SINTANG, KALIMANTAN BARAT — Program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi petani justru menjadi sorotan ketika kondisi fisiknya diduga mulai menunjukkan kerusakan dalam waktu yang relatif singkat.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini dipertanyakan setelah ditemukan sejumlah bagian bangunan irigasi yang dilaporkan mengalami keretakan.
Ironisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pekerjaan tersebut disebut baru selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Namun, belum genap satu tahun sejak pekerjaan selesai, sejumlah persoalan sudah mulai terlihat.
Keretakan pada konstruksi, kondisi saluran yang disebut kurang terawat, hingga dugaan adanya pengurangan volume pekerjaan menjadi perhatian masyarakat dan tim yang melakukan penelusuran di lokasi.
Pertanyaannya pun menjadi serius:
Apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan volume yang direncanakan?
Atau justru terdapat persoalan dalam kualitas pelaksanaan yang menyebabkan bangunan mengalami kerusakan lebih cepat?
Belum Seumur Jagung, Keretakan Sudah Terlihat
Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi pada Senin, 10 Agustus 2026, beberapa bagian bangunan program P3-TGAI dilaporkan telah menunjukkan keretakan.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya, mengingat pembangunan infrastruktur irigasi seharusnya dirancang untuk memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang.
Keretakan pada bangunan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana.
Namun, kondisi tersebut merupakan fakta fisik yang patut diperiksa secara teknis.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Apakah keretakan terjadi akibat mutu material?
Apakah metode pekerjaan tidak sesuai ketentuan?
Apakah terdapat persoalan pada struktur tanah?
Ataukah pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kompetensi teknis.
Karena proyek yang menggunakan anggaran negara tidak boleh hanya dinilai dari laporan administrasi.
Kondisi fisik di lapangan adalah salah satu ukuran paling nyata dari kualitas sebuah pembangunan.
Saluran Disebut Kurang Terawat, Bahkan Tertimbun Material
Selain persoalan keretakan, kondisi di lapangan juga disebut memperlihatkan adanya bagian kegiatan yang sudah tidak terawat sebagaimana mestinya.
Tim yang melakukan penelusuran menemukan informasi mengenai salah satu titik saluran yang disebut telah tertimbun material dan pohon hasil penebangan untuk kepentingan pembukaan atau aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan manfaat program.
P3-TGAI pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan tata kelola air dan mendukung kebutuhan pertanian masyarakat.
Jika saluran yang dibangun kemudian tertutup, tertimbun, atau tidak dapat digunakan secara maksimal, maka tujuan pembangunan perlu dievaluasi.
Namun, persoalan pemeliharaan harus dibedakan dengan persoalan kualitas pembangunan.
Jika kerusakan terjadi akibat aktivitas pihak lain setelah pekerjaan selesai, maka perlu diketahui siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan.
Sebaliknya, jika kerusakan berasal dari kelemahan konstruksi, maka persoalannya dapat berkaitan dengan kualitas pekerjaan.
Dua hal tersebut harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh dicampuradukkan.
Dugaan Pengurangan Volume Jadi Sorotan
Persoalan lain yang lebih serius adalah munculnya informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, panjang pekerjaan yang direncanakan disebut mencapai sekitar 180 meter.
Namun, hasil pengamatan awal di lapangan disebut menunjukkan panjang pekerjaan yang diduga hanya berada pada kisaran 110 hingga 120 meter.
Jika informasi tersebut benar dan setelah dilakukan pengukuran resmi ditemukan adanya kekurangan volume dibandingkan dokumen perencanaan atau kontrak, maka persoalan tersebut tentu harus mendapat perhatian serius.
Sebab dalam pekerjaan yang menggunakan APBN, setiap volume pekerjaan memiliki nilai anggaran.
Pengurangan volume tidak dapat dibenarkan tanpa dasar perubahan pekerjaan yang sah.
Apabila memang terdapat perubahan volume, harus terdapat dasar administrasi dan dokumen yang menjelaskan alasan perubahan tersebut.
Mulai dari perubahan kondisi lapangan, penyesuaian desain, hingga mekanisme perubahan pekerjaan.
Karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap:
- Dokumen rencana pekerjaan;
- Rencana Anggaran Biaya;
- Gambar teknis;
- Volume yang direncanakan;
- Volume yang benar-benar dikerjakan;
- Laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Dokumentasi pembangunan;
- Serta dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana.
Dokumen harus berbicara dan lapangan harus membuktikan.
Tidak Bisa Langsung Disebut Korupsi, Tetapi Harus Diaudit
Dugaan adanya pengurangan volume pekerjaan memang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara.
Namun secara hukum, dugaan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.
Untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara diperlukan proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Audit dan pengukuran teknis menjadi bagian penting dalam menentukan apakah benar terdapat ketidaksesuaian.
Apabila ditemukan adanya pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume fisik, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menelusuri lebih lanjut kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sejumlah ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Namun penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada bukti dan hasil penyidikan.
Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan dugaan semata. Tetapi dugaan yang didukung fakta juga tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Kualitas Bangunan Harus Diuji
Keretakan yang ditemukan dalam waktu singkat juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas konstruksi.
Pekerjaan infrastruktur tidak hanya dinilai dari bentuk akhirnya.
Kualitas material dan metode pekerjaan harus memenuhi standar teknis.
Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengujian teknis terhadap:
- Mutu beton atau pasangan konstruksi;
- Ketebalan bangunan;
- Kekuatan struktur;
- Kedalaman pondasi;
- Kondisi tanah;
- Sistem aliran air;
- Metode pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk menentukan apakah kerusakan merupakan bagian dari persoalan pemeliharaan biasa atau terdapat kegagalan konstruksi.
Tanggung Jawab Kegagalan Bangunan
Dalam sistem hukum konstruksi Indonesia, tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan merupakan persoalan serius.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan.
Namun penetapan suatu kondisi sebagai kegagalan bangunan harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan penilaian yang memenuhi ketentuan teknis dan hukum.
Karena itu, kondisi retak pada bangunan tidak dapat langsung disebut sebagai kegagalan bangunan tanpa pemeriksaan ahli.
Tetapi retakan tersebut dapat menjadi alasan kuat untuk dilakukan evaluasi.
Terlebih apabila proyek masih relatif baru.
APBN Harus Menghasilkan Manfaat, Bukan Sekadar Bangunan
Program P3-TGAI dibuat dengan tujuan membantu masyarakat, khususnya kelompok tani, dalam meningkatkan pengelolaan air.
Program tersebut seharusnya memberikan manfaat nyata.
Saluran irigasi harus berfungsi.
Air harus dapat dikelola.
Dan pembangunan harus mendukung produktivitas pertanian.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat selesai ketika dilakukan serah terima.
Tetapi setelah beberapa bulan, bangunan mulai retak, saluran tidak berfungsi maksimal, dan masyarakat kembali mempertanyakan kualitas pekerjaan.
Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan proyek.
Pembangunan harus menghasilkan manfaat.
Tim Berencana Melapor ke Kejati Kalbar
Atas sejumlah informasi dan hasil penelusuran awal tersebut, tim yang melakukan investigasi menyatakan berencana membawa persoalan ini kepada aparat penegak hukum.
Rencana pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dimaksudkan agar pihak yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab seluruh dugaan yang berkembang.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka informasi tersebut dapat menjadi klarifikasi bagi semua pihak.
Namun jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan kondisi fisik di lapangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat Berhak Mendapatkan Jawaban
Publik kini menunggu kejelasan.
Berapa sebenarnya panjang pekerjaan yang direncanakan?
Berapa panjang yang benar-benar dibangun?
Mengapa sejumlah bagian mengalami keretakan dalam waktu relatif singkat?
Apakah terdapat perubahan pekerjaan yang sah?
Siapa yang melakukan pengawasan?
Dan apakah kelompok penerima manfaat telah menerima pekerjaan sesuai dengan perencanaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui pernyataan.
Pengukuran harus dilakukan.
Dokumen harus diperiksa.
Kondisi fisik harus diuji.
Karena setiap rupiah APBN harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kejati Kalbar Diharapkan Melakukan Penelusuran
Jika laporan resmi nantinya disampaikan, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penelaahan secara profesional dan objektif.
Pemeriksaan lapangan dapat menjadi langkah awal untuk memastikan apakah seluruh informasi yang dihimpun benar.
Sebab, dalam perkara pembangunan fisik, fakta sering kali dapat ditemukan melalui perbandingan sederhana antara dokumen dan kondisi lapangan.
Berapa meter yang direncanakan?
Berapa meter yang dibangun?
Material apa yang seharusnya digunakan?
Material apa yang benar-benar ditemukan?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penting dalam menentukan apakah terdapat persoalan administratif, persoalan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang lebih serius.
Jangan Biarkan APBN Retak Bersama Bangunannya
Keretakan pada sebuah bangunan mungkin dapat diperbaiki.
Tetapi keretakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara jauh lebih sulit dipulihkan.
Karena itu, dugaan persoalan pada Program P3-TGAI di Desa Landau Kodam harus dijawab melalui pemeriksaan terbuka dan profesional.
Jika tidak ada pelanggaran, buktikan.
Jika terdapat kekurangan pekerjaan, perbaiki.
Dan jika ditemukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara, proses sesuai ketentuan.
APBN bukan milik segelintir orang.
APBN adalah uang rakyat.
Dan setiap proyek yang dibangun dengan uang rakyat harus memberikan manfaat yang nyata kepada rakyat.
Jangan sampai bangunan belum seumur jagung sudah retak, sementara pertanggungjawaban justru dibiarkan menghilang.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan keretakan, pengurangan volume, dan ketidaksesuaian pekerjaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi melalui pengukuran teknis, pemeriksaan dokumen, audit, dan apabila diperlukan penyelidikan oleh instansi yang berwenang. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap pihak mana pun. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pelaksana program, kelompok penerima manfaat, pihak pengawas, instansi teknis, serta seluruh pihak terkait.
(TIM INVESTIGASI/REDAKSI)
0 Komentar