PONTIANAK – Masyarakat yang merasa status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran data secara mandiri melalui sejumlah kanal yang telah disediakan pemerintah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin, mengatakan masyarakat yang merasa masuk dalam desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya dipersilakan melakukan pembaruan data melalui kanal yang tersedia.
“Kalau ada masyarakat yang merasa masuk desil yang tidak sesuai, silakan melakukan pembaruan melalui kanal yang tersedia. Pemutakhiran dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial, maupun kanal DTSEN milik BPS,” jelas Muh Saichudin pada Selasa (8/9/2026).
Menurut Saichudin, masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan pemutakhiran data tidak serta-merta mengubah status desil. Setiap informasi yang diperbarui tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Verifikasi antara lain dapat mencakup kondisi rumah, kepemilikan aset, pekerjaan, serta indikator lainnya yang menjadi dasar penghitungan tingkat kesejahteraan. Ada 41 variabel yang memengaruhi desil,” tambahnya.
Desil Tidak Bersifat Permanen
Saichudin menjelaskan, status desil masyarakat dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Hasil verifikasi dari berbagai kanal kemudian digabungkan untuk dihitung kembali sehingga status desil masyarakat dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi terbaru.
Dengan demikian, posisi seseorang dalam desil bukanlah status yang bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset maupun kondisi rumah tangga dapat menjadi bagian dari faktor yang memengaruhi perubahan tingkat kesejahteraan.
“Perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat menyebabkan pergeseran desil. Masyarakat yang sebelumnya memiliki tingkat kesejahteraan rendah dapat meningkat setelah memperoleh pekerjaan atau pendapatan lebih baik, begitu pula sebaliknya,” ungkapnya.
Artinya, masyarakat yang kondisi ekonominya mengalami perubahan tidak harus menerima begitu saja data lama apabila memang sudah tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Masyarakat memiliki ruang untuk mengajukan pemutakhiran melalui mekanisme yang telah disediakan.
DTSEN Menjadi Rujukan Tunggal Pemerintah
Lebih lanjut, Saichudin mengatakan saat ini DTSEN menjadi rujukan tunggal pemerintah dalam berbagai program.
Namun, penentuan kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat tetap disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga.
Karena itu, perubahan desil tidak secara otomatis berarti seseorang akan langsung menerima atau kehilangan bantuan tertentu. Status penerima manfaat tetap bergantung pada kriteria dan kebijakan program yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait.
Kondisi tersebut membuat akurasi data menjadi penting. Pemutakhiran yang dilakukan masyarakat harus didukung informasi yang benar karena setiap perubahan data akan melalui tahapan verifikasi dan validasi sebelum digunakan dalam penghitungan berikutnya.
Pemerintah melalui kanal pemutakhiran yang tersedia diharapkan dapat memastikan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin dalam DTSEN, sehingga data yang digunakan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah semakin sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan.
Fredy Legito
0 Komentar