JAKARTA/PONTIANAK — Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai perhatian dan kritik dari masyarakat.
Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/9/2026), Suharyanto menyampaikan bahwa aktivitas masyarakat di kedua provinsi tersebut secara umum masih berjalan.
Pernyataan itu disampaikan dalam laporan penanganan karhutla yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa, Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu. Hanya memang untuk keluar masuk khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini yang sedikit terganggu.”
Pernyataan tersebut kemudian mendapat beragam respons dari masyarakat di media sosial. Sebagian netizen menilai istilah “berjalan normal” perlu dilihat secara lebih luas, karena masyarakat memang masih beraktivitas bukan berarti terbebas dari dampak kabut asap.
“BERAKTIVITAS BUKAN BERARTI KONDISINYA NORMAL”
Kritik publik terutama diarahkan pada perbedaan antara aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dengan kondisi kesehatan serta kualitas udara.
Sejumlah warga mempertanyakan apakah kondisi masyarakat dapat disebut sepenuhnya normal ketika kabut asap masih mengganggu jarak pandang, penerbangan, kualitas udara dan kesehatan.
Sindiran pun bermunculan di media sosial.
Salah satu komentar yang beredar bahkan menyebut secara satir bahwa warga Kalbar dan Kalteng seolah memiliki “air purifier” di dalam paru-paru.
“Aman pak, paru-paru kami ada fitur air purifier,” tulis akun agung.adi.
Komentar tersebut menggambarkan keresahan sebagian masyarakat yang merasa harus tetap menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun kondisi udara belum sepenuhnya aman.
Di sisi lain, komentar publik tersebut merupakan respons warganet dan tidak dapat dijadikan sebagai data ilmiah mengenai kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
DOKTER SOROTI KASUS ISPA
Respons lainnya datang dari akun yang mengidentifikasi diri sebagai dokter, drmawansakup.spa.
Ia menyoroti kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak asap dan menyebut adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan.
“Kasus Pneumonia meningkat, tiap hari kasus anak dengan ISPA meningkat. Kehidupan bapak aja yang di Jakarta yang tetap normal gak ada asap. Kita di sini bengek,” tulis akun tersebut.
Pernyataan akun tersebut perlu dibedakan dari data resmi pemerintah. Namun, persoalan kesehatan akibat karhutla memang menjadi perhatian pemerintah.
Kementerian Kesehatan sebelumnya mencatat akumulasi 113.336 kasus ISPA akibat karhutla di tujuh provinsi hingga 9 September 2026.
Sementara itu, data yang dikutip dalam pemberitaan mengenai Kalimantan Barat mencatat 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026 berdasarkan data Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Kalbar melalui SKDR.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan apakah toko, rumah makan, kendaraan atau kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetapi juga menyangkut dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
BNPB SENDIRI MENGAKUI ASAP MASIH PEKAT
Di tengah polemik mengenai istilah “normal”, laporan resmi BNPB justru menunjukkan bahwa kondisi asap di sejumlah wilayah Kalimantan masih menjadi persoalan serius.
Dalam evaluasi penanganan karhutla Kalimantan Tengah pada 21 September 2026, BNPB menyebut sebagian besar wilayah Kalteng diliputi asap pekat hingga langit tampak berwarna oranye.
Jarak pandang di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan hanya sekitar 500 meter, sementara kualitas udara berdasarkan ISPU PM2,5 di beberapa kabupaten/kota masuk kategori berbahaya.
BNPB juga menyebut operasi udara menghadapi kendala akibat asap tebal dan jarak pandang rendah.
Kondisi tersebut menyebabkan helikopter water bombing tidak dapat beroperasi secara optimal.
“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar,” ujar Suharyanto dalam laporan BNPB.
Karena kondisi tersebut, BNPB kemudian meminta agar penanganan melalui operasi pemadaman darat diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur yang tersedia.
KALTENG BAHKAN JADI LOKASI KANTOR SEMENTARA BNPB
Menariknya, beberapa hari sebelum pernyataan mengenai aktivitas masyarakat tersebut, Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni datang langsung ke Kalimantan Tengah untuk memantau penanganan karhutla.
Pemerintah bahkan memutuskan untuk berkantor sementara di Kalimantan Tengah selama penanganan berlangsung.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga melaporkan bahwa kualitas udara berdasarkan indikator ISPU PM2,5 berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi jarak pandang turut berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Pada 20 September 2026, dilaporkan tidak terdapat penerbangan masuk maupun keluar Kalimantan Tengah.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa istilah “aktivitas masyarakat masih berjalan” perlu dibaca dalam konteks yang lebih lengkap.
Masyarakat tetap pergi bekerja, membuka toko, berdagang dan menjalankan kegiatan sehari-hari karena kehidupan harus terus berlangsung. Namun, keberlangsungan aktivitas tersebut tidak otomatis berarti kondisi lingkungan dan kesehatan berada dalam keadaan normal.
KALBAR JUGA MASIH BERHADAPAN DENGAN DAMPAK ASAP
Di Kalimantan Barat, BNPB sebelumnya juga mencatat kondisi asap yang cukup pekat.
Pada awal September, BNPB menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah Kalbar berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. BNPB juga mencatat sejumlah wilayah seperti Ketapang, Kubu Raya, Melawi dan Kayong Utara sebagai wilayah prioritas penanganan.
Dalam perkembangan lain, BNPB mencatat bahwa pada 8 September 2026 kepekatan kabut asap dan ISPU PM2,5 di Kalbar sempat berada pada level berbahaya, dengan jarak pandang di bawah satu kilometer. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan ribuan kasus ISPA dan perpanjangan pembelajaran dari rumah pada sejumlah wilayah.
Artinya, persoalan kabut asap tidak dapat semata-mata diukur dari apakah aktivitas masyarakat masih berlangsung.
NETIZEN MINTA PEMERINTAH TURUN DAN MERASAKAN LANGSUNG
Komentar lain dari masyarakat bahkan meminta pejabat pemerintah pusat untuk lebih sering berada di wilayah terdampak agar dapat melihat langsung kondisi yang dirasakan warga.
“Memang harusnya presiden beserta jajarannya tuh berkantor di Kalimantan. Biar tahu sendiri. Sebulan at least stay di tengah asap,” ujar akun misisdevi.
Komentar tersebut merupakan pendapat pribadi warganet, bukan representasi seluruh masyarakat Kalbar maupun Kalteng.
Namun, kritik tersebut memperlihatkan adanya tuntutan agar penanganan karhutla tidak hanya dilihat dari indikator aktivitas ekonomi, tetapi juga dari perspektif warga yang setiap hari menghadapi kualitas udara buruk.
NORMAL SECARA AKTIVITAS, BELUM TENTU NORMAL SECARA LINGKUNGAN
Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan pentingnya ketepatan penggunaan istilah ketika pemerintah menyampaikan kondisi bencana kepada publik.
Bahwa toko tetap buka, lalu lintas masih bergerak dan masyarakat tetap bekerja merupakan fakta yang dapat terjadi di tengah bencana.
Namun, indikator tersebut berbeda dengan ukuran kualitas udara, jarak pandang, jumlah kasus ISPA, gangguan penerbangan dan tingkat risiko kesehatan.
Karena itu, masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap: seberapa pekat asap, bagaimana kualitas udara, berapa kasus gangguan kesehatan, wilayah mana yang paling terdampak, bagaimana perkembangan titik api, serta apa langkah konkret pemerintah untuk melindungi masyarakat.
Pernyataan pemerintah pun diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi lapangan secara utuh agar tidak menimbulkan kesan bahwa kabut asap merupakan persoalan yang ringan hanya karena sebagian aktivitas masyarakat masih berjalan.
Pada saat yang sama, kritik terhadap pernyataan Kepala BNPB juga perlu ditempatkan secara proporsional. Suharyanto dalam berbagai kesempatan justru menyampaikan bahwa asap masih menjadi kendala penanganan karhutla dan pemerintah terus memperkuat operasi darat maupun udara.
Dengan demikian, perdebatan bukan semata-mata mengenai apakah masyarakat masih beraktivitas atau tidak, melainkan sejauh mana kondisi tersebut dapat disebut normal ketika masyarakat tetap harus beraktivitas di tengah ancaman kualitas udara buruk dan dampak kesehatan.
Fredy Legito
0 Komentar