KUBU RAYA — Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar yang dibeli di SPBU 6878303 Rasau Jaya untuk para nelayan di Desa Tasik, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menuai sorotan publik.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya temuan di lapangan yang disebut menunjukkan perbedaan antara mekanisme pembelian sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi (SR) dengan praktik pengambilan BBM yang terlihat saat pemantauan, Senin (21/9/2026).
Berdasarkan dokumen rekomendasi yang diperlihatkan kepada awak media, pembelian BBM disebut menggunakan jerigen dan diperuntukkan bagi konsumen pengguna secara perorangan.
Namun, dalam pemantauan di lapangan, ditemukan BBM dialirkan melalui pipa/paralon dari fasilitas pengisian menuju drum yang berada di sebuah kapal kelotok.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen administrasi, sarana yang tercantum dalam rekomendasi, serta mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang sebenarnya dilakukan di lapangan.
BBM DIALIRKAN MELALUI PIPA KE DRUM
Saat melakukan pemantauan, tim investigasi menemukan aktivitas pengisian BBM di SPBU 6878303 Rasau Jaya.
BBM tampak dialirkan melalui pipa/paralon dan kemudian masuk ke dalam drum yang berada di sebuah kapal kelotok.
Temuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, terutama mengenai apakah metode pengisian tersebut tercantum atau diperbolehkan dalam dokumen rekomendasi yang digunakan oleh kelompok atau nelayan penerima BBM.
Selain persoalan penggunaan drum, ditemukan juga dispenser BBM yang tidak menampilkan harga secara jelas.
Tim juga mempertanyakan keberadaan surat kuasa pengambilan BBM ketika seorang juragan motor yang mengambil jasa angkutan BBM tidak memperlihatkan dokumen tersebut kepada awak media.
Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi dispenser tersebut, pihak pengawas SPBUN Rasau Jaya menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan mesin lama.
“Ini mesin lama, Bang,” ujarnya.
PIHAK NELAYAN: SUDAH SESUAI REKOMENDASI
Sementara itu, Ibrahim, salah satu nelayan sekaligus penanggung jawab distribusi BBM tersebut, membantah adanya persoalan dalam proses pembelian.
Menurut Ibrahim, proses pengadaan BBM telah dilakukan sesuai ketentuan dan menggunakan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kubu Raya.
“Surat rekomendasi untuk membeli BBM tersebut kami urus di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kubu Raya sebanyak 10 ton,” kata Ibrahim, dikutip Senin (21/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai peruntukan volume BBM, penerima rekomendasi, sarana pengambilan, serta mekanisme distribusinya kepada para nelayan.
Dalam regulasi ESDM, nelayan sebagai konsumen pengguna BBM tertentu dapat memperoleh BBM dengan mekanisme verifikasi dan surat rekomendasi dari instansi yang membidangi perikanan sesuai kewenangannya.
Karena itu, dokumen rekomendasi menjadi salah satu dasar penting untuk melihat apakah praktik pengambilan di lapangan sesuai dengan peruntukan dan mekanisme yang tercantum dalam dokumen tersebut.
PENGELOLA SPBUN: SUDAH SESUAI SOP
Pengelola SPBUN 6878303 Rasau Jaya, Abdullah, juga menyatakan bahwa pembelian BBM oleh nelayan Desa Tasik dan Padang Tikar telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).
“Sudah sesuai SOP dan ada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi jawaban dari pihak pengelola SPBUN atas sorotan yang muncul terkait mekanisme pembelian BBM oleh nelayan.
Namun, untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan praktik di lapangan, diperlukan pemeriksaan terhadap Surat Rekomendasi, data penerima, volume yang direkomendasikan, sarana pengambilan serta pencatatan penyaluran BBM.
DINAS PERIKANAN BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Yoga Paksi Indriyatno, saat dikonfirmasi mengenai penggunaan drum, mekanisme pengisian melalui pipa/paralon, serta masa berlaku Surat Rekomendasi yang disebut mencapai satu bulan, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Klarifikasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya dinilai penting untuk menjelaskan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan serta ketentuan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
Hal lain yang juga perlu diperjelas adalah apakah penggunaan drum sebagai tempat penampungan sementara di kapal kelotok tercantum dalam mekanisme yang direkomendasikan, serta bagaimana ketentuan mengenai pengambilan oleh pihak yang mewakili nelayan.
PERLU VERIFIKASI DOKUMEN DAN PRAKTIK DI LAPANGAN
Sorotan terhadap penyaluran BBM bersubsidi tersebut pada akhirnya membutuhkan verifikasi dari instansi berwenang.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mencocokkan Surat Rekomendasi dengan data penerima, jumlah atau volume BBM, periode berlaku rekomendasi, sarana pengambilan, pencatatan transaksi serta mekanisme distribusi kepada nelayan.
Dengan demikian, dapat diketahui apakah praktik yang ditemukan di lapangan benar-benar sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku atau terdapat administrasi yang perlu diperbaiki.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya mengenai sejumlah pertanyaan tersebut masih ditunggu.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, pengelola SPBUN 6878303 Rasau Jaya, nelayan penerima rekomendasi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan penyaluran BBM tersebut.
Redaksi
0 Komentar