PONTIANAK — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas OSO mendesak penyelenggara Indonesia Palm Oil Smallholder Conference (IPOSC) & Exhibition 2026 membatalkan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 22–23 September 2026 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
IPOSC 2026 merupakan forum dan pameran yang mempertemukan pekebun, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam sektor kelapa sawit.
Namun, rencana penyelenggaraan agenda tersebut kini dipertanyakan BEM Universitas OSO karena berlangsung ketika Kalimantan Barat masih menghadapi persoalan serius berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah.
Bagi BEM Universitas OSO, persoalannya bukan sekadar apakah sebuah konferensi dan pameran dapat diselenggarakan secara teknis, tetapi apakah momentum pelaksanaannya tepat ketika masyarakat Kalimantan Barat sedang menghadapi kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan.
38 Ribu Hektare Lebih Lahan Terindikasi Terbakar
BEM Universitas OSO menyoroti data yang disebut bersumber dari BNPB melalui Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan (SiPongi) Kementerian Kehutanan.
Berdasarkan data tersebut, per 14 September 2026 pukul 10.23 WIB, indikasi luas lahan terbakar di Kalimantan Barat disebut mencapai 38.310,89 hektare.
Angka tersebut, menurut data yang dikutip, menjadi yang terbesar di antara enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla, dengan total indikasi luas lahan terbakar di enam provinsi mencapai 85.765,57 hektare.
Data tersebut menjadi salah satu alasan BEM Universitas OSO mempertanyakan apakah pelaksanaan IPOSC tetap relevan dilakukan dalam situasi seperti sekarang.
Ketua BEM Universitas OSO, Irvan Surya, menilai kondisi masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama.
“Pertanyaan kami sederhana, apakah sekarang memang waktu yang tepat untuk menyelenggarakan IPOSC ketika kondisi Kalimantan Barat sedang tidak baik-baik saja? Per 14 September, lebih dari 38 ribu hektare lahan terindikasi terbakar di Kalimantan Barat. Di saat yang sama, kualitas udara Pontianak tercatat berada pada kategori berbahaya. Menurut kami, kondisi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Irvan.
AQI Pontianak Disebut Capai 935
Sorotan BEM Universitas OSO tidak berhenti pada luas lahan yang terindikasi terbakar.
Kondisi kualitas udara Pontianak juga menjadi perhatian. Berdasarkan data IQAir yang dikutip BEM, pada 14 September 2026 pukul 11.00 waktu setempat, AQI US Pontianak tercatat sebesar 935 dengan kategori “Hazardous” atau berbahaya.
Konsentrasi PM2.5 dalam data tersebut disebut mencapai 544 µg/m³.
Jika kondisi tersebut benar-benar berlangsung pada saat agenda IPOSC digelar, BEM menilai aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun peserta kegiatan perlu menjadi pertimbangan serius.
Sebab, konferensi dan exhibition bukan hanya menghadirkan penyelenggara, tetapi juga berpotensi mendatangkan peserta, pelaku usaha, pekebun, tamu, serta berbagai pihak dari luar daerah.
BEM: Kami Tidak Memusuhi Petani Sawit
BEM Universitas OSO menegaskan kritik yang disampaikan bukan merupakan penolakan terhadap petani sawit maupun sektor kelapa sawit secara keseluruhan.
Menurut mereka, sektor sawit memiliki peran penting bagi perekonomian dan masyarakat. Namun, keberadaan sektor ekonomi tersebut harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap persoalan lingkungan.
“Kami tidak sedang memusuhi petani sawit. Kami juga tidak mengatakan bahwa sawit tidak boleh ada. Yang kami persoalkan adalah momentum dan kepekaan. Ketika masyarakat sedang menghadapi karhutla dan kualitas udara yang memburuk, mengapa agenda konferensi dan expo tetap dijadwalkan berlangsung?” tegas Irvan.
BEM menilai kritik tersebut harus dipahami sebagai pertanyaan mengenai prioritas dan kepekaan sosial, bukan sebagai upaya menghambat perkembangan industri sawit.
Bicara Masa Depan Sawit, Lingkungan Jangan Dikesampingkan
Menurut BEM Universitas OSO, pembicaraan mengenai masa depan industri sawit seharusnya tidak dapat dilepaskan dari isu lingkungan dan keberlanjutan.
Produktivitas, teknologi, mekanisasi, peningkatan produksi, maupun pengembangan usaha sawit dinilai penting. Namun, seluruh agenda tersebut juga harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan lingkungan.
“Kalau kita ingin berbicara tentang masa depan sawit, maka kita juga harus berani berbicara tentang lingkungan. Jangan sampai kita sibuk membicarakan produktivitas, teknologi dan mekanisasi, sementara persoalan lingkungan yang sedang dihadapi masyarakat justru tidak menjadi perhatian,” katanya.
Bagi BEM, justru forum seperti IPOSC seharusnya memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan tersebut.
Sektor sawit dan isu lingkungan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keberlanjutan lingkungan semestinya menjadi bagian penting dalam pembahasan masa depan perkebunan dan ekonomi sawit.
Keselamatan Masyarakat Dipersoalkan
BEM Universitas OSO juga menilai keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan penyelenggaraan sebuah agenda.
“Ketika masyarakat sedang menghadapi dampak asap dan kualitas udara yang buruk, keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan sebuah agenda acara. Ini bukan hanya soal apakah sebuah kegiatan bisa dilaksanakan, tetapi apakah kegiatan tersebut tepat dilaksanakan dalam kondisi seperti sekarang,” ujar Irvan.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila kondisi kualitas udara dan karhutla masih belum terkendali ketika tanggal pelaksanaan kegiatan semakin dekat.
Menurut BEM, penyelenggara masih memiliki ruang untuk mengambil keputusan yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
Batal atau Tunda Bukan Berarti Anti-Sawit
BEM Universitas OSO menolak anggapan bahwa pembatalan atau penundaan kegiatan otomatis berarti sikap anti-sawit maupun anti-pembangunan.
“Menunda atau membatalkan sebuah kegiatan bukan berarti anti-sawit dan bukan berarti anti-pembangunan. Justru dalam situasi seperti ini, keputusan untuk membatalkan kegiatan dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat sedang menghadapi dampak karhutla, sementara kegiatan tetap berjalan seolah-olah keadaan sedang baik-baik saja,” lanjutnya.
BEM menilai keputusan tersebut dapat menjadi bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak kabut asap.
Apalagi apabila kondisi darurat karhutla masih berlangsung dan kualitas udara belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Desak Pembatalan, Bukan Sekadar Evaluasi
Atas seluruh pertimbangan tersebut, BEM Universitas OSO menyampaikan tuntutan secara tegas: IPOSC 2026 diminta dibatalkan, bukan sekadar dievaluasi.
“Kami meminta pembatalan, bukan sekadar evaluasi. Jangan menunggu keadaan semakin buruk. Jangan menunggu semakin banyak masyarakat yang terdampak. Kalimantan Barat sedang tidak baik-baik saja, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkas Irvan.
Desakan tersebut kini menempatkan penyelenggara IPOSC 2026 pada satu pertanyaan utama:
Apakah agenda konferensi dan exhibition akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal ketika Kalimantan Barat masih menghadapi karhutla dan kualitas udara yang dilaporkan berada pada kondisi berbahaya?
Bagi BEM Universitas OSO, jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya menyangkut teknis pelaksanaan sebuah acara, tetapi juga menunjukkan sejauh mana penyelenggara memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di lokasi kegiatan.
Pada akhirnya, BEM Universitas OSO menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan publik, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi karhutla dan kualitas udara yang buruk.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan tanggapan kepada penyelenggara IPOSC 2026, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Hamzah
0 Komentar