Shopee, Tokopedia, Lazada dan Blibli Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22, Seller Mulai Bersiap
JAKARTA — Masa “tenang” bagi para seller online segera berakhir. Pemerintah memastikan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai diberlakukan pada 1 November 2026, setelah sebelumnya pelaksanaannya ditunda hingga 31 Oktober 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengumuman resmi mengenai penundaan pemberlakuan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. DJP menegaskan bahwa penundaan hanya mengubah waktu pemberlakuan dan tidak mengubah substansi kebijakan.
Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace sebagai pihak yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform digital.
EMPAT MARKETPLACE SUDAH DITUNJUK
DJP mencatat empat marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni:
- Blibli
- Shopee
- Tokopedia
- Lazada
Keempat penyelenggara tersebut tercantum dalam daftar resmi DJP sebagai pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPh.
Dengan demikian, seller yang selama ini berjualan melalui platform tersebut perlu memahami mekanisme baru sebelum pemberlakuan dimulai.
BUKAN PAJAK BARU
Meski membuat sebagian seller khawatir karena akan ada pemungutan otomatis dalam transaksi, DJP menegaskan bahwa kebijakan ini bukan menciptakan jenis pajak baru.
PMK 37/2025 pada dasarnya mengubah mekanisme pemungutan. Jika sebelumnya kewajiban pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh pedagang sesuai ketentuan perpajakan, melalui mekanisme baru marketplace akan menjadi pihak yang memungut PPh Pasal 22 tersebut.
Besarnya pemungutan ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Artinya, seller perlu memperhitungkan mekanisme tersebut dalam pengelolaan arus kas dan pencatatan usaha mulai November 2026.
SELLER OMZET SAMPAI Rp500 JUTA MASIH DAPAT PENGECUALIAN
Kabar penting bagi pelaku usaha kecil: tidak semua seller otomatis dikenai pemungutan PPh Pasal 22.
DJP menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 marketplace, sepanjang memenuhi ketentuan dan menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace.
Namun, pengecualian tersebut bukan berarti seller cukup diam dan tidak melakukan apa-apa.
Seller yang memenuhi kriteria tetap harus memperhatikan persyaratan administratif, termasuk penyampaian surat pernyataan sesuai ketentuan.
DJP juga menjelaskan bahwa perhitungan omzet tersebut tidak hanya melihat satu toko online secara terpisah. Untuk wajib pajak orang pribadi, peredaran bruto mencakup keseluruhan toko online maupun toko offline yang menjadi bagian dari peredaran bruto wajib pajak.
OMZET DI ATAS Rp500 JUTA, PEMUNGUTAN BERJALAN
Bagi seller orang pribadi yang omzetnya telah melewati batas Rp500 juta dan memenuhi kriteria pemungutan, mekanisme PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen akan mulai diterapkan sesuai ketentuan.
DJP memberikan contoh bahwa ketika omzet pedagang telah melewati Rp500 juta pada tahun berjalan, pedagang wajib menyampaikan surat pernyataan bermeterai mengenai kondisi omzet tersebut. Setelah itu, marketplace mulai melakukan pemungutan pada masa berikutnya sesuai ketentuan.
Karena itu, seller perlu mulai memeriksa total omzet, bukan hanya omzet dari satu akun atau satu marketplace.
BUKAN BERARTI 0,5 PERSEN HILANG BEGITU SAJA
Hal lain yang perlu dipahami seller adalah sifat pemungutan tersebut dalam administrasi perpajakan.
DJP menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh Final bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan tertentu. Sementara bagi wajib pajak yang tidak menggunakan skema tersebut, pungutan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.
Dengan kata lain, seller perlu melihat pemungutan 0,5 persen tersebut sebagai bagian dari mekanisme administrasi perpajakan, bukan sekadar biaya tambahan yang otomatis menjadi pajak baru di luar kewajiban yang sudah ada.
NOVEMBER 2026 JADI MOMEN PERUBAHAN
Setelah masa penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026, pemungutan berdasarkan PMK 37/2025 dijadwalkan mulai berjalan pada 1 November 2026.
DJP menyebut penundaan sebelumnya dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah.
Kini, setelah tanggal pemberlakuan ditetapkan, seller memiliki waktu untuk memastikan administrasi dan data omzet mereka sudah sesuai.
Pertanyaan yang paling penting bukan lagi “jadi atau tidak pajaknya?”, melainkan:
Apakah seller sudah mengetahui total omzetnya?
Apakah surat pernyataan omzet sudah disiapkan bagi yang memenuhi syarat pengecualian?
Apakah pencatatan transaksi online dan offline sudah tertib?
Apakah seller memahami bagaimana PPh yang dipungut marketplace akan diperhitungkan dalam kewajiban pajaknya?
Sebab ketika sistem pemungutan mulai berjalan, transaksi melalui marketplace akan terhubung dengan mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh platform.
Bagi seller kecil yang omzetnya masih sampai Rp500 juta dan memenuhi persyaratan pengecualian, ketentuan ini memberikan perlindungan agar tidak langsung dikenai pemungutan.
Sementara bagi seller dengan omzet lebih tinggi, perubahan terbesar terletak pada siapa yang melakukan pemungutan: marketplace yang ditunjuk pemerintah akan menjalankan mekanisme tersebut.
Dengan tanggal 1 November 2026 yang semakin dekat, para seller online kini perlu bersiap menghadapi perubahan mekanisme perpajakan digital tersebut.
Masa “tenang” berakhir. Sistem baru segera berjalan.
0 Komentar