JAKARTA — Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 menuai reaksi dan berujung pada rencana pelaporan ke aparat penegak hukum.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Asta Cita Nusantara (GAN), Muh. Burhanuddin, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Bareskrim Polri untuk meminta aparat penegak hukum menguji secara objektif konteks, maksud, serta konsekuensi hukum dari pernyataan yang disampaikan Budi Arie.
Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Kantor DPP Garuda Asta Cita Nusantara, Jakarta, Senin (7/9/2026). Ia didampingi Sekretaris Jenderal DPP GAN Erlambang Trisakti serta jajaran pengurus harian.
GAN menilai pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu tidak cukup hanya dipandang sebagai dinamika politik atau pernyataan seorang tokoh. Menurut mereka, pernyataan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki aturan jelas mengenai masa jabatan pemerintahan, pergantian kekuasaan, serta mekanisme penyelenggaraan Pemilu.
GAN: Jangan Sampai Narasi Politik Berjalan di Luar Koridor Konstitusi
Burhanuddin menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum ataupun menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Menurutnya, justru aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah pernyataan memenuhi unsur pelanggaran hukum atau tidak.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum, tetapi kami meminta aparat penegak hukum memeriksa konteks, maksud, serta dampak dari pernyataan tersebut,” kata Burhanuddin.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, setiap gagasan mengenai perubahan politik nasional, termasuk mengenai waktu penyelenggaraan Pemilu maupun pergantian kekuasaan, menurut GAN harus ditempatkan dalam koridor konstitusi.
GAN juga mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto, yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme Pemilu dan ketentuan konstitusional.
Karena itu, menurut Burhanuddin, segala bentuk wacana yang berkaitan dengan perubahan pemerintahan harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan tafsir bahwa terdapat upaya untuk mengubah mekanisme ketatanegaraan melalui jalan di luar aturan yang berlaku.
“Kalau ada pernyataan yang diduga mengarah pada tindakan di luar mekanisme tersebut, biarkan aparat penegak hukum yang menguji dan menentukan secara objektif,” ujarnya.
Pernyataan Disampaikan pada 24 Agustus 2026
Burhanuddin mengatakan, rencana pelaporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Budi Arie yang disampaikan dalam sebuah forum terbuka pada 24 Agustus 2026.
Forum tersebut, menurut keterangan GAN, dihadiri sejumlah tokoh dan masyarakat, di antaranya Joko Widodo, Zulfan Lindan, HM Darmizal, Christoporus Suhadi, dan Budhius Maruf Piliang.
GAN mengaku telah mengumpulkan bahan yang akan disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari laporan.
Bagi GAN, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah pernyataan tersebut merupakan pendapat politik atau analisis pribadi, melainkan apakah terdapat konsekuensi hukum dari narasi yang disampaikan apabila dikaitkan dengan konteks politik dan sosial saat ini.
Burhanuddin menilai, pemeriksaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi politik di tengah masyarakat.
“Yang kami minta adalah pemeriksaan. Bukan kami yang menentukan seseorang bersalah atau tidak. Aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menguji fakta dan unsur hukumnya,” tegasnya.
GAN Soroti Dugaan Unsur Penghasutan hingga Makar
Dalam rencana laporan tersebut, GAN juga meminta aparat penegak hukum menelaah kemungkinan adanya unsur penghasutan di muka umum maupun dugaan perbuatan yang berkaitan dengan makar, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.
Namun, GAN menegaskan bahwa penyebutan unsur tersebut bukan berarti pihaknya telah menyimpulkan Budi Arie melakukan tindak pidana.
Burhanuddin menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menilai apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur pidana atau justru berada dalam ranah kebebasan berpendapat dan analisis politik.
“Itu kewenangan aparat penegak hukum. Kami hanya menyampaikan laporan dan bukti yang kami miliki agar dilakukan pemeriksaan,” katanya.
GAN menyebut bahan laporan mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut Burhanuddin, ketentuan hukum tersebut nantinya harus dibaca secara utuh dan diterapkan berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, bukan berdasarkan tekanan politik maupun opini pihak tertentu.
Dikaitkan dengan Situasi Demonstrasi
Selain substansi pernyataan mengenai percepatan Pemilu, GAN juga menyoroti momentum penyampaian pernyataan tersebut.
Burhanuddin mengatakan, pernyataan pada 24 Agustus 2026 kemudian muncul dalam rentang waktu yang berdekatan dengan dinamika aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
GAN tidak secara langsung menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara kedua peristiwa tersebut. Namun, organisasi tersebut meminta aparat melihat konteks secara menyeluruh agar tidak ada bagian penting yang terlewat dalam proses pemeriksaan.
“Kami khawatir narasi seperti ini justru dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu, kami memilih jalur hukum agar semuanya dapat diuji berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan tokoh publik memiliki konsekuensi yang lebih luas karena dapat dikutip, disebarluaskan, dan ditafsirkan oleh masyarakat.
Bukan Persoalan Membungkam Pendapat
GAN menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat.
Sebaliknya, menurut Burhanuddin, jalur hukum dipilih agar perdebatan mengenai pernyataan Budi Arie tidak berhenti pada saling tuding politik.
Ia menyebut terdapat perbedaan antara kritik, analisis politik, wacana perubahan, dan ajakan yang berpotensi memiliki konsekuensi pidana.
Batas antara semuanya, kata dia, harus diuji berdasarkan konteks, kalimat secara utuh, maksud pembicara, sasaran pernyataan, situasi ketika pernyataan disampaikan, serta dampak yang ditimbulkannya.
“Kalau memang tidak memenuhi unsur pidana, tentu harus disampaikan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan unsur pelanggaran hukum, juga harus diproses sesuai ketentuan,” katanya.
Aparat Diminta Tidak Tebang Pilih
GAN berharap laporan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Burhanuddin meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum serta tidak melakukan penghakiman sebelum adanya kesimpulan resmi dari aparat dan, apabila berlanjut, putusan pengadilan.
“Biarkan hukum bekerja. Kami membawa persoalan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meminta kejelasan. Apakah pernyataan tersebut hanya merupakan analisis politik atau memiliki konsekuensi hukum, itu yang harus diuji,” tegasnya.
Dengan demikian, kata Burhanuddin, masyarakat tidak perlu disuguhi spekulasi tanpa dasar.
“Kalau tidak ada pelanggaran, selesai. Kalau ada unsur pelanggaran, tentu harus diproses. Yang penting semuanya terang dan berdasarkan hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, substansi laporan tersebut masih berupa sikap dan rencana pelaporan dari pihak GAN. Belum ada kesimpulan hukum bahwa Budi Arie telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipersoalkan. Hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan tetap terbuka bagi Budi Arie maupun pihak terkait.
0 Komentar