JAKARTA — Menyalin data pribadi milik orang lain tanpa izin bukan persoalan sepele. Apalagi apabila data tersebut kemudian digunakan, disebarluaskan atau dijadikan alat untuk menyerang kehormatan dan nama baik pemiliknya.
Di era digital, ponsel, komputer, flashdisk, akun penyimpanan hingga berbagai perangkat elektronik dapat menyimpan informasi yang sangat pribadi. Mulai dari foto, video, dokumen, percakapan, identitas, data pekerjaan, hingga informasi lain yang apabila jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian serius.
Persoalan hukum muncul ketika seseorang mengambil atau menyalin informasi tersebut tanpa hak, kemudian memindahkan atau mentransfernya kepada pihak lain, mengungkapkannya kepada publik, atau menggunakannya untuk kepentingan tertentu.
Jika perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak hanya berpotensi berhadapan dengan ketentuan mengenai informasi elektronik, tetapi juga ketentuan Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan, dalam kondisi tertentu, ketentuan mengenai pencemaran nama baik.
Menyalin Data Bukan Sekadar Persoalan Privasi
Data yang tersimpan dalam ponsel maupun flashdisk pada dasarnya dapat berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Apabila seseorang tanpa hak memindahkan, mentransmisikan, menyembunyikan, menghilangkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap informasi elektronik milik orang lain, perbuatannya dapat masuk ke ranah hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya siapa yang memiliki perangkat, tetapi juga siapa yang berhak mengakses, mengambil, memindahkan dan menggunakan data yang tersimpan di dalamnya.
Karena itu, mengambil data dari perangkat orang lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah tidak otomatis dapat dianggap sebagai tindakan yang bebas dari konsekuensi hukum.
UU PDP Memasang Batas yang Tegas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang.
Dalam konteks pemrosesan data pribadi, terdapat prinsip bahwa pemrosesan harus mempunyai dasar yang sah. Dasar tersebut antara lain dapat berupa persetujuan yang sah dari subjek data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan umum atau kepentingan sah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, tidak setiap orang dapat dengan bebas mengambil, menyalin, memindahkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain hanya karena data tersebut dapat diakses.
Ketika seseorang memperoleh data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dan kemudian menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi pemilik data, persoalannya dapat berkembang menjadi dugaan tindak pidana.
Ancaman Pidana Bisa Mencapai 5 Tahun
Ketentuan pidana dalam UU PDP mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap subjek data pribadi.
Perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, dengan memperhatikan ketentuan pidana yang berlaku.
Bukan hanya memperoleh atau mengumpulkan.
Apabila data pribadi tersebut kemudian diungkapkan secara melawan hukum, terdapat ketentuan pidana tersendiri dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.
Sedangkan apabila data pribadi yang bukan miliknya tersebut digunakan secara melawan hukum, ancamannya dapat mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak kategori IV.
Dengan demikian, satu rangkaian perbuatan dapat memiliki persoalan hukum yang berbeda tergantung bagaimana data tersebut diperoleh, dipindahkan, digunakan dan disebarluaskan.
Lebih Berat Jika Data Dipakai Menyerang Nama Baik
Persoalan menjadi semakin serius apabila data yang diperoleh tanpa hak kemudian digunakan untuk mencemarkan nama baik pemiliknya.
Dalam konteks KUHP yang berlaku, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar diketahui umum.
Untuk pencemaran secara lisan, ancaman pidananya paling lama 9 bulan atau denda kategori II sebesar Rp10 juta.
Apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, ancaman pidananya dapat mencapai 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III sebesar Rp50 juta.
Namun, terdapat pengecualian apabila perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, sesuai ketentuan yang berlaku.
Kalau Dilakukan Melalui Media Sosial?
Perkembangan teknologi membuat pencemaran nama baik juga dapat dilakukan melalui media sosial atau sistem elektronik.
Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ketentuan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dengan memperhatikan perubahan makna pasal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur larangan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik.
Ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III, yakni Rp50 juta.
Namun, penerapan pasal tersebut harus dilihat berdasarkan fakta konkret, isi unggahan, konteks, identitas pihak yang diserang, maksud perbuatan serta terpenuhinya seluruh unsur pidana.
Bisa Berlapis, Tetapi Tidak Otomatis
Hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa penggunaan beberapa ketentuan hukum tidak berarti seseorang otomatis dapat dijerat seluruh pasal sekaligus.
Penyidik dan penuntut harus melihat perbuatan konkret dan membuktikan unsur masing-masing tindak pidana.
Misalnya, terdapat seseorang yang mengambil data pribadi dari ponsel orang lain tanpa hak.
Kemudian data tersebut dipindahkan ke perangkat lain.
Setelah itu data tertentu disebarkan kepada publik dan digunakan untuk membuat tuduhan yang menyerang kehormatan pemiliknya.
Rangkaian tersebut dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum yang berbeda.
Pertama, bagaimana data diperoleh.
Kedua, bagaimana data dipindahkan.
Ketiga, apakah data tersebut merupakan data pribadi yang dilindungi.
Keempat, apakah terdapat dasar hukum untuk menggunakan data tersebut.
Kelima, apakah data tersebut diungkapkan kepada pihak lain.
Keenam, apakah penggunaannya menimbulkan kerugian.
Dan ketujuh, apakah terdapat unsur pencemaran nama baik.
Semua itu harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
Jangan Jadikan Data Pribadi Sebagai Senjata
Persoalan paling berbahaya bukan hanya ketika data pribadi dicuri atau disalin.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika data tersebut kemudian dijadikan senjata untuk mempermalukan, mengintimidasi, mengancam atau menghancurkan reputasi seseorang.
Foto pribadi, percakapan, dokumen, rekaman maupun informasi tertentu dapat dengan mudah disebarkan dalam hitungan detik.
Sekali informasi tersebut beredar di internet, dampaknya juga dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan peristiwa awalnya.
Karena itu, masyarakat harus memahami bahwa kebebasan menggunakan teknologi bukan berarti bebas mengambil dan menyebarkan data milik orang lain.
Korban Sebaiknya Mengamankan Bukti
Bagi seseorang yang merasa data pribadinya disalin atau digunakan tanpa hak, langkah pertama adalah mengamankan bukti.
Bukti dapat berupa perangkat yang menjadi sumber data, tangkapan layar, tautan unggahan, percakapan, rekaman, waktu kejadian, akun yang menyebarkan, saksi, maupun bukti lain yang menunjukkan bagaimana data diperoleh dan digunakan.
Jangan terburu-buru menghapus percakapan atau unggahan yang justru dapat menjadi petunjuk penting.
Apabila data telah tersebar di media sosial, dokumentasikan terlebih dahulu sebelum melaporkannya kepada platform atau pihak berwenang.
Hukum Tidak Hanya Melindungi Data, Tetapi Juga Martabat Pemiliknya
Perlindungan data pribadi pada akhirnya bukan semata-mata persoalan teknologi.
Di balik setiap data terdapat manusia yang memiliki hak atas privasi, keamanan dan kehormatan dirinya.
Karena itu, mengambil data tanpa hak, menggunakannya tanpa dasar yang sah, kemudian menyebarkannya untuk merugikan orang lain merupakan persoalan yang harus dilihat secara serius.
Namun demikian, tuduhan terhadap seseorang tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Tidak setiap tindakan mengakses atau menggunakan data otomatis merupakan tindak pidana, karena legalitas akses, persetujuan, tujuan penggunaan, konteks serta unsur-unsur pasal harus diperiksa terlebih dahulu.
Pesannya sederhana:
Jangan sembarangan menyalin data orang lain. Jangan sembarangan menyebarkan data pribadi. Dan jangan menjadikan data pribadi sebagai senjata untuk menghancurkan nama baik seseorang.
Sebab, di ruang digital, satu kali klik dapat meninggalkan jejak hukum yang panjang.
Dasar hukum yang relevan antara lain: UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.
0 Komentar