PONTIANAK — Polemik dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Ahmad Yani T, kembali menjadi perhatian setelah puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dekanat FKIP Untan, Rabu (16/9/2026).
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.30 hingga 11.15 WIB tersebut membawa tuntutan utama berupa transparansi dan klarifikasi terbuka atas isu dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya beredar di ruang publik.
Mahasiswa meminta pihak Dekanat FKIP memberikan penjelasan secara terbuka mengenai informasi yang berkembang dan meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
Massa juga menyampaikan tuntutan bahwa apabila tuduhan tersebut nantinya terbukti berdasarkan pemeriksaan yang sah, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad Yani Tegas Membantah Tuduhan
Menanggapi aksi tersebut, Dekan FKIP Untan Ahmad Yani T akhirnya memberikan klarifikasi secara terbuka di hadapan mahasiswa.
Ahmad Yani menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan pelecehan seksual sebagaimana pemberitaan yang beredar menurut dirinya tidak benar dan merupakan fitnah.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Rektor Untan dan seluruh civitas academica atas pemberitaan negatif yang menurutnya telah menimbulkan pertanyaan mengenai dirinya.
“Saya Ahmad Yani T, Dekan FKIP Untan, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Rektor Untan beserta seluruh civitas academika atas pemberitaan negatif terhadap diri saya, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada diri saya,” ujar Ahmad Yani dalam klarifikasinya.
Ahmad Yani menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya memilih tidak memberikan respons terhadap pemberitaan yang beredar.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena ia masih mempertanyakan munculnya informasi yang dinilainya tidak benar dari pihak-pihak tertentu.
Namun, karena pemberitaan mengenai dirinya hingga Selasa (15/9/2026) masih terus berkembang, ia memutuskan memberikan klarifikasi secara terbuka.
Siap Diperiksa Satgas PPKPT
Dalam klarifikasinya, Ahmad Yani menyampaikan beberapa sikap.
Ia menyatakan tuduhan pelecehan seksual terhadap dirinya tidak benar. Di sisi lain, ia menyatakan bersedia memberikan klarifikasi apabila diminta oleh Satgas PPKPT Untan.
Ahmad Yani juga menyatakan bersedia menerima sanksi hukum apabila tuduhan yang diarahkan kepadanya terbukti.
Sebaliknya, ia mengatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak tertentu, baik dari internal FKIP Untan maupun pihak di luar Untan, apabila hasil pemeriksaan Satgas PPKPT menyatakan tuduhan tersebut tidak benar.
“Saya bersedia memberikan klarifikasi bila diminta oleh Satgas PPKPT Untan. Saya bersedia menerima semua sanksi hukum jika apa yang dituduhkan itu terbukti. Sebaliknya, saya akan menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pihak-pihak tertentu, baik dari internal FKIP Untan maupun pihak-pihak di luar Untan apabila Satgas PPKPT menyatakan hal yang sebaliknya,” tegasnya.
Ahmad Yani dalam kesempatan tersebut juga didampingi istrinya serta penasihat hukum, Dr. Deni Amirudin Safhan.
Ia menyampaikan bahwa dukungan keluarganya menjadi salah satu hal yang membuat dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Dekan FKIP Untan.
Mahasiswa Minta Persoalan Tidak Berhenti pada Bantahan
Bagi mahasiswa, klarifikasi terbuka tersebut menjadi bagian dari tuntutan mereka agar isu yang telah berkembang dapat memperoleh kejelasan.
Namun, bantahan dari pihak yang dituduh dan tuduhan dari pihak yang mengaku sebagai korban merupakan dua hal yang masih harus ditempatkan secara berimbang sampai terdapat hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Dengan demikian, tuduhan pelecehan seksual tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti hanya berdasarkan pemberitaan maupun bantahan. Kebenaran materiilnya masih bergantung pada proses klarifikasi, pemeriksaan, bukti, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.
Di Tengah Polemik, Kasus AI Deepfake Untan Juga Jadi Sorotan
Persoalan tersebut muncul di tengah polemik lain di lingkungan Untan terkait penanganan kasus manipulasi foto bermuatan seksual berbasis kecerdasan buatan atau AI deepfake.
Dalam perkembangan pada Senin (14/9/2026), Rektorat Untan disebut telah mencabut sanksi skorsing terhadap enam mahasiswi yang sebelumnya disebut sebagai korban dalam kasus tersebut.
Keputusan itu muncul setelah ratusan mahasiswa menggelar aksi di Gedung Rektorat Untan.
Sebelumnya, keputusan pemberian sanksi kepada sejumlah mahasiswa menuai protes karena terdapat perbedaan masa skorsing antara mahasiswa yang disebut sebagai korban dengan mahasiswa yang disebut sebagai pelaku dalam perkara AI deepfake tersebut.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untan, Ahmadi, menyampaikan bahwa Surat Keputusan Rektor telah direvisi untuk memulihkan status akademik keenam mahasiswi terdampak.
Pihak fakultas juga menyatakan kesiapan mengembalikan hak perkuliahan keenam mahasiswi tersebut.
Dekan FMIPA Untan bahkan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para mahasiswa yang terdampak.
Mahasiswa Tuntut Pembenahan Sistem Penanganan Kekerasan Seksual
Selain pencabutan skorsing, aksi mahasiswa tersebut juga menghasilkan nota kesepakatan dengan pihak Rektorat Untan.
Di antara tuntutan yang disebut disepakati adalah pencopotan Ketua Satgas PPKPT Untan, pertanggungjawaban Rektorat dan Dekanat FMIPA dalam pemulihan hak korban, serta penerbitan regulasi dan SOP baru terkait Peraturan Rektor dan Kode Etik Satgas PPKPT Untan.
Regulasi dan SOP tersebut disebut ditargetkan paling lambat 21 September 2026.
Presiden Mahasiswa BEM Untan, Muhammad Fathir Maulana, menyatakan pencabutan skorsing baru merupakan salah satu tahapan dalam penyelesaian perkara AI deepfake.
Pihak mahasiswa menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan serta pemulihan hak mahasiswa yang terdampak.
Dua Perkara, Satu Tuntutan: Transparansi
Dua persoalan yang berkembang di lingkungan Untan tersebut merupakan perkara yang berbeda dan tidak dapat secara otomatis disamakan.
Polemik terhadap Dekan FKIP berkaitan dengan tuduhan pelecehan seksual yang telah dibantah secara terbuka oleh Ahmad Yani T dan masih menunggu proses klarifikasi atau pemeriksaan yang berwenang.
Sementara kasus AI deepfake berkaitan dengan dugaan manipulasi foto bermuatan seksual dan kebijakan sanksi akademik terhadap mahasiswa yang kemudian direvisi oleh pihak universitas.
Kedua persoalan tersebut sama-sama menempatkan transparansi, pemeriksaan yang objektif, perlindungan terhadap pihak yang mengaku sebagai korban, serta hak setiap pihak untuk mendapatkan proses yang adil sebagai hal penting.
Untuk kasus dugaan pelecehan seksual, hasil pemeriksaan Satgas PPKPT dan proses hukum apabila ditempuh akan menjadi dasar untuk menentukan fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Sedangkan dalam kasus AI deepfake, pelaksanaan kesepakatan Rektorat dan pemulihan hak mahasiswa menjadi bagian yang akan terus dikawal oleh mahasiswa.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dekan FKIP Untan Ahmad Yani T, Rektorat Untan, Satgas PPKPT Untan, mahasiswa yang mengaku sebagai korban, pihak yang dituduhkan, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam kedua persoalan tersebut.
0 Komentar