KETAPANG, KALBAR — Dugaan persoalan penguasaan dan/atau pengerusakan lahan milik warga di Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memasuki ranah hukum.
Lahan yang disebut milik Lini Marlina tersebut terdiri atas sejumlah bidang tanah yang telah dilengkapi dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
Kuasa hukum Lini Marlina menyebut persoalan tersebut telah berlangsung sejak Juli 2024. Hingga kini, pihak pemilik lahan menilai belum terdapat penyelesaian yang dianggap memadai dari pihak perusahaan yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.
Adapun dokumen kepemilikan tanah yang menjadi bagian dari pengaduan antara lain:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 02558, NIB 14.07.16.02.02416, berlokasi di Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 02447, NIB 14.07.16.02.02576, berlokasi di Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 02445, NIB 14.07.16.02.02574, berlokasi di Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Menurut pihak Lini Marlina, dugaan persoalan tersebut berkaitan dengan penggunaan dan/atau penguasaan lahan yang mereka klaim sebagai tanah milik pribadi berdasarkan dokumen sertipikat yang dimiliki.
Karena persoalan tersebut belum menemukan penyelesaian, Lini Marlina bersama kuasa hukumnya kemudian mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada Polda Kalimantan Barat.
Pengaduan tersebut tercatat dalam STTP Nomor 462/IX/RES 1.2/2026/Ditreskrimum Polda Kalbar.
KUASA HUKUM: TEMPUH JALUR HUKUM
Penasehat hukum Lini Marlina, Hendrikus Suyatno, mengatakan langkah pelaporan ditempuh karena menurut pihaknya belum terlihat adanya itikad penyelesaian dari perusahaan terhadap dugaan persoalan tanah tersebut.
“Hingga saat ini perusahaan belum ada itikad baik atas dugaan penyerobotan tanah yang terjadi di lahan bersertipikat hak milik dari klien kami, sehingga pada hari ini kami mengambil langkah hukum untuk melaporkan permasalahan ini ke Polda Kalbar,” ujar Hendrikus Suyatno.
Menurut kuasa hukum, laporan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut secara objektif.
Pihaknya juga menyerahkan proses selanjutnya kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan, batas-batas bidang tanah, aktivitas di lapangan, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun berkaitan dengan persoalan tersebut.
MINTA BATAS DAN STATUS LAHAN DIVERIFIKASI
Persoalan sengketa atau dugaan penguasaan lahan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sertipikat, tetapi juga perlu diverifikasi melalui pemeriksaan batas bidang tanah, riwayat penguasaan, dokumen pertanahan, serta aktivitas yang terjadi di atas bidang tanah tersebut.
Karena itu, pihak Lini Marlina meminta aparat penegak hukum dan instansi pertanahan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar duduk persoalan menjadi terang.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah aktivitas yang dipersoalkan benar terjadi di atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam dokumen kepemilikan, siapa pihak yang melakukan aktivitas, berdasarkan dokumen apa aktivitas tersebut dilakukan, serta bagaimana riwayat penguasaan dan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek persoalan.
Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, pihak pelapor berharap persoalan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BUKAN SEKADAR SOAL SERTIPIKAT
Dalam perkara pertanahan, keberadaan sertipikat merupakan salah satu dokumen penting, namun untuk memastikan duduk perkara secara hukum tetap diperlukan pemeriksaan terhadap data fisik dan data yuridis bidang tanah serta fakta aktivitas di lapangan.
Karena itu, proses hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga mampu menjelaskan secara terang mengenai batas bidang tanah, riwayat penguasaan, penggunaan lahan, serta hubungan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang dipersoalkan.
Langkah tersebut juga diperlukan agar tidak terjadi kesimpulan sepihak sebelum seluruh dokumen dan keterangan para pihak diperiksa.
PT NOVA ANUGRAH ABADI BELUM DIPEROLEH KLARIFIKASI
Dalam pemberitaan ini, tudingan penyerobotan dan/atau pengerusakan lahan merupakan dugaan berdasarkan keterangan pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum ataupun putusan pengadilan.
Media juga belum memperoleh keterangan langsung dari manajemen PT Nova Anugrah Abadi mengenai tudingan tersebut dalam penyusunan berita ini.
Oleh karena itu, PT Nova Anugrah Abadi tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, hak jawab dan koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. UU Pers secara tegas mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi serta mengharuskan pemberitaan menghormati asas praduga tak bersalah.
Dewan Pers juga menegaskan bahwa hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik dalam pemberitaan.
MENUNGGU PROSES HUKUM
Dengan masuknya persoalan tersebut ke ranah pengaduan di Polda Kalbar, publik kini menunggu proses pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang status dan batas bidang tanah yang dipersoalkan, kronologi kegiatan sejak Juli 2024, dasar penguasaan atau penggunaan lahan, dokumen yang digunakan oleh masing-masing pihak, serta ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum.
Yang terpenting, seluruh pihak tetap diberikan kesempatan menyampaikan keterangan dan bukti masing-masing sehingga penyelesaian perkara tidak dibangun berdasarkan klaim sepihak, melainkan berdasarkan fakta, dokumen, pemeriksaan lapangan, dan proses hukum yang berlaku.
(Tim)
0 Komentar