Kubu Raya, Fakta Investigasi News – Aksi mahasiswa dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Se-Kalimantan Barat dan Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalbar di kawasan pintu masuk Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026), berlangsung kondusif meski dialog dengan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sempat memanas.
Belasan mahasiswa menggelar aksi untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni ke Kalbar apabila kunjungan tersebut dinilai hanya bersifat seremonial.
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Okky Ramadani, Ketua DPM Universitas Tanjungpura sekaligus Sekretaris Pusat FOMDA Kalbar.
Mahasiswa membawa sejumlah atribut, seperti pengeras suara, bendera FOMDA Kalbar, serta spanduk bertuliskan “Kami Butuh Solusi, Bukan Kunjungan Seremonial.”
Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi dan meminta diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi serta tuntutan secara langsung kepada pemerintah.
“Kami dari Ketua BEM hanya ingin menyampaikan izin untuk masuk ke dalam. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami secara langsung,” ujar salah satu peserta aksi.
Mahasiswa juga menegaskan akan menggalang massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak memperoleh jawaban yang dianggap memadai.
“Apabila hari ini tuntutan kami tidak mendapatkan jawaban, jangan salahkan kami apabila ke depannya kami akan membawa massa yang lebih banyak untuk menyampaikan aspirasi kami,” kata peserta aksi lainnya.
Gubernur Temui Massa
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan kemudian menemui massa mahasiswa di lokasi aksi. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah agenda kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa melontarkan sejumlah kritik terhadap penanganan karhutla. Mereka menilai pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi, bukan hanya bertindak setelah kebakaran meluas.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan maupun pihak lain yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
“Jangan jadikan masyarakat hanya sebagai alat legitimasi. Mereka harus benar-benar didengar dan diperhatikan. Yang kita inginkan bukan hanya mitigasi hari ini, tetapi bagaimana mitigasi ke depannya. Kebakaran sering terjadi berulang kali dan kita tidak ingin tahun berikutnya terjadi hal serupa,” ujar salah satu orator.
Massa juga mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Kebakaran di Kalimantan Barat ini harus menjadi perhatian serius. Hutan-hutan kita terus terdampak. Kami ingin pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan dan pelaku yang terbukti bertanggung jawab,” lanjutnya.
Suasana dialog sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara mahasiswa dan gubernur. Mahasiswa meminta pemerintah provinsi menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat dalam menghadapi persoalan karhutla melalui kebijakan yang terukur, berkelanjutan, penguatan mitigasi, serta penegakan hukum.
Agenda Menteri Kehutanan Terkendala Kabut Asap
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ria Norsan menjelaskan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan datang ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Namun, agenda tersebut terkendala kondisi kabut asap. Berdasarkan laporan pada Kamis (3/9/2026), pesawat yang membawa Menteri Kehutanan bersama rombongan mengalami keterlambatan akibat jarak pandang.
Ria Norsan meminta mahasiswa menunggu informasi lebih lanjut mengenai kepastian agenda Menteri Kehutanan di Kalimantan Barat.
Ia juga mengimbau mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan damai serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kepentingan umum maupun aktivitas masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata Ria Norsan, terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa, termasuk aspirasi terkait penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
Tiga Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, FOMDA Kalbar menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mahasiswa meminta Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.
Kedua, mereka meminta Menteri Kehutanan memberikan solusi konkret untuk mitigasi dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti lalai atau tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan lahan.
Mahasiswa juga mendesak agar pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan diusut serta diproses sesuai ketentuan hukum.
Menurut mahasiswa, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kualitas udara, aktivitas masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sehari-hari.
Polisi Kerahkan 76 Personel
Polres Kubu Raya menerjunkan 76 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jasa Bandara Internasional Supadio.
Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengatakan, kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
“Pengamanan ini merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada seluruh pihak, baik peserta aksi, masyarakat, pengguna jalan maupun pengguna jasa Bandara Internasional Supadio,” ujar Ade.
Menurutnya, personel di lapangan juga mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar kawasan bandara.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kami juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, tidak anarkis dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum,” katanya.
Ade mengimbau peserta aksi maupun masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Jaga komunikasi, jangan mudah terprovokasi, dan mari bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Aspirasi dapat disampaikan dengan tegas, tetapi tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak masyarakat lainnya,” ujarnya.
Kawasan Bandara Internasional Supadio menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian pengamanan karena merupakan akses penting bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas penerbangan.
Meski sempat terjadi ketegangan dalam dialog, situasi di lokasi aksi tetap terkendali. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal persoalan karhutla dan mengonsolidasikan aspirasi hingga tingkat pemerintah pusat.
Fredy Legito
0 Komentar