SINTANG — Kelangkaan dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali mendapat sorotan publik. Persoalan distribusi yang berdampak pada panjangnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendorong gabungan organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM menggelar aksi damai.
Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sintang, Rabu (9/9/2026). Aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka dengan tuntutan agar persoalan kelangkaan BBM tidak hanya dilihat sebagai persoalan antrean di SPBU, tetapi juga ditelusuri dari sisi distribusi, tata kelola penyaluran, pengawasan hingga kondisi jalur transportasi BBM menuju Sintang.
Aksi sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi melalui surat pemberitahuan kepada pihak terkait.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung di lokasi. Keduanya mendampingi pihak Pertamina untuk menerima perwakilan massa sekaligus mengikuti proses mediasi.
Pertemuan antara perwakilan Ormas, Pertamina, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut berlangsung kondusif.
Wabup: Aspirasi Masyarakat Merupakan Niat Baik
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menyambut positif aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Sintang yang saat ini menghadapi kesulitan memperoleh BBM.
“Tadi telah memberikan masukan. Saya pikir apa yang menjadi masukan dari teman-teman saat ini merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang,” ujar Florensius Ronny usai pertemuan.
Namun demikian, persoalan kelangkaan BBM di Sintang tidak sesederhana persoalan jumlah pasokan di SPBU.
Ronny mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama saat ini berada pada jalur distribusi BBM.
Musim kemarau panjang menyebabkan kondisi sejumlah jalur sungai mengalami penyusutan sehingga kapal pengangkut BBM tidak dapat melintas seperti kondisi normal.
Akibatnya, distribusi BBM menuju Sintang harus dialihkan melalui jalur darat dari Pontianak.
Perubahan jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu tempuh pengiriman yang menjadi lebih panjang.
“Musim kemarau panjang membuat jalur sungai tidak bisa dilalui kapal pengangkut BBM, sehingga distribusi terpaksa dialihkan sepenuhnya melalui jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu tempuh hingga satu hari penuh,” jelasnya.
Masalah Distribusi Tak Boleh Berhenti pada Alasan Kemarau
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena kebutuhan BBM masyarakat tidak berhenti hanya karena kondisi sungai mengalami penurunan debit.
BBM dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat, transportasi, usaha, perdagangan, pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi lainnya.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah dan Pertamina tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hambatan distribusi, tetapi juga menyiapkan skema distribusi alternatif yang mampu menjamin ketersediaan BBM di Sintang.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana BBM sampai ke Sintang, tetapi juga bagaimana BBM tersebut kemudian disalurkan secara tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat.
Antrean panjang di SPBU menjadi indikator bahwa persoalan di lapangan membutuhkan penanganan yang lebih konkret.
Jika pasokan terbatas sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, maka pengaturan distribusi dan pengawasan menjadi semakin penting.
Pemkab Siapkan Regulasi dan Surat Edaran
Menanggapi masukan masyarakat terkait penertiban di tingkat penyalur, Pemkab Sintang menyatakan akan segera menindaklanjutinya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ronny mengatakan pihaknya akan melihat berbagai opsi, termasuk penerapan regulasi maupun surat edaran untuk mendukung penataan distribusi BBM di tingkat daerah.
“Langsung segera kita follow up apa yang memang menjadi ranah pemerintah daerah. Coba kita akan masuk dengan regulasi-regulasi, ataupun dengan surat-surat edaran,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kelangkaan BBM tidak hanya bersifat reaktif ketika antrean sudah mengular.
Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang mampu membaca persoalan sejak awal, termasuk ketika terjadi gangguan distribusi akibat kondisi alam.
Kapolres: Antrean Panjang Jangan Dibiarkan
Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi HS memberikan apresiasi kepada massa aksi yang menyampaikan aspirasi secara tertib.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Pertamina maupun pemerintah terkait kondisi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
“Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan pendapatnya secara tertib dan aman. Harapan ke depannya di SPBU sudah tidak ada antrean,” ujar Budi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM telah menjadi perhatian aparat keamanan.
Antrean panjang bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dikelola dengan baik.
Mulai dari perselisihan antarpengendara, praktik pembelian berulang, dugaan penimbunan, hingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam mekanisme penyaluran.
Dugaan Penyimpangan Distribusi Akan Ditelusuri
Yang tak kalah penting, kepolisian juga membuka ruang untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi BBM.
Kapolres Sintang memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melihat apakah terdapat aturan atau ketentuan yang dilanggar dalam proses penyaluran BBM.
“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mungkin ada aturan-aturan yang dilanggar,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM.
Sebab, ketika pasokan terbatas dan antrean panjang terjadi, seluruh mata akan tertuju pada sistem distribusi.
Apakah persoalan benar-benar semata-mata akibat kendala transportasi karena kemarau, atau terdapat persoalan lain dalam mata rantai distribusi yang perlu diperiksa?
Pertanyaan tersebut tentu tidak boleh dijawab hanya dengan asumsi.
Jika memang hambatan utamanya adalah kondisi sungai, maka diperlukan solusi distribusi alternatif yang terukur.
Namun apabila ditemukan indikasi adanya penyimpangan di tingkat penyaluran, maka persoalan tersebut harus ditindak sesuai ketentuan.
Masyarakat Minta Solusi, Bukan Sekadar Penjelasan
Aksi damai yang dilakukan masyarakat pada akhirnya memperlihatkan satu persoalan penting: masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diperoleh melalui mekanisme yang adil.
Penjelasan mengenai kendala distribusi memang penting. Namun masyarakat juga membutuhkan solusi konkret, transparansi pasokan, pengawasan penyaluran dan kepastian tidak adanya pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk keuntungan pribadi.
Pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak terkait dituntut untuk bekerja secara bersama-sama.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menerima dampak ketika distribusi terganggu.
Di sisi lain, pengawasan juga harus dilakukan secara objektif. Setiap dugaan penyimpangan perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar tudingan.
Jika ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan.
Jika tidak ada pelanggaran, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab sebenarnya dari kelangkaan BBM tersebut.
Kemarau Panjang Menjadi Ujian Tata Kelola
Kondisi kemarau panjang memang menjadi faktor yang dapat mengganggu sistem transportasi sungai di wilayah Kalimantan.
Namun situasi tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap kesiapan pemerintah dan badan usaha dalam menghadapi gangguan distribusi.
Sintang membutuhkan sistem distribusi yang tidak mudah lumpuh ketika satu jalur transportasi mengalami kendala.
Karena itu, persoalan BBM kali ini semestinya tidak hanya diselesaikan untuk mengatasi antrean hari ini.
Pemerintah dan Pertamina perlu memikirkan strategi distribusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang, terutama menghadapi pola kemarau yang dapat kembali terjadi.
Masyarakat tidak membutuhkan polemik berkepanjangan.
Masyarakat membutuhkan BBM yang tersedia, distribusi yang transparan, harga sesuai ketentuan, serta penyaluran yang tepat sasaran.
Kemarau boleh menghambat jalur sungai, tetapi jangan sampai tata kelola dan pengawasan ikut terhenti.
Kini publik menunggu tindak lanjut nyata dari hasil mediasi tersebut.
Apakah regulasi daerah dan pengawasan di SPBU benar-benar akan diperkuat?
Apakah distribusi alternatif mampu mengurai antrean?
Dan yang paling penting, apakah seluruh potensi penyimpangan dalam distribusi BBM akan diperiksa secara terbuka?
Jawabannya akan terlihat dari langkah konkret pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dalam beberapa waktu ke depan.
Fakta Investigasi News — mengawal informasi, menguji fakta, dan membuka ruang publik untuk pengawasan.
0 Komentar