PONTIANAK — Proyek pekerjaan konstruksi pengamanan pantai Desa Sungai Kinjil Pesisir atau yang dikenal dengan Pantai Pecal, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2025, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).
Proyek yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak tersebut dilaporkan pada Rabu (9/9/2026).
Laporan atau pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya permasalahan dalam pekerjaan konstruksi pengamanan pantai yang nilai kegiatannya disebut mencapai Rp13.714.849.665,00.
Pelapor yang untuk sementara meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari aparat penegak hukum karena terdapat kondisi fisik pekerjaan yang menurut pengamatannya patut dipertanyakan.
Menurut pelapor, pekerjaan pengamanan pantai tersebut dilaksanakan oleh kontraktor penyedia jasa CV. Mega Buana Persada, sementara pekerjaan konsultansi supervisi disebut dilaksanakan oleh CV. Jefindo Karya Mandiri KSO Centrina Engineering.
Pelapor menyoroti kondisi sejumlah pekerjaan beton kubus yang menurut keterangannya telah mengalami kerusakan, meskipun pekerjaan tersebut disebut baru berusia sekitar satu tahun.
“Karena ada beberapa pekerjaan beton kubus sudah mengalami kerusakan, padahal umurnya baru satu tahun dengan kualitas yang lumayan sangat tinggi ‘K’-nya,” ungkap pelapor, Jumat (11/9/2026).
Kondisi tersebut, menurut pelapor, menjadi salah satu alasan dirinya bersama pihak terkait mengambil langkah untuk menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum.
“Kami menduga, ada yang tidak beres dalam pekerjaan tersebut. Makanya kita laporkan ke Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu (09/09/2026),” tambahnya.
Pelapor Minta Polda Kalbar Periksa Proyek
Pelapor berharap laporan yang telah disampaikan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, khususnya jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat pada bidang yang menangani tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan bukan hanya untuk melihat kondisi fisik pekerjaan di lapangan, tetapi juga untuk memastikan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami berharap kepada aparat penegak hukum di Polda Kalimantan Barat, khususnya di bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, agar segera menindaklanjuti laporan kami,” terangnya.
Menurut pelapor, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan dokumen kontrak maupun spesifikasi teknis, maka hal tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.
Sebab, proyek pengamanan pantai bukan merupakan pekerjaan biasa. Pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan wilayah pesisir dan infrastruktur masyarakat dari ancaman abrasi maupun kerusakan akibat gelombang dan kondisi lingkungan pantai.
Karena itu, menurut pelapor, kualitas konstruksi menjadi hal yang sangat penting untuk dipastikan.
Pernah Diberitakan, Kini Dilaporkan Secara Resmi
Pelapor juga mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya pemberitaan media online sebelumnya yang menyoroti pekerjaan Pengamanan Pantai Pecal Tahun 2025.
Namun, menurut pelapor, pemberitaan tersebut dinilai belum mendapatkan respons yang dianggap memadai dari pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi pekerjaan dan menindaklanjuti berbagai pertanyaan yang muncul.
“Karena saya melihat informasi di beberapa media online yang pernah memberitakan pekerjaan ‘Pengamanan Pantai Pecal Tahun 2025’, namun nampaknya tidak ada respons dari pihak-pihak terkait untuk menangani serius pekerjaan tersebut,” terangnya.
Atas dasar itu, pelapor mengaku memilih menempuh jalur pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum.
“Makanya kemarin, Rabu (09/09), kami melakukan pengaduan atau melaporkan secara resmi dugaan bermasalah pekerjaan konstruksi pengamanan pantai Desa Sungai Kinjil Pesisir (Pantai Pecal), Kabupaten Ketapang, Tahun Anggaran 2025, ke Polda Kalimantan Barat,” katanya.
Menurutnya, laporan tersebut dimaksudkan agar aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan dokumen dan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.
Bukan Sekadar Kondisi Beton, Dokumen Proyek Juga Perlu Diperiksa
Laporan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi beton kubus yang disebut mengalami kerusakan.
Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, material yang digunakan, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, pengawasan konsultan, hingga hasil pekerjaan yang terpasang di lapangan.
Apabila diperlukan, pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui pengujian teknis terhadap material maupun konstruksi untuk mengetahui apakah mutu pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak.
Dengan demikian, dugaan yang disampaikan pelapor tidak berhenti pada penilaian secara visual, tetapi dapat diuji berdasarkan data teknis dan dokumen resmi proyek.
Hal tersebut penting karena kerusakan pada suatu konstruksi belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan anggaran. Kerusakan dapat memiliki berbagai faktor penyebab dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis serta proses hukum yang objektif.
Namun, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi, volume, mutu, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan, maka temuan tersebut tentu perlu dijelaskan secara terbuka sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Nilai Proyek Rp13,7 Miliar Jadi Sorotan
Dengan nilai pekerjaan yang disebut mencapai Rp13.714.849.665,00, publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana proyek tersebut dilaksanakan dan bagaimana hasil pekerjaannya setelah digunakan.
Terlebih proyek tersebut bersumber dari APBN dan dikerjakan untuk kepentingan pengamanan kawasan pantai.
Pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan menjadi semakin penting ketika terdapat laporan mengenai kerusakan pada bagian konstruksi yang menurut pelapor baru berusia sekitar satu tahun.
Publik tentu berharap anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur benar-benar menghasilkan pekerjaan yang memiliki kualitas sesuai perencanaan dan mampu memberikan manfaat dalam jangka waktu yang semestinya.
Karena itu, pemeriksaan yang transparan justru diperlukan untuk memastikan apakah persoalan yang dipersoalkan pelapor merupakan akibat teknis yang wajar, faktor alam, kesalahan pelaksanaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau terdapat persoalan lain yang harus dipertanggungjawabkan.
Menunggu Langkah Aparat Penegak Hukum
Dengan telah disampaikannya pengaduan kepada Polda Kalbar pada Rabu (9/9/2026), kini perhatian tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Apakah laporan akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pengumpulan dokumen, pemeriksaan pihak-pihak terkait, pengecekan fisik di lapangan, pemeriksaan teknis, atau langkah hukum lainnya, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelapor berharap laporan tersebut tidak berhenti sebagai pengaduan administratif, tetapi dapat diperiksa secara serius apabila memang ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pekerjaan.
“Mudah-mudahan adanya laporan dari kami bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan yang disampaikan pelapor tersebut masih merupakan laporan dan klaim yang memerlukan verifikasi. Belum ada kesimpulan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana, penyimpangan anggaran, ataupun kesalahan pihak tertentu.
Pihak CV. Mega Buana Persada, CV. Jefindo Karya Mandiri KSO Centrina Engineering, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, maupun instansi terkait lainnya perlu diberikan ruang untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek tersebut, termasuk mengenai kondisi beton kubus yang dipersoalkan pelapor.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip pemberitaan yang berimbang.
(Tim/Redaksi)
0 Komentar