LAMPUNG SELATAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, sorotan bukan mengenai menu makanan, melainkan dugaan persoalan pengelolaan lingkungan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukanegara yang disebut dikelola Yayasan Liara Insan Brilliant dengan mitra bernama Badriyanto.
Sejumlah warga di Dusun Banjar Sari, RT 006/RW 001, Desa Sukanegara, mengeluhkan munculnya aroma tak sedap yang diduga berasal dari limbah sisa makanan dan aktivitas dapur MBG.
Keluhan tersebut disebut mulai ramai disampaikan warga kepada tim media sejak Senin, 7 September 2026. Aroma menyengat dikatakan lebih terasa pada pagi dan sore hari, terutama ketika angin bergerak ke arah permukiman.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana limbah padat dan limbah cair dari dapur SPPG dikelola, ke mana limbah tersebut dibuang, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah seluruh persyaratan lingkungan dan sanitasi telah dipenuhi sebelum dapur beroperasi.
Warga Keluhkan Bau Menyengat
Salah seorang warga mengatakan keberadaan dapur MBG membuat masyarakat di sekitar mulai mencium aroma yang sebelumnya tidak dirasakan.
“Semenjak dapur MBG ada kami mulai mencium aroma bau busuk luar biasa. Anak-anak jadi batuk-batuk dan tidak betah di luar rumah. Kami dengar itu dari sisa MBG yang dibuang di TPS dekat dapur MBG,” ujar warga.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang tinggal di sekitar dapur MBG Sukanegara.
Menurut warga, persoalan tidak hanya mengenai bau, tetapi juga keberadaan limbah yang disebut menumpuk karena pengangkutan belum berlangsung secara rutin.
“Kami sudah koordinasi, Pak, dan meminta pihak media untuk memberi edukatif kepada kepala SPPG Suka Negara karena limbahnya memang menumpuk karena jadwal pengangkutan belum rutin. Kami minta segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kesehatan warga,” katanya.
Warga berharap persoalan tersebut segera ditangani agar aktivitas masyarakat kembali normal dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan.
Titik Limbah Disebut Dekat Permukiman
Berdasarkan pantauan tim media yang disampaikan dalam laporan ini, titik pembuangan sementara disebut hanya berjarak beberapa meter dari permukiman warga.
Sisa makanan, kemasan, serta air bekas aktivitas pencucian disebut terlihat menumpuk pada tempat penampungan yang dilaporkan telah penuh.
Kondisi tersebut perlu mendapat pemeriksaan langsung dari instansi berwenang.
Sebab, keberadaan limbah dapur dalam jumlah besar tidak cukup hanya dilihat dari persoalan bau. Pemerintah perlu memastikan bagaimana limbah tersebut dipilah, ditampung, diangkut, dan dibuang, termasuk apakah pengelolaannya telah memenuhi ketentuan lingkungan dan sanitasi yang berlaku.
DLH Disebut Tidak Diajak Koordinasi
Persoalan lain yang menjadi sorotan tim media adalah dugaan tidak adanya koordinasi antara pengelola SPPG dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Selatan.
Informasi yang dihimpun tim menyebut terdapat dapur MBG di wilayah Tanjung Bintang yang diduga belum melakukan koordinasi dengan DLH terkait aspek pengelolaan lingkungan.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan klarifikasi langsung dari pihak DLH.
Pertanyaannya sederhana: apakah SPPG tersebut memang telah memenuhi seluruh persyaratan lingkungan, dan apakah keberadaan serta sistem pengelolaan limbahnya telah diketahui oleh instansi lingkungan hidup setempat?
Apabila memang belum ada koordinasi, maka perlu dijelaskan bagaimana proses pengawasan lingkungan dilakukan terhadap dapur SPPG yang menghasilkan limbah setiap hari.
SLHS Juga Perlu Diperjelas
Tim media juga menyoroti persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dapur SPPG berkaitan langsung dengan pengolahan makanan dalam jumlah besar sehingga aspek higiene dan sanitasi menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan.
Karena itu, apabila terdapat SPPG yang telah memperoleh SLHS sementara koordinasi aspek lingkungan dengan DLH disebut belum dilakukan, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait.
Bukan untuk menyimpulkan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, melainkan untuk memastikan apa saja persyaratan yang diperiksa, siapa yang melakukan pemeriksaan, kapan pemeriksaan dilakukan, dan bagaimana pengelolaan limbah menjadi bagian dari pengawasan terhadap operasional dapur.
IPAL Diduga Baru Disiapkan Setelah Persoalan Muncul
Sorotan berikutnya menyangkut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
IPAL merupakan salah satu sarana penting dalam pengelolaan limbah cair, khususnya bagi kegiatan yang menghasilkan air bekas pencucian, sisa pengolahan makanan, minyak, lemak, dan berbagai material organik lainnya.
Tim media mendapatkan informasi bahwa IPAL di dapur MBG Sukanegara diduga baru tersedia setelah sebelumnya dapur tersebut sempat terkena suspend dan berhenti beroperasi sekitar satu minggu.
Setelah itu, disebutkan pengelola membeli IPAL berbahan fiber.
Informasi tersebut tentu membutuhkan verifikasi dari pihak pengelola maupun instansi yang berwenang.
Jika benar IPAL baru dipasang setelah kegiatan operasional berjalan, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana pengelolaan limbah cair sebelum IPAL tersedia?
Ke mana limbah cair dibuang?
Apakah ada penampungan sementara?
Apakah terdapat grease trap atau penangkap lemak?
Apakah air limbah pernah masuk ke saluran lingkungan?
Dan siapa yang melakukan pemeriksaan sebelum dapur kembali beroperasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar publik tidak hanya menerima pernyataan bahwa fasilitas IPAL sudah tersedia, tetapi juga mengetahui bagaimana sistem pengolahan limbah tersebut bekerja dan apakah kapasitasnya sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.
BGN Memiliki Ketentuan Pengelolaan Limbah
Pengelolaan limbah pada dapur SPPG bukan persoalan tambahan yang dapat diabaikan.
Dalam materi yang menjadi dasar pemberitaan ini disebutkan adanya Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur standar operasional dan petunjuk teknis pengelolaan limbah serta sanitasi pada dapur SPPG dalam pelaksanaan program MBG.
Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan komponen pengolahan limbah seperti grease trap dan sistem filtrasi dengan kapasitas yang disesuaikan.
Karena itu, tim media meminta agar penerapan ketentuan tersebut diperiksa langsung di lapangan.
Apakah fasilitas pengolahan limbah tersedia sejak awal?
Apakah kapasitasnya sesuai dengan produksi limbah dapur?
Bagaimana pengelolaan limbah padat?
Bagaimana pengangkutan limbah?
Dan ke mana limbah tersebut pada akhirnya dibuang?
Limbah Padat Juga Dipertanyakan
Selain IPAL, pengelolaan limbah padat juga menjadi persoalan yang perlu dijelaskan.
Saat dikonfirmasi mengenai siapa yang bertanggung jawab mengelola limbah padat dari dapur tersebut, Badriyanto selaku mitra disebut belum memberikan jawaban kepada awak media.
Kondisi itu menimbulkan pertanyaan baru mengenai sistem pengelolaan limbah padat SPPG.
Apakah limbah dikelola sendiri?
Apakah menggunakan pihak ketiga?
Apakah pihak pengangkut memiliki legalitas dan fasilitas yang sesuai?
Di mana limbah tersebut dibuang?
Dan apakah terdapat dokumen atau catatan pengangkutan limbah?
Pertanyaan tersebut penting karena limbah makanan dalam jumlah besar dapat menimbulkan bau, menarik lalat dan hama, serta berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar.
Surat Klarifikasi Dipertanyakan
Tim media juga menyoroti surat klarifikasi yang dibuat oleh pihak SPPG bersama mitra bernama Badriyanto.
Tim mempertanyakan proses pengumpulan tanggapan warga yang menjadi dasar surat tersebut.
Informasi yang diperoleh tim menyebut terdapat warga yang tanda tangannya tercantum dalam surat klarifikasi yang didatangi langsung ke rumah.
Selain itu, warga yang dimintai tanggapan disebut memiliki hubungan keluarga dengan pemilik rumah yang digunakan sebagai dapur dan bahkan bekerja di dapur tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan representasi warga dalam surat klarifikasi tersebut.
Tim tidak serta-merta menyimpulkan bahwa surat tersebut palsu. Namun, apabila dokumen itu diklaim sebagai hasil rapat atau representasi warga sekitar, maka proses pembuatannya seharusnya dapat diverifikasi.
Jika benar rapat warga dilakukan, siapa yang diundang?
Apakah kepala desa?
Apakah RT?
Apakah tokoh masyarakat?
Apakah warga yang rumahnya paling dekat dengan dapur?
Berapa jumlah warga yang hadir?
Apakah terdapat daftar hadir?
Apakah ada notulen?
Dan apakah seluruh warga yang terdampak memiliki kesempatan menyampaikan pendapat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah surat klarifikasi tersebut benar-benar merepresentasikan suara masyarakat sekitar atau hanya merupakan tanggapan dari sebagian pihak.
Tim Minta DLH dan DPRD Turun ke Lapangan
Atas berbagai persoalan tersebut, tim gabungan media online meminta Dinas Lingkungan Hidup, baik tingkat kabupaten maupun provinsi sesuai kewenangannya, untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap dapur SPPG Desa Sukanegara.
Tim juga meminta DPRD Lampung Selatan, khususnya alat kelengkapan atau komisi yang membidangi persoalan terkait, melakukan fungsi pengawasan.
Pemeriksaan, menurut tim, sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan pengelola.
Pemeriksaan harus dilakukan langsung ke lokasi.
Mulai dari kondisi tempat pengolahan makanan, tempat penyimpanan limbah, IPAL, grease trap, saluran pembuangan, tempat sampah, pengangkutan limbah, hingga lokasi pembuangan akhir.
Tim media juga meminta apabila dilakukan pemeriksaan atau kunjungan lapangan, media yang selama ini mengawal persoalan tersebut dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti proses tersebut secara terbuka sepanjang tidak mengganggu pemeriksaan.
Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan pemeriksaan benar-benar transparan.
Dapur MBG Bukan Area yang Kebal dari Pengawasan
Program MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, dapur SPPG tidak boleh diposisikan sebagai wilayah yang tertutup dari pengawasan publik.
Pagar pengaman memang dapat diperlukan untuk keamanan dan operasional. Namun, aspek keamanan tidak semestinya dijadikan alasan untuk menutup seluruh akses komunikasi dengan masyarakat maupun media.
Apalagi ketika muncul keluhan warga mengenai bau dan limbah.
Ketika masyarakat mengeluhkan dampak lingkungan, pengelola seharusnya membuka ruang klarifikasi dan memberikan informasi mengenai langkah penanganan yang dilakukan.
Keterbukaan justru dapat mencegah munculnya dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Jangan Sampai MBG Baik Programnya, Buruk Pengelolaannya
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan sosial yang besar.
Namun, tujuan baik tidak boleh membuat aspek lingkungan, kesehatan, sanitasi, dan tata kelola menjadi nomor dua.
Makanan bergizi untuk masyarakat tidak boleh menghasilkan persoalan baru berupa limbah yang tidak terkelola.
Jika pengelolaan limbah benar, maka tunjukkan sistemnya.
Jika IPAL sudah tersedia, tunjukkan kapasitas dan cara kerjanya.
Jika limbah padat sudah memiliki pengelola, jelaskan siapa pengelolanya dan ke mana limbah dibawa.
Jika surat klarifikasi benar-benar hasil rapat warga, buka proses dan dokumennya.
Dan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka pemeriksaan pemerintah justru akan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dapur tersebut memang berjalan sesuai aturan.
Tim Minta Yayasan Liara Insan Brilliant Diperiksa
Tim media secara khusus meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Liara Insan Brilliant selaku pihak yang disebut terkait dengan pengelolaan SPPG, termasuk mitra bernama Badriyanto.
Pemeriksaan diminta tidak hanya mengenai persoalan bau, tetapi juga menyeluruh terhadap legalitas operasional, dokumen kerja sama, persyaratan lingkungan, SLHS, IPAL, pengelolaan limbah padat dan cair, serta mekanisme pengawasan.
Tim juga meminta agar kronologi hubungan kerja sama dan perubahan mitra diperiksa.
Pasalnya, tim menyebut terdapat informasi bahwa kontrak awal bukan dengan Badriyanto dan kemudian terjadi perpindahan mitra.
Bagaimana proses perpindahan tersebut terjadi?
Siapa mitra awal?
Apa dasar perubahan mitra?
Apakah terdapat persetujuan dari pihak yang berwenang?
Apakah kontrak lama dihentikan secara resmi?
Apakah kontrak baru dibuat?
Dan apakah perubahan tersebut telah dilaporkan sesuai mekanisme program MBG?
Semua pertanyaan tersebut harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar informasi lisan.
Jika Ada Pencemaran, Pemerintah Wajib Bertindak
Apabila hasil pemeriksaan pemerintah nantinya menemukan adanya pencemaran lingkungan atau pelanggaran ketentuan pengelolaan limbah, maka penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan pidana lingkungan hidup memang mengatur ancaman serius terhadap perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam kondisi yang memenuhi unsur pidana.
Namun, penerapan pasal pidana tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan keluhan atau dugaan.
Harus ada pemeriksaan, bukti, hasil uji atau kajian teknis, serta proses hukum yang menentukan apakah unsur pelanggaran terpenuhi.
Karena itu, tim media meminta pemerintah tidak berhenti pada teguran administratif apabila ditemukan persoalan serius, tetapi juga melakukan langkah sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
Publik Menunggu Jawaban
Persoalan dapur MBG Sukanegara kini bukan lagi sekadar soal bau.
Publik menunggu jawaban mengenai legalitas, sanitasi, lingkungan, IPAL, limbah padat, proses klarifikasi warga, hingga dugaan perubahan mitra pengelola.
Semakin lama persoalan ini tidak dijelaskan, semakin besar ruang bagi munculnya berbagai dugaan di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila pengelola merasa seluruh prosedur telah dipenuhi, maka penjelasan terbuka dan pemeriksaan oleh instansi berwenang merupakan cara paling tepat untuk membuktikannya.
Tim gabungan media akan terus melakukan penelusuran terhadap pengelolaan SPPG Desa Sukanegara, termasuk menelusuri asal-usul kerja sama, perpindahan mitra, legalitas operasional, pengelolaan limbah, serta kepatuhan terhadap ketentuan BGN dan regulasi lingkungan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Yayasan Liara Insan Brilliant, Badriyanto selaku mitra SPPG, pengelola SPPG Sukanegara, Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa Sukanegara, DPRD Lampung Selatan, maupun pihak terkait lainnya.
Redaksi
0 Komentar