SINTANG — Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan bahwa pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk masyarakat adat yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kondisi wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat menerima audiensi dan silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (DPD TBBR) Kabupaten Sintang di Ruang Kerja Bupati Sintang, Jumat (25/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat, khususnya mengenai perladangan tradisional, regulasi pembukaan lahan, pencegahan Karhutla, ketahanan pangan, serta kelestarian lingkungan.
Audiensi dihadiri Penasihat dan Pembina DPD TBBR Kabupaten Sintang Patih Martias bersama jajaran pengurus. Hadir pula unsur Forkopimda, termasuk Kapolres Sintang dan Dandim 1205/Sintang, perwakilan Forum Ketemenggunan, tokoh adat, tokoh masyarakat, sejumlah kepala OPD terkait, serta Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Sintang.
Karhutla Butuh Keterlibatan Masyarakat
Bupati Gregorius Herkulanus Bala mengatakan persoalan Karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah maupun aparat yang berada di lapangan.
Menurutnya, masyarakat yang hidup dan beraktivitas di wilayah rawan kebakaran memiliki peran penting dalam mendeteksi sekaligus mencegah potensi kebakaran sejak dini.
“Pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau petugas saja. Kita butuh keterlibatan masyarakat adat yang memahami kondisi lapangan,” ujar Gregorius.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat adat perlu terus diperkuat.
Selain aspek pencegahan kebakaran, koordinasi tersebut juga diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Bupati juga menilai ketahanan pangan masyarakat tetap menjadi perhatian. Aktivitas perladangan masyarakat, menurutnya, perlu tetap memperhatikan keselamatan bersama, terutama potensi munculnya asap dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
TBBR Soroti Perladangan Tradisional
Dalam audiensi tersebut, Penasihat dan Pembina DPD TBBR Kabupaten Sintang Patih Martias turut menyampaikan pandangan mengenai aktivitas perladangan tradisional masyarakat adat.
Menurut Patih Martias, sistem perladangan tradisional merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Ia mengatakan masyarakat adat memiliki tata cara, aturan komunitas dan mekanisme pengawasan tersendiri dalam menjalankan aktivitas perladangan.
“Masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Sintang secara turun-temurun telah melaksanakan sistem perladangan tradisional. Praktik perladangan masyarakat adat berbeda dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan secara komersial yang tidak terkendali,” jelasnya.
Patih Martias menekankan perlunya membedakan antara perladangan tradisional masyarakat adat dengan aktivitas pembakaran hutan dan lahan secara ilegal ataupun kegiatan komersial yang tidak terkendali.
Menurutnya, perbedaan karakteristik tersebut penting menjadi pertimbangan dalam penyusunan maupun penerapan regulasi di daerah.
Pemkab Jelaskan Penyesuaian Perbup
Persoalan regulasi juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Sintang Hengky Arianto menjelaskan mengenai status dan penyesuaian regulasi daerah yang berkaitan dengan pembukaan lahan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang tidak melakukan pencabutan terhadap seluruh regulasi yang ada.
Menurut Hengky, Pemkab melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2022, antara lain melalui penambahan pasal dan ayat serta penyempurnaan substansi agar selaras dengan perkembangan aturan nasional dan kondisi di lapangan.
“Ada penambahan pasal dan ayat serta melakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan aturan terbaru serta kondisi di lapangan,” terang Hengky.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut telah disusun sejak 2019 dan telah mengalami sejumlah perubahan.
Penyesuaian terbaru, kata Hengky, juga diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan dalam audiensi.
Kearifan Lokal dan Pencegahan Karhutla
Penjelasan Pemkab Sintang tersebut mendapat respons positif dari jajaran DPD TBBR Kabupaten Sintang.
TBBR menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah yang dinilai memberikan ruang bagi pembahasan mengenai kearifan lokal masyarakat adat, sekaligus tetap menempatkan ketentuan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dalam konteks pencegahan Karhutla, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat dinilai penting karena masyarakat berada langsung di wilayah yang menjadi ruang aktivitas perladangan.
Pencegahan juga membutuhkan kesadaran bersama agar aktivitas pembukaan lahan tidak berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan dan kemudian berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Pemerintah, TNI-Polri dan Masyarakat Adat Diminta Terus Berkoordinasi
Pertemuan antara Pemkab Sintang dan DPD TBBR tersebut kemudian ditutup dengan komitmen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri serta masyarakat adat.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga mengedepankan pencegahan, edukasi, pengawasan dan koordinasi sejak awal.
Bagi pemerintah daerah, pencegahan Karhutla merupakan kepentingan bersama karena dampaknya dapat menyentuh berbagai sektor, mulai dari lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara bagi masyarakat adat, kepastian mengenai ruang perladangan tradisional dan aturan yang berlaku menjadi bagian penting agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, pembahasan mengenai perladangan tradisional dan Karhutla di Kabupaten Sintang tidak hanya menjadi persoalan penegakan aturan, tetapi juga membutuhkan komunikasi antara kearifan lokal, ketahanan pangan, kepentingan lingkungan dan kepastian hukum.
Pemkab Sintang bersama unsur terkait dan masyarakat adat diharapkan dapat menjaga komunikasi tersebut agar upaya pencegahan Karhutla berjalan efektif tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar