SEMARANG — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin memberikan kemudahan bagi praktisi maupun akademisi hukum dalam mencari, mengolah, dan menganalisis informasi.
Namun, kemudahan tersebut dinilai tidak boleh membuat calon maupun praktisi hukum kehilangan kemampuan dasar dalam memahami sumber hukum.
Pesan tersebut disampaikan Managing Partner Law Firm DA & Co, Denny Ardiansyah, saat menjadi narasumber dalam kegiatan AIlex Classroom – Praktisi Mengajar bertajuk “Masuk Kelas, Lulus Tancap Gas: Tips Jadi Lawyer Keren di Era Modern” di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes), Rabu (9/9/2026).
Denny mengatakan, pemanfaatan AI memang memberikan keuntungan dari sisi kecepatan, terutama dalam memperoleh data serta membantu proses riset hukum.
Bahkan, menurutnya, AI telah digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam proses kerja di firma hukumnya, termasuk untuk melakukan riset terhadap pertanyaan atau persoalan hukum yang disampaikan oleh klien.
“Jadi kalau di kantor kami kebetulan memang kita dengan Hukumonline yang kita bekerja sama dan juga di kantor kami sendiri kita juga berlangganan AIlex. Jadi, semua pertanyaan-pertanyaan dari klien itu memang kita akan masukkan ke dalam AIlex dan kita risetkan di situ,” kata Denny.
Menurut Denny, penggunaan teknologi tersebut dimaksudkan untuk membantu memastikan solusi yang diberikan kepada klien telah melalui proses riset.
Dengan demikian, AI dapat menjadi bagian dari proses kerja profesional seorang lawyer, terutama untuk mempercepat pencarian dan pengolahan informasi, tetapi tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dalam proses analisis.
AI Bukan Pengganti Fondasi Keilmuan Lawyer
Denny mengingatkan, kemampuan memanfaatkan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguasaan hard skill seorang lawyer.
Menurutnya, terdapat sejumlah kemampuan dasar yang harus dikuasai calon praktisi hukum, antara lain legal research, legal writing, legal analysis, dan legal drafting.
Keempat kemampuan tersebut, kata Denny, tidak dapat begitu saja digantikan oleh teknologi.
Ia bahkan mengingatkan agar mahasiswa hukum tidak terbiasa mengambil jalan pintas dengan hanya mengandalkan ringkasan informasi yang tersedia di internet maupun hasil yang diberikan AI.
“Jadi kita memang dibutuhkan cepat untuk kita mendapatkan hasil data, hasil riset yang bisa kita grafikasikan. Tetapi, kita bicara hukum ini nggak bisa hanya secupak kecil, secupak kecil kita ambil kemudian kita baca. Nggak boleh,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman hukum membutuhkan proses belajar yang lebih mendalam. Mahasiswa harus memahami buku, regulasi, doktrin, serta sumber hukum primer agar memiliki fondasi keilmuan yang kuat.
Setelah fondasi tersebut terbentuk, barulah teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencarian maupun pengolahan informasi.
“Ketika kita paham buku, kemudian lari ke AI itu sangat mudah sekali untuk mencari, sangat mudah sekali,” imbuhnya.
Kecepatan AI Tetap Harus Diimbangi Sikap Kritis
Dalam praktik hukum, kebutuhan terhadap informasi yang cepat memang membuat AI memiliki posisi yang semakin penting.
Namun, Denny mengingatkan bahwa hasil yang diberikan AI tetap perlu dianalisis dan dikritisi.
Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui AI tidak seharusnya langsung ditempatkan sebagai kebenaran hukum tanpa dilakukan pemeriksaan kembali terhadap sumbernya.
Karena itu, hasil AI lebih tepat digunakan dalam kerangka pengetahuan dan alat bantu riset, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi hukum.
Hal tersebut menjadi penting karena seorang lawyer tidak hanya dituntut mampu menemukan informasi, tetapi juga harus mampu memahami konteks hukum, membaca persoalan, menguji dasar hukumnya, serta menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Mahasiswa Hukum Jangan Hanya Mengejar Kemampuan Teknologi
Denny juga mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya mengejar kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi.
Menurutnya, kemampuan membaca persoalan hukum, berpikir kritis, memahami regulasi, melakukan riset, menyusun argumentasi, hingga menentukan strategi penyelesaian perkara tetap menjadi bagian penting dari kompetensi seorang lawyer.
Teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat kemampuan tersebut, bukan menggantikannya.
“AI ini ada untuk dimanfaatkan. Cuma kalau di Hukumonline, kebetulan kan karena AI-nya sangat terbatas, terbatasnya adalah limitasi penulisan-penulisan yang diterbitkan oleh Hukumonline. Jadi, sumbernya kan mengandung dari sumber yang jelas,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi tidak boleh membuat proses pembelajaran hukum kehilangan fondasinya.
AI dapat membantu lawyer bekerja lebih cepat, tetapi kemampuan memahami hukum tetap membutuhkan manusia yang mampu membaca, menganalisis, menguji, dan mempertanggungjawabkan setiap dasar hukum yang digunakan.
Sumber: Hukum Online
0 Komentar