KUBU RAYA — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Bidang Intelijen melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2026 di Kantor Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kejati Kalbar meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan hukum masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta berbagai permasalahan di bidang pertanahan.
Penyuluhan hukum ini juga menjadi sarana memperkuat pendekatan preventif, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman mengenai aturan dan mekanisme hukum sebelum suatu persoalan berkembang menjadi pelanggaran maupun konflik.
HADIRKAN HUKUM SEBELUM MASALAH TERJADI
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kejati Kalbar, Agus Subur, S.H., M.AP.
Dalam sambutan Kajati Kalbar yang disampaikan pada kegiatan tersebut, ditekankan bahwa penyuluhan dan penerangan hukum merupakan bagian dari upaya menghadirkan hukum di tengah masyarakat.
Pendekatan hukum, menurutnya, tidak semata-mata dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus dilakukan sejak potensi persoalan dapat dikenali dan dicegah.
“Penyuluhan hukum bukan sekadar menyampaikan aturan, tetapi merupakan sarana membangun kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan hukum masyarakat.”
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
KARHUTLA JADI PERHATIAN
Materi mengenai Karhutla disampaikan Hendri Siswanto, S.H., M.H.
Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan, kesiapsiagaan, peran masyarakat, serta tanggung jawab para pihak dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Dalam penyampaian materi juga dijelaskan mengenai konsekuensi hukum terhadap aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan yang ditekankan bukan hanya penindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi bagaimana masyarakat, perusahaan, pemerintah desa, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah pencegahan sejak awal.
Kesadaran masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mencegah terjadinya Karhutla, terutama pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran.
PERSOALAN PERTANAHAN JUGA DIBAHAS
Selain Karhutla, kegiatan Binmatkum juga membahas persoalan pertanahan.
Materi pertanahan disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dengan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penguasaan serta kepemilikan tanah.
Pembahasan turut mencakup pentingnya kelengkapan administrasi pertanahan, kepastian batas dan status tanah, serta mekanisme yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.
Pemahaman tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik akibat ketidakjelasan administrasi, batas bidang tanah, status kepemilikan, maupun penguasaan lahan.
Masyarakat juga didorong untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia apabila menghadapi persoalan pertanahan, dengan mengedepankan konsultasi, koordinasi, mediasi maupun prosedur hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
LIBATKAN PEMERINTAH, APARAT, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Sekda Kubu Raya, staf ahli, para kepala OPD, camat, kapolsek, danramil, kepala desa, perwakilan perusahaan, kelompok tani, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta unsur masyarakat lainnya.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPN, pemerintah desa, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan masyarakat umum diperlukan agar upaya pencegahan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Melalui komunikasi dan pemahaman hukum yang sama, potensi konflik maupun pelanggaran diharapkan dapat dicegah sejak dini.
BINMATKUM TERUS DIGELAR DI KUBU RAYA
Program Binmatkum Kejati Kalbar sebelumnya juga telah dilaksanakan di Desa Raya Jaya Tiga dan Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya.
Kegiatan tersebut mengangkat tema yang sama, yakni mengenai pencegahan dan penanggulangan Karhutla serta pemahaman terhadap berbagai permasalahan pertanahan.
Pelaksanaan kegiatan secara langsung di tengah masyarakat menjadi bagian dari pendekatan preventif Kejaksaan dalam memberikan penerangan hukum.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima informasi hukum, tetapi juga diharapkan mampu mengenali potensi persoalan dan mengambil langkah yang tepat sebelum masalah berkembang menjadi perkara hukum.
KEJATI KALBAR TEKANKAN PENDEKATAN PREVENTIF
Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedim Arianta, S.H., M.H. menegaskan bahwa melalui kegiatan Binmatkum, Kejati Kalbar berkomitmen untuk terus menghadirkan penerangan dan penyuluhan hukum secara preventif.
Menurutnya, edukasi hukum merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan taat hukum.
Program tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, termasuk ketika menghadapi persoalan Karhutla maupun konflik pertanahan.
Dengan pendekatan edukasi, konsultasi, koordinasi, dan pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia, berbagai persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat dan sesuai ketentuan.
Pesan yang terus digaungkan dalam kegiatan penerangan hukum tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memahami aturan sebelum berhadapan dengan konsekuensi hukum:
“KENALI HUKUM, JAUHI HUKUMAN.”
Fredy Legito
0 Komentar