternatif pembelian di luar sekolah, serta apakah seluruh transaksi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN DUGAAN BERUBAH MENJADI SPEKULASI
Dinas Pendidikan memiliki posisi penting dalam memastikan satuan pendidikan di bawah kewenangannya menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Karena itu, pemeriksaan secara objektif diperlukan agar persoalan yang berkembang di masyarakat memperoleh jawaban berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar berdasarkan dugaan maupun informasi sepihak.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, penjelasan resmi juga penting untuk memulihkan kejelasan dan menghindari berkembangnya tuduhan yang tidak berdasar.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, publik tentu menunggu langkah pembinaan, evaluasi, atau proses hukum sesuai tingkat pelanggaran dan kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak komite sekolah dan Kepala SMPN 1 Tanjung Bintang belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SMPN 1 Tanjung Bintang, komite sekolah, Dinas Pendidikan Lampung Selatan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
(Tim)
(Bersambung)
0 Komentar