KUBU RAYA — Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Rusli, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai angka Rp800 per kilogram yang sebelumnya disebut sebagai fee dari aktivitas penjualan arang kayu asal Batu Ampar.
Rusli menegaskan, angka tersebut bukan fee yang diberikan kepada Kepala Desa Batu Ampar, BPD, maupun pejabat atau instansi tertentu. Menurutnya, Rp800 per kilogram merupakan biaya yang timbul dalam proses pengangkutan dan penanganan muatan arang dari Batu Ampar menuju Pontianak.
“Saya dengan tegas tidak pernah menyampaikan ataupun menuduh bahwa kepala desa menerima fee dari kegiatan arang. Apabila frasa ‘oknum kades diduga dapat fee’ dikaitkan dengan keterangan saya, maka hal tersebut perlu diluruskan karena bukan merupakan pernyataan saya,” kata Rusli melalui keterangan tertulis kepada redaksi pada Rabu, 30 September 2026.
Ia menjelaskan, angka Rp800 per kilogram yang sebelumnya disampaikan berkaitan dengan kebutuhan operasional selama proses pengangkutan dan penanganan muatan.
Biaya tersebut, kata Rusli, antara lain mencakup akomodasi, transportasi, motor atau tambang, bongkar muat, upah pekerja, serta kebutuhan operasional lainnya.
“Angka tersebut bukan fee untuk kepala desa, BPD maupun pejabat atau instansi tertentu,” tegasnya.
Rusli: Arang Merupakan Stok Lama
Rusli juga memberikan penjelasan mengenai asal arang yang menjadi objek pemberitaan.
Menurutnya, arang tersebut merupakan sisa pembakaran atau stok yang telah tersedia sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keberadaan stok tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan kegiatan penebangan mangrove baru maupun pembakaran atau produksi arang baru setelah adanya kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas tersebut.
“Masyarakat sudah menyatakan untuk tidak melakukan penebangan lagi. Karena itu, pemberitaan hendaknya membedakan secara jelas antara stok arang yang telah ada sebelumnya dengan kegiatan penebangan baru maupun produksi arang baru,” ujarnya.
Rusli menyebut, persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan justru berkaitan dengan mekanisme penyelesaian stok lama, termasuk aspek administrasi dan ketentuan pengangkutan yang berlaku.
“Setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah, yang diperlukan adalah kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian stok arang yang telah ada sebelumnya, termasuk ketentuan administrasi dan pengangkutan yang berlaku. Saya tidak menjadikan kebijakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan baru,” tandasnya.
Koordinasi dengan Instansi Disebut untuk Mencari Penyelesaian
Terkait adanya koordinasi dengan sejumlah pihak, Rusli membenarkan bahwa komunikasi dilakukan dengan pemerintah dan instansi terkait, termasuk TNI AL dan kepolisian.
Namun, menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat serta mencari penyelesaian terhadap kondisi masyarakat dan keberadaan stok arang yang sudah ada.
“Kondisi tersebut bukan permintaan untuk memberikan izin penebangan baru atau produksi arang baru,” pungkas Rusli.
Arang Dibawa dari Batu Ampar ke Pontianak
Sebelumnya, aktivitas perdagangan arang kayu asal Batu Ampar menjadi perhatian setelah ditemukan adanya muatan arang yang dibawa menuju wilayah Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, muatan arang tersebut dibongkar dari sebuah kapal kelotok di salah satu dermaga di Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya.
Selanjutnya, arang dimuat ke kendaraan pikap bernomor polisi KB 8645 B dan dibawa menuju sebuah gudang di kawasan Jalan Ahmad Yani 2 atau Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya.
Pemilik toko bangunan yang diketahui bernama Akim sebelumnya membenarkan bahwa dirinya membeli arang tersebut dari pihak yang berasal dari Batu Ampar.
“Saya hanya menjual. Saya membelinya dari orang Batu Ampar dan akan saya jual kembali. Hanya untuk lokal saja, kepada pedagang ikan bakar yang ada di Kalimantan Barat,” ujar Akim.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya rantai distribusi dari wilayah Batu Ampar menuju wilayah perkotaan. Namun, mengenai status bahan baku dan legalitas asal-usul kayu yang digunakan untuk membuat arang, hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Asal-Usul Kayu Tetap Perlu Diverifikasi
Klarifikasi mengenai Rp800 per kilogram sebagai biaya operasional tidak serta-merta menyelesaikan persoalan lain yang juga muncul, yakni mengenai asal-usul bahan baku arang.
Apabila arang tersebut benar berasal dari kayu mangrove atau bakau, maka perlu dipastikan dari mana kayu diperoleh, kapan pemanfaatannya dilakukan, status lokasi asal kayu, serta apakah terdapat dokumen atau dasar hukum yang diperlukan untuk pemanfaatan dan pengangkutannya.
Hal ini penting karena legalitas arang tidak hanya dilihat dari transaksi jual beli di tingkat akhir, tetapi juga dari rantai asal-usul bahan bakunya.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara dua persoalan. Pertama, klarifikasi mengenai angka Rp800 per kilogram, yang menurut Rusli merupakan biaya operasional pengangkutan dan penanganan muatan, bukan fee kepada kepala desa atau pihak tertentu.
Kedua, legalitas sumber bahan baku arang, yang tetap membutuhkan verifikasi oleh instansi berwenang apabila terdapat dugaan bahwa kayu berasal dari kawasan mangrove atau sumber yang pemanfaatannya memiliki ketentuan khusus.
KPH dan Instansi Terkait Diminta Memberikan Kejelasan
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi informasi yang simpang siur, instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul dan rantai distribusi arang.
Beberapa hal yang dapat diverifikasi antara lain jenis kayu yang digunakan, lokasi asal bahan baku, status kawasan, waktu produksi, volume arang, pihak pemasok, dokumen pengangkutan, serta tujuan perdagangan.
Jika seluruh proses pengadaan dan distribusi dapat dibuktikan sesuai ketentuan, maka klarifikasi tersebut penting disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, langkah selanjutnya menjadi kewenangan instansi yang berwenang sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, pihak KPH Kabupaten Kubu Raya masih perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan maupun status aktivitas pengangkutan dan perdagangan arang tersebut.
Klarifikasi Rusli sekaligus menjadi penegasan bahwa penyebutan angka Rp800 per kilogram sebagai “fee kepala desa” perlu diluruskan. Namun, di sisi lain, pertanyaan mengenai asal-usul kayu, legalitas stok arang, serta mekanisme pengangkutannya tetap menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan istilah antara fee dan biaya operasional.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini menempatkan keterangan Rusli sebagai klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya. Status legalitas bahan baku dan kegiatan perdagangan arang tetap membutuhkan verifikasi dari instansi berwenang. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki ruang untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi.
0 Komentar