PONTIANAK — Seorang warga Kota Pontianak, Irvan Ramadan, melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan tawaran kerja sama investasi usaha ekspor kratom kepada Satreskrim Polresta Pontianak.
Pengaduan tersebut disampaikan pada 15 September 2026. Irvan didampingi kuasa hukumnya, Handoko, S.H., saat menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.
Dalam surat pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, Irvan mengaku mengalami kerugian hingga sekitar Rp396 juta setelah mengikuti kerja sama yang disebut berkaitan dengan bisnis ekspor kratom.
Persoalan tersebut, berdasarkan keterangan dalam pengaduan, bermula pada 5 Juli 2025. Saat itu, Irvan mengaku mendapatkan tawaran kerja sama dalam usaha ekspor kratom dengan kebutuhan modal yang disebut mencapai Rp330 juta.
Pertemuan antara Irvan dan pihak yang menawarkan kerja sama tersebut kemudian berlangsung di sebuah kedai kopi di kawasan Jalan Putri Candramidi, Kota Pontianak. Dalam pertemuan itu, menurut pengaduan, pihak yang menawarkan kerja sama disebut datang bersama suaminya.
Dalam pertemuan tersebut, Irvan mengaku mendapatkan penjelasan mengenai skema usaha, kebutuhan modal, serta keuntungan yang disebut akan diperoleh dari kegiatan ekspor kratom.
Menurut isi pengaduan, salah satu skema keuntungan yang disampaikan adalah pembayaran sebesar Rp10 ribu per kilogram setelah barang disebut sampai di negara tujuan.
Selain itu, terdapat pula kesepakatan pembayaran sebesar Rp150 juta setelah barang dimuat ke kapal.
Skema tersebut kemudian menjadi dasar Irvan untuk menyerahkan modal sebagaimana yang disebutkan dalam pengaduannya.
Namun, persoalan muncul ketika pembayaran maupun pengembalian modal yang diharapkan tidak kunjung diterima sebagaimana yang disebut dalam kesepakatan menurut versi pelapor.
Hingga pengaduan dibuat, Irvan mengaku belum menerima kembali modal investasi maupun keuntungan yang sebelumnya dijanjikan.
Atas kondisi tersebut, Irvan mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp396 juta.
Dibawa ke Ranah Hukum
Tidak menemukan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, Irvan kemudian memilih membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Didampingi Handoko, S.H., ia menyampaikan pengaduan kepada Satreskrim Polresta Pontianak agar dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkannya dapat ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.
Kuasa hukum Irvan berharap aparat kepolisian dapat memeriksa secara menyeluruh rangkaian transaksi dan hubungan kerja sama tersebut, termasuk bagaimana tawaran investasi disampaikan, ke mana modal diserahkan, bagaimana mekanisme bisnis ekspor yang dijanjikan, serta apakah kegiatan yang dijanjikan benar-benar berjalan sebagaimana kesepakatan.
Pemeriksaan juga diharapkan dapat mengungkap keberadaan barang, dokumen transaksi, bukti pembayaran, komunikasi antara para pihak, serta aliran dana yang berkaitan dengan modal yang disebut mencapai Rp330 juta tersebut.
Hal tersebut penting untuk memastikan duduk perkara secara objektif, sekaligus menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan atau justru terdapat persoalan perdata maupun wanprestasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum lainnya.
Rp330 Juta Modal, Kerugian Diklaim Rp396 Juta
Perbedaan antara nilai modal yang disebut sebesar Rp330 juta dengan total kerugian yang diklaim mencapai Rp396 juta juga menjadi salah satu bagian yang perlu diperjelas dalam proses pemeriksaan.
Aparat penegak hukum nantinya dapat menelusuri dasar perhitungan kerugian tersebut, apakah mencakup modal pokok, keuntungan yang dijanjikan, pembayaran yang seharusnya diterima, maupun komponen kerugian lainnya.
Dengan demikian, angka Rp396 juta dalam pemberitaan ini merupakan nilai kerugian yang diklaim oleh pelapor, bukan angka kerugian yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Demikian pula dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Laporan kepada kepolisian merupakan pintu masuk proses hukum dan bukan merupakan bukti bahwa pihak yang dilaporkan telah terbukti melakukan tindak pidana.
Polisi Diharapkan Membuka Terang
Kasus tersebut kini menunggu tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
Sejumlah pertanyaan penting tentu perlu dijawab melalui pemeriksaan, di antaranya apakah kerja sama ekspor tersebut benar-benar ada, bagaimana legalitas dan mekanisme kegiatan ekspornya, apakah barang benar-benar dipersiapkan dan dikirim, siapa pihak yang menerima modal, ke mana dana tersebut digunakan, serta mengapa pembayaran sebagaimana yang disebut dalam kesepakatan belum diterima pelapor.
Selain itu, bukti komunikasi, kuitansi, transfer perbankan, perjanjian kerja sama, dokumen ekspor, dokumen pengiriman barang, serta keterangan para pihak dapat menjadi bagian yang penting untuk mengurai perkara.
Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, aparat dapat mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau kewajiban kontraktual, konstruksi hukumnya tentu perlu dilihat berdasarkan bukti dan hubungan hukum para pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan yang tersedia masih berasal dari pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Belum terdapat keterangan dari pihak yang dilaporkan mengenai tudingan tersebut.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini.
0 Komentar