SINTANG, KALBAR — Dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Kali ini, sorotan mengarah ke SPBU 64.786.20 di Jalan Sintang–Kelam, Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang. Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diterima, terdapat aktivitas pengisian BBM yang disebut dilakukan tidak langsung ke tangki kendaraan, melainkan ke jerigen yang berada di dalam sebuah kendaraan.
Aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai prosedur penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Apalagi, kondisi pasokan BBM di Sintang saat ini disebut sedang menghadapi tekanan akibat kemarau panjang dan menurunnya debit sejumlah sungai yang berdampak terhadap jalur distribusi.
Dalam situasi ketika masyarakat harus menghadapi antrean dan keterbatasan pasokan, munculnya dugaan pengisian BBM bersubsidi ke wadah penampung seperti jerigen tentu menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Warga Pertanyakan Pengisian BBM ke Jerigen
Seorang warga yang berada di sekitar lokasi mengaku kecewa ketika melihat aktivitas pengisian BBM yang diduga dilakukan ke dalam jerigen di sebuah kendaraan.
Menurutnya, BBM bersubsidi seharusnya dipastikan sampai kepada kelompok masyarakat yang memang berhak menerima manfaat subsidi.
“Ini jelas-jelas pelanggaran, Pak. Apalagi sekarang setiap SPBU sudah memakai aplikasi MyPertamina. Pendataan dan kuota sudah diatur, bukan semaunya,” ujar warga tersebut.
Ia meminta agar pihak yang berwenang tidak hanya melihat persoalan dari sisi transaksi, tetapi juga memeriksa untuk apa BBM tersebut dibeli, siapa penerimanya, berapa volumenya, serta apakah BBM tersebut kembali diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi.
“Pendistribusian BBM tetap diperuntukkan bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor secara langsung, bukan untuk diperjualbelikan kembali kepada pengecer,” ujarnya.
Warga Sebut Praktik Serupa Diduga Bukan Sekali Terjadi
Warga lainnya yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebut pengisian BBM menggunakan jerigen di wilayah tersebut disebut bukan sesuatu yang baru.
Namun, pernyataan tersebut masih merupakan keterangan warga dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
“Kalau kegiatan pengisian BBM menggunakan jerigen itu memang sudah biasa, tetapi dilakukan terselubung dengan menggunakan mobil pribadi. Soal aturan kami juga tidak terlalu paham. Tapi kalau memang untuk masyarakat seperti kami, kenapa ada perlakuan yang berbeda?” katanya.
Ia berharap Pertamina maupun aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
“Harusnya Pertamina turun. Polres Sintang dan Polda Kalbar juga turun untuk memeriksa setiap SPBU. Kalau memang ada permainan, jangan dibiarkan,” ujarnya.
Di Tengah Kelangkaan, Dugaan Penyimpangan Jadi Sorotan
Dugaan penyaluran BBM bersubsidi ke jerigen menjadi semakin sensitif karena masyarakat Sintang tengah menghadapi persoalan pasokan.
Kemarau panjang menyebabkan sejumlah jalur distribusi menghadapi kendala. Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan BBM.
Dalam situasi seperti ini, setiap liter BBM bersubsidi menjadi penting.
Apabila benar terdapat pihak yang membeli BBM bersubsidi dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, maka persoalannya bukan sekadar antrean di SPBU.
Ada persoalan yang lebih besar, yakni ketepatan sasaran subsidi dan keadilan distribusi energi bagi masyarakat.
Masyarakat yang datang ke SPBU untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sehari-hari tentu tidak ingin haknya berkurang karena adanya pihak yang memanfaatkan sistem distribusi untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Tokoh Masyarakat: Aparat Jangan Menunggu Viral
Sementara itu, Bang Yai, tokoh masyarakat Sintang sekaligus Ketua Tim Investigasi Somasi Kabupaten Sintang, meminta aparat penegak hukum dan pihak Pertamina menindaklanjuti dugaan tersebut.
Ia menilai kegiatan pengisian BBM menggunakan wadah tertentu perlu diperiksa untuk memastikan apakah telah memenuhi ketentuan distribusi BBM yang berlaku.
“Dalam undang-undang secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi,” kata Bang Yai, Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan tindakan sesuai ketentuan hukum.
Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan secara objektif agar tidak terjadi penghakiman sebelum fakta dan alat bukti diperoleh.
Pertamina dan Aparat Diminta Periksa, Bukan Sekadar Beri Penjelasan
Persoalan yang muncul di SPBU Jerora Satu seharusnya tidak berhenti pada perdebatan apakah pengisian ke jerigen diperbolehkan atau tidak.
Yang jauh lebih penting adalah memeriksa keseluruhan rantai transaksi.
Jika benar terjadi pengisian BBM bersubsidi ke wadah tertentu, aparat dan Pertamina dapat memeriksa:
- Siapa pembelinya?
- Berapa volume BBM yang dibeli?
- Jenis BBM apa yang diambil?
- Apakah transaksi tercatat dalam sistem?
- Apakah kendaraan tersebut memenuhi ketentuan sebagai penerima BBM bersubsidi?
- Untuk apa BBM tersebut digunakan?
- Apakah terdapat pembelian berulang?
- Apakah BBM tersebut kembali dijual kepada pengecer?
- Apakah petugas SPBU mengetahui atau membenarkan transaksi tersebut?
- Apakah prosedur penyaluran telah dijalankan sesuai ketentuan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah yang terjadi merupakan transaksi yang masih berada dalam koridor aturan atau justru terdapat penyimpangan.
Polda Kalbar Didesak Turun Tangan
Bang Yai meminta Polda Kalimantan Barat, Polres Sintang, dan Pertamina tidak mengabaikan informasi masyarakat mengenai dugaan penyimpangan tersebut.
Ia berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap SPBU lain apabila memang ditemukan laporan atau indikasi serupa.
“Polda Kalbar dan Pertamina serta Polres Sintang harus tindak tegas terhadap penyelewengan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para mafia migas,” ujarnya.
Dorongan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan BBM bersubsidi tidak cukup dilakukan melalui sistem digital atau administrasi di atas kertas.
Pengawasan lapangan tetap diperlukan.
Sebab, sistem yang sudah dibuat sebaik apa pun tetap membutuhkan pengawasan manusia agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Jangan Sampai Subsidi Berubah Menjadi Ladang Keuntungan
BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat dan kelompok yang berhak memperoleh manfaat subsidi.
Karena itu, dugaan penyimpangan distribusi harus menjadi perhatian serius.
Namun, perlu ditegaskan bahwa adanya aktivitas pengisian BBM ke jerigen belum dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana atau bahwa pengelola SPBU terlibat.
Status dan tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen transaksi, rekaman CCTV, data penyaluran, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya.
Justru karena itu, publik meminta agar persoalan ini diperiksa secara transparan.
Jika ternyata aktivitas tersebut sesuai ketentuan, masyarakat membutuhkan penjelasan.
Jika ditemukan pelanggaran, maka tindakan tegas perlu diberikan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Jangan sampai ketika masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, justru ada pihak tertentu yang leluasa mengalirkan BBM bersubsidi ke wadah penampungan demi keuntungan pribadi.
Kini perhatian publik tertuju kepada Pertamina, Polres Sintang, dan Polda Kalbar.
Apakah aktivitas yang terlihat di SPBU Jerora Satu tersebut merupakan transaksi yang sah sesuai ketentuan, atau justru pintu masuk untuk mengungkap dugaan permainan distribusi BBM bersubsidi?
Jawabannya hanya dapat diberikan melalui pemeriksaan yang terbuka dan berbasis bukti.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU 64.786.20 maupun Pertamina terkait aktivitas yang dipersoalkan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi SPBU, Pertamina, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar