TANGERANG — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mempertegas langkah percepatan transformasi perkebunan rakyat melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.
Kolaborasi ini dinilai penting karena pembangunan perkebunan rakyat tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Keberhasilan program di lapangan sangat bergantung pada peran pemerintah daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, memahami karakteristik wilayah, serta mengetahui persoalan yang dihadapi para pekebun.
BPDP membawa sejumlah program strategis yang menyentuh berbagai aspek pembangunan perkebunan, mulai dari sektor hulu, peremajaan tanaman, legalitas lahan, sarana dan prasarana, hingga pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan nilai tambah di sektor hilir.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menekankan bahwa pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam memastikan program perkebunan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, BPDP memiliki berbagai instrumen program dan dukungan pendanaan, sementara pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi nyata para pekebun.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan ketepatan sasaran, sekaligus menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Salah Satu Fokus Utama
Di sektor hulu, BPDP terus mendorong percepatan berbagai program yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.
Salah satu program utama adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program tersebut menjadi penting karena sebagian perkebunan rakyat menghadapi persoalan tanaman yang telah memasuki usia tua, produktivitas yang menurun, hingga penggunaan bibit yang tidak optimal.
Peremajaan tidak hanya berarti mengganti tanaman lama dengan tanaman baru. Program ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas kebun, penggunaan benih unggul, perbaikan tata kelola, serta penguatan legalitas dan kelembagaan pekebun.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, mencatat bahwa hingga 19 Agustus 2026, dana PSR yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp12,86 triliun.
Program tersebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 187.782 pekebun dengan cakupan lahan mencapai 428.745 hektare.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala program peremajaan perkebunan rakyat di Indonesia.
Namun, percepatan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu proses verifikasi, penyelesaian persoalan administrasi dan legalitas lahan, penguatan kelompok atau kelembagaan pekebun, hingga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap benih yang berkualitas.
Daerah Jadi Ujung Tombak Program
Dalam praktiknya, berbagai program perkebunan sering menghadapi tantangan administratif di tingkat lapangan.
Persoalan status dan legalitas lahan, kelengkapan dokumen, kelembagaan kelompok tani, hingga kesiapan masyarakat dapat menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan program.
Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dinilai menjadi salah satu kunci utama.
Pemkab berada pada posisi yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk membangun koordinasi lintas sektor di daerah.
Kolaborasi antara BPDP dan pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Dengan demikian, program yang tersedia tidak hanya berhenti dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi benar-benar dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan pekebun.
Tidak Hanya Kebun, SDM Pekebun Juga Diperkuat
Transformasi perkebunan rakyat juga tidak dapat hanya berbicara mengenai luas lahan dan jumlah tanaman.
Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perkebunan dalam jangka panjang.
BPDP juga terus menjalankan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menyampaikan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan BPDP sejak tahun 2016 telah memberikan manfaat kepada ribuan masyarakat.
Tercatat sekitar 13.265 orang telah menerima manfaat program beasiswa, sementara sekitar 32.152 orang telah mengikuti berbagai program pelatihan.
Investasi terhadap pendidikan dan peningkatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan industri perkebunan.
Sektor sawit dan perkebunan tidak lagi hanya membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola kebun secara konvensional.
Perkembangan industri menuntut kemampuan baru, mulai dari pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, penggunaan teknologi, manajemen usaha, hingga pengembangan industri hilir.
Dari Hulu ke Hilir, Nilai Tambah Harus Dinikmati Masyarakat
BPDP menempatkan transformasi perkebunan sebagai sebuah proses yang harus berjalan dari hulu hingga hilir.
Di tingkat hulu, produktivitas kebun harus diperbaiki.
Di tingkat berikutnya, kelembagaan dan kapasitas pekebun harus diperkuat.
Sementara di sektor hilir, penciptaan nilai tambah menjadi salah satu tantangan besar.
Pekebun rakyat diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi secara bertahap dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari perkembangan industri perkebunan.
Karena itu, pengembangan riset, pendidikan, pelatihan, serta inovasi di sektor hilir menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
APKASI Expo 2026 menjadi ruang pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat arah pembangunan tersebut.
Anggaran Besar Harus Berujung pada Dampak Nyata
Dengan dana PSR yang telah mencapai puluhan triliun rupiah, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program memberikan dampak nyata.
Keberhasilan tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang disalurkan.
Program harus mampu meningkatkan produktivitas.
Meningkatkan pendapatan pekebun.
Memperkuat kapasitas masyarakat.
Dan menciptakan sistem perkebunan yang lebih berkelanjutan.
Di sinilah peran pemerintah kabupaten menjadi sangat penting.
Pemerintah daerah bukan sekadar penerima atau pelaksana program, tetapi menjadi jembatan utama antara kebijakan nasional dan masyarakat.
Kolaborasi yang kuat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
Kalbar Memiliki Peluang Besar
Bagi daerah-daerah yang memiliki sektor perkebunan kuat, termasuk Kalimantan Barat, penguatan sinergi dengan BPDP menjadi peluang strategis.
Perkebunan rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah apabila dikelola dengan produktif, legal, berkelanjutan, dan didukung sumber daya manusia yang kompeten.
Program peremajaan, penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan, serta pelatihan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas perkebunan rakyat.
Namun, percepatan program membutuhkan kerja bersama.
Pemerintah pusat menyediakan kebijakan dan dukungan.
BPDP menjalankan berbagai instrumen pendanaan dan program.
Pemerintah daerah memastikan program berjalan dan menyentuh masyarakat.
Sementara masyarakat dan kelembagaan pekebun menjadi bagian utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan di lapangan.
Data Utama BPDP hingga 2026
📌 Dana PSR yang telah disalurkan: Rp12,86 triliun
👨🌾 Jumlah pekebun penerima manfaat: 187.782 orang
📐 Luas lahan tercakup: 428.745 hektare
🎓 Penerima beasiswa sejak 2016: 13.265 orang
📚 Penerima pelatihan sejak 2016: 32.152 orang
Transformasi perkebunan rakyat kini menjadi pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga.
Pesan yang mengemuka dalam APKASI Expo 2026 cukup jelas: percepatan perkebunan rakyat membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah.
Dari kebun hingga industri.
Dari peremajaan tanaman hingga pendidikan generasi baru.
Dari peningkatan produksi hingga penciptaan nilai tambah.
Jika seluruh mata rantai tersebut mampu berjalan secara terintegrasi, perkebunan rakyat diharapkan tidak lagi hanya menjadi sektor produksi, tetapi benar-benar menjadi salah satu fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Redaksi / Fredy Legito / Thifal Nw
0 Komentar