PONTIANAK — Borneo Harapan Nusantara (BHN) resmi dideklarasikan di Novotel Pontianak Convention Centre, Kalimantan Barat, Rabu, 9 September 2026. Deklarasi tersebut menjadi momentum bagi BHN untuk menegaskan posisi organisasi sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, sekaligus memberikan kritik dan koreksi apabila ditemukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan yang dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Deklarasi BHN mengusung semangat “Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan” sebagai pijakan bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, sekaligus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Ketua Umum Borneo Harapan Nusantara, Dr. Drs. Alexius Akim, menegaskan bahwa BHN tidak hadir sekadar sebagai organisasi baru. BHN ingin menjadi ruang bersama untuk menyatukan potensi, kepedulian, pengalaman dan gagasan masyarakat dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat.
Menurut Alexius, posisi BHN sebagai mitra pemerintah tidak boleh dipahami sebagai sikap untuk selalu membenarkan setiap kebijakan pemerintah.
“BHN muncul di Kalimantan Barat sebagai mitra dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang namanya mitra ini berarti kita ikut mendampingi, menyukseskan dan mengoreksi manakala pembangunan itu menyimpang,” tegas Alexius Akim, Rabu (9/9/2026).
Empat Nilai Menjadi Landasan BHN
Alexius menjelaskan, BHN memiliki empat nilai utama yang menjadi napas perjuangan organisasi dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Keempat nilai tersebut yakni kesetaraan dan keadilan sosial, partisipasi demokratis, kemandirian ekonomi rakyat, serta persatuan dan solidaritas.
“BHN ini muncul landasannya ada empat nilai. Nilai yang pertama kesetaraan dan keadilan sosial, lalu yang kedua partisipasi yang kooperatif, yang ketiga kemandirian ekonomi rakyat, keempat persatuan dan solidaritas. Jadi napas BHN itu di empat nilai ini,” tambahnya.
Empat nilai tersebut menjadi dasar BHN dalam memandang pembangunan. Menurut organisasi tersebut, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek, besarnya anggaran ataupun cepatnya pembangunan dilaksanakan.
Pembangunan juga harus dilihat dari aspek pemerataan manfaat, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, transparansi serta sejauh mana masyarakat mendapatkan akses dan manfaat secara nyata.
Lingkungan Hidup Jadi Fokus Utama
Salah satu fokus utama BHN adalah persoalan lingkungan hidup.
Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan, lahan gambut, perkebunan, pertambangan dan berbagai aktivitas ekonomi yang memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab.
Karena itu, BHN menyatakan akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Alexius menyebut, sebelumnya terdapat dua perwakilan BHN, yakni Sekjen dan Wakil Sekjen BHN, yang turut mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ketika meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.
“Fokus kedua yaitu infrastruktur, yang ke depannya akan menjadi satu di antara program utama BHN. Begitu juga dengan pendidikan, hukum yang selama ini kami nilai kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Tentunya hal inilah yang akan tetap kami kritisi,” tutur Alexius.
Bagi BHN, persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan dapat berdampak terhadap sumber air, pertanian, perkebunan, kesehatan, mata pencaharian hingga kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dinilai harus berjalan secara beriringan.
Infrastruktur Tidak Hanya Dilihat dari Banyaknya Proyek
Selain lingkungan hidup, infrastruktur juga menjadi salah satu perhatian BHN.
Organisasi tersebut menilai pembangunan infrastruktur harus dilihat dari kebutuhan masyarakat, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, pemerataan manfaat serta keberlanjutan.
Pertanyaan yang ingin dikawal bukan hanya mengenai berapa banyak jalan atau fasilitas publik yang dibangun.
Lebih jauh, BHN ingin melihat apakah pembangunan tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat, apakah kualitasnya sesuai, apakah anggarannya dapat dipertanggungjawabkan dan apakah manfaatnya dirasakan secara merata.
Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Pendidikan dan Hukum Turut Dikawal
BHN juga menempatkan pendidikan dan hukum sebagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian.
Pendidikan dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara sektor hukum dipandang penting karena masyarakat kecil kerap berada pada posisi yang lemah ketika menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, BHN menyatakan tidak akan ragu memberikan kritik apabila menemukan kebijakan atau praktik yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kritik tersebut, menurut BHN, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat.
Persoalan Pertanahan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan pertanahan juga menjadi salah satu perhatian BHN.
Sengketa kepemilikan, batas tanah, administrasi pertanahan, penguasaan lahan hingga konflik antara masyarakat dan badan usaha merupakan persoalan yang masih ditemukan di berbagai daerah.
BHN menilai masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan pertanahan dan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
BHN Ingin Jadi Jembatan Masyarakat dan Pemerintah
Wakil Ketua BHN, Kartius, mengatakan tantangan organisasi ke depan adalah bagaimana kesenjangan pembangunan di daerah mendapatkan perhatian pemerintah.
BHN ingin mengambil posisi sebagai jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Kami ingin mengumpulkan kemampuan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk berkolaborasi, memberikan kontribusi, serta menyampaikan kritik yang konstruktif demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” ujar Kartius.
Menurutnya, mayoritas pengurus dan anggota BHN merupakan pensiunan PNS yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal organisasi untuk memahami persoalan pemerintahan sekaligus membantu memberikan alternatif penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bukan Oposisi, Tetapi Tidak Diam
Posisi BHN ditegaskan bukan sebagai bagian dari pemerintah dan bukan pula sebagai kelompok yang memosisikan pemerintah sebagai musuh.
BHN menyatakan diri sebagai mitra yang siap mendampingi, memberikan masukan, mengawal dan melakukan koreksi.
Artinya, ketika pemerintah menjalankan pembangunan dengan benar dan memberikan manfaat kepada masyarakat, BHN akan memberikan dukungan.
Namun apabila ditemukan persoalan, kebijakan yang dinilai tidak adil atau pelaksanaan pembangunan yang menyimpang, BHN menyatakan akan menggunakan fungsi kontrolnya.
Dukungan tidak berarti membenarkan semuanya. Kritik tidak otomatis berarti oposisi. Pengawasan tidak harus dilakukan dengan permusuhan.
Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
Dalam menjalankan fungsi tersebut, BHN juga menyoroti pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BHN menilai persoalan pembangunan tidak boleh terus diselesaikan dengan pola saling melempar tanggung jawab.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan tertentu. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki kewenangan masing-masing.
Karena itu, ketika muncul persoalan, masing-masing pihak harus menjalankan tugas dan fungsinya serta membangun koordinasi.
Masyarakat, menurut BHN, tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab.
Masyarakat membutuhkan penyelesaian.
Karhutla: BHN Serukan Kolaborasi
Dalam momentum deklarasi tersebut, persoalan karhutla juga menjadi perhatian.
Ketua BHN Kalimantan Barat, Hakim, menyerukan agar pemerintah, perusahaan dan masyarakat tidak saling menyalahkan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.
Menurut Hakim, karhutla merupakan persoalan bersama yang tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah.
“Semua masyarakat harus terlibat. Pemerintah sendiri tidak mampu, masyarakat harus terlibat,” ujar Hakim.
Namun, keterlibatan masyarakat bukan berarti membenarkan pembakaran lahan secara sembarangan.
Hakim menekankan pentingnya membedakan antara aktivitas pembukaan ladang tradisional yang dilakukan dengan tata cara tertentu dengan pembakaran yang tidak terkendali.
Jangan Semua Kebakaran Dibebankan kepada Ladang Masyarakat
Hakim juga mengkritisi anggapan bahwa seluruh persoalan asap dan kebakaran selalu berasal dari aktivitas masyarakat membuka ladang.
Menurutnya, tidak semua kebakaran berasal dari aktivitas tersebut.
“Jangan hanya ladang berpindah yang menjadi sasaran. Katanya ladang berpindah membuat asap dan kebakaran, padahal tidak semua itu,” tegasnya.
Ia menegaskan, apabila terdapat unsur kesengajaan maupun pelanggaran, baik dilakukan perusahaan, masyarakat maupun pihak lainnya, maka penanganannya harus berdasarkan fakta dan bukti.
Perusahaan dan Masyarakat Harus Sama-Sama Bertanggung Jawab
BHN berpandangan bahwa pengawasan karhutla tidak boleh hanya diarahkan kepada masyarakat kecil.
Namun pada saat yang sama, masyarakat juga tidak boleh menjadikan alasan tradisi sebagai pembenaran untuk melakukan pembakaran tanpa pengendalian.
“Kalau memang ada unsur kesengajaan, baik dari perusahaan maupun masyarakat, harus ditindak,” kata Hakim.
Menurutnya, prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Apresiasi terhadap Menteri Kehutanan
Hakim juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Menteri Kehutanan yang disebut telah mencabut izin perusahaan yang dinilai bermasalah.
Ia mengaku pernah melihat langsung kondisi lapangan dan menemukan kawasan yang menurutnya memerlukan perhatian serius.
“Saya menaruh apresiasi kepada Menteri Kehutanan yang sudah mencabut izin,” katanya.
Menurut Hakim, kerusakan lingkungan pada akhirnya dapat membuat masyarakat menjadi pihak yang ikut menanggung kerugian.
“Lingkungan kita menjadi rusak, masyarakat rugi, menjadi korban,” ujarnya.
Jangan Tunggu Asap Tebal Baru Bergerak
BHN mendorong pemerintah memiliki konsep pencegahan karhutla yang lebih matang.
Pemetaan wilayah rawan, pengawasan, kesiapan personel dan peralatan serta komunikasi dengan masyarakat di tingkat desa dinilai harus dilakukan sebelum kebakaran meluas.
“Salah satu perhatian kita supaya pemerintah betul-betul mau banyak konsep dan mempunyai persiapan menghadapi kebakaran hutan atau asap yang tebal ini, supaya tidak berkelanjutan setiap tahun,” kata Hakim.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menambah potensi titik api.
“Kalau melihat semakin parah, harapannya semua pihak terlibat untuk tidak membakar lagi. Kalau tidak tahu kebakaran, jangan ditambah-tambah lagi,” ujarnya.
Belajar dari Kearifan Lokal
Hakim juga menceritakan pengalaman masyarakat dalam membuka ladang puluhan tahun lalu.
Menurutnya, pembakaran ladang pada masa itu tidak dilakukan secara sembarangan.
Masyarakat harus memperhatikan kondisi lahan, membuat sekat atau batas, melihat arah angin serta memperhatikan waktu sebelum melakukan pembakaran.
Ia bahkan menyebut orang yang terlibat dalam pembakaran membawa ranting yang masih hidup untuk mengantisipasi apabila api mulai menjalar.
“Setiap orang yang terlibat membakar ladang itu membawa ranting yang masih hidup,” katanya.
Ranting tersebut digunakan untuk membantu memadamkan api apabila api bergerak keluar dari area yang telah ditentukan.
Hakim juga menyebut adanya konsekuensi adat apabila api menjalar ke lahan orang lain dan menimbulkan kerugian.
“Kalau dia menjalar ke tempat lain, ada konsekuensi hukum adat,” ujarnya.
Menurutnya, nilai pengawasan dan tanggung jawab sosial tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pencegahan karhutla saat ini.
Namun, penerapan nilai adat tetap harus berjalan sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Api
Hakim menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar vegetasi.
Di balik kebakaran terdapat persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi masyarakat, tata kelola lahan, pengawasan perusahaan hingga kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau.
Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif.
Pemerintah harus memperkuat pencegahan. Perusahaan harus menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan. Masyarakat harus menjaga lahan dan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Sementara aparat penegak hukum harus memastikan aturan ditegakkan secara adil berdasarkan bukti.
Legalitas BHN Disebut Telah Terbit Sejak 2025
Sementara itu, Pengawas BHN, Junaedi, mengatakan legalitas BHN sebenarnya telah terbit dan memiliki kekuatan hukum sejak Februari 2025.
Namun, deklarasi organisasi baru dapat dilaksanakan pada September 2026.
Ia berharap BHN dapat terus berkarya, membangun kemitraan dengan pemerintah dan membantu masyarakat melalui berbagai kontribusi nyata.
Diuji oleh Pembuktian di Lapangan
Deklarasi BHN pada akhirnya bukan hanya tentang pembentukan sebuah organisasi, tetapi juga menjadi awal dari tantangan yang lebih besar.
Dengan agenda yang mencakup lingkungan hidup, infrastruktur, pendidikan, hukum, pertanahan, ekonomi rakyat serta persoalan sosial lainnya, publik tentu akan menunggu sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam kerja nyata.
BHN menyatakan siap mengawal pembangunan, mendampingi pemerintah dan memberikan kritik konstruktif.
Namun, kemitraan tersebut juga menuntut independensi, objektivitas dan keberanian untuk menyampaikan kritik apabila ditemukan persoalan.
Deklarasi ditutup dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Ketua Umum BHN Alexius Akim.
Semangat yang dibawa adalah “Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan”.
Bagi BHN, pembangunan Kalimantan Barat harus berjalan dengan prinsip keadilan, pemerataan, keberlanjutan dan kepentingan masyarakat.
Bukan menjadi penonton pembangunan, bukan pula sekadar menjadi pengkritik, tetapi hadir sebagai mitra yang mendampingi, mengawal dan mengoreksi ketika diperlukan.
Kini, setelah deklarasi digelar, masyarakat menunggu bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.
Fredy Legito
0 Komentar