MELAWI — Belum lama selesai dikerjakan, ruas jalan nasional di wilayah Desa Keranjik, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, diduga sudah mengalami kerusakan berupa keretakan pada badan jalan dalam bentang ratusan meter.
Temuan tersebut disampaikan berdasarkan hasil investigasi media bersama Lembaga Tindak Indonesia yang melakukan pemantauan secara random di wilayah Desa Keranjik, Kabupaten Melawi, Nanga Pinoh, pada 28 Agustus 2026.
Dalam pemantauan lapangan tersebut, ditemukan sejumlah bagian badan jalan yang mengalami keretakan. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena pekerjaan jalan tersebut disebut baru selesai dan menggunakan anggaran negara melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026.
Keretakan pada sejumlah bagian badan jalan juga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, mulai dari komposisi material, campuran aspal, proses pelaksanaan, pemadatan, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.
Keretakan Jalan Jadi Sorotan
Berdasarkan hasil pemantauan tim, pada sejumlah titik keretakan terlihat cukup jelas. Bahkan, menurut hasil pengamatan investigasi, terdapat bagian keretakan yang disebut relatif mudah dicungkil menggunakan jari.
Temuan visual tersebut tentu belum dapat secara otomatis membuktikan adanya kesalahan dalam komposisi aspal maupun pelaksanaan pekerjaan.
Namun, kondisi tersebut dinilai cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.
Sebab, kualitas konstruksi jalan tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan tampilan permukaan setelah pekerjaan selesai. Diperlukan pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis, material yang digunakan, ketebalan lapisan, kadar aspal, kepadatan, mutu agregat, hasil pengujian laboratorium, hingga kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak.
Campuran Aspal dan Material Perlu Diuji
Tim investigasi juga menyoroti dugaan persoalan pada campuran material dan aspal.
Dugaan tersebut muncul dari kondisi fisik permukaan jalan yang mengalami keretakan. Namun, untuk memastikan apakah kerusakan tersebut benar disebabkan oleh komposisi campuran yang tidak sesuai, perlu dilakukan pengujian teknis oleh laboratorium atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada dugaan maupun pengamatan visual.
Jika hasil pengujian nantinya menunjukkan bahwa material, kadar aspal, ketebalan, kepadatan, atau parameter teknis lainnya tidak memenuhi spesifikasi kontrak, maka hal tersebut menjadi persoalan serius yang perlu dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila keretakan disebabkan faktor lain seperti kondisi tanah dasar, beban kendaraan, drainase, cuaca, atau faktor teknis lainnya, penyebab tersebut juga harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Marka dan Bahu Jalan Juga Disorot
Selain kondisi badan jalan, hasil pemantauan juga menyoroti sejumlah pekerjaan pendukung yang dinilai belum optimal.
Di antaranya adalah marka jalan serta rabat beton pada bagian bahu jalan yang disebut belum seluruhnya terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
Padahal, pekerjaan jalan nasional tidak hanya berkaitan dengan pengaspalan badan jalan.
Marka jalan, bahu jalan, drainase, keselamatan pengguna, serta pekerjaan pendukung lainnya merupakan bagian penting dari keseluruhan fungsi infrastruktur jalan.
Jika pekerjaan belum selesai sementara badan jalan sudah mengalami keretakan, maka publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana pengendalian mutu dan pengawasan pekerjaan dilakukan sejak awal.
Anggaran Negara Bukan Anggaran Kecil
Proyek tersebut disebut berkaitan dengan pekerjaan peningkatan Jalan Sp. Jalan Nasional–Tiong Keranjik, Kabupaten Melawi, dengan pelaksana PT Kencana Indah Inti Sejahtera.
Dalam bahan investigasi yang disampaikan, proyek tersebut disebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai yang tertulis sebesar Rp16.000.467.885.000,00.
Namun, nominal tersebut perlu diverifikasi kembali berdasarkan dokumen kontrak atau data resmi pengadaan, karena angka yang tercantum sangat besar dan berpotensi merupakan kesalahan penulisan nominal.
Terlepas dari besaran anggaran yang sebenarnya, prinsipnya tetap sama: setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik harus menghasilkan pekerjaan yang memenuhi spesifikasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Pengawasan Jangan Hanya di Atas Kertas
Temuan lapangan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan.
Pengawasan proyek jalan seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi atau laporan progres pekerjaan. Pengawasan juga harus memastikan bahwa material yang digunakan benar-benar sesuai spesifikasi, proses pelaksanaan mengikuti metode kerja, serta hasil pekerjaan memenuhi standar teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
Terlebih, jalan nasional merupakan infrastruktur strategis yang digunakan masyarakat setiap hari.
Apabila kualitas pekerjaan tidak bertahan lama dan kerusakan muncul tidak lama setelah pekerjaan selesai, maka biaya pemeliharaan atau perbaikan pada akhirnya kembali menjadi beban yang harus diperhatikan negara.
Jangan Sampai Infrastruktur “Seumur Jagung”
Media dan lembaga kontrol sosial menilai persoalan seperti ini penting mendapat perhatian serius, khususnya pada proyek infrastruktur yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pengawasan.
Pembangunan jalan di daerah marginal seharusnya bukan berarti standar kualitas boleh lebih rendah.
Masyarakat di daerah justru membutuhkan infrastruktur yang kuat, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Jangan sampai pembangunan jalan yang menggunakan uang negara hanya terlihat bagus ketika baru selesai, tetapi kemudian mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Istilah “seumur jagung” tentu bukan tujuan pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN.
Karena itu, apabila terdapat kerusakan pada badan jalan yang baru selesai dikerjakan, evaluasi teknis menjadi langkah yang jauh lebih penting daripada sekadar saling menyalahkan.
Dinas Terkait Diminta Turun dan Periksa
Atas temuan tersebut, pihak terkait diharapkan tidak menunggu sampai kerusakan semakin meluas.
Pemeriksaan lapangan perlu dilakukan secara objektif dengan melibatkan unsur teknis yang kompeten.
Pemeriksaan tersebut setidaknya dapat mencakup:
- kesesuaian material dengan spesifikasi kontrak;
- kadar dan komposisi aspal;
- ketebalan lapisan pekerjaan;
- tingkat kepadatan;
- kualitas agregat;
- kondisi tanah dasar;
- sistem drainase;
- kualitas dan penyelesaian bahu jalan;
- kelengkapan marka jalan;
- hasil pengujian laboratorium;
- dokumen kontrak dan RAB;
- progres serta volume pekerjaan;
- pengawasan konsultan dan pejabat terkait; serta
- kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar teknis yang dipersyaratkan.
Jika hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, maka pihak yang bertanggung jawab harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila kerusakan ternyata disebabkan faktor teknis di luar dugaan awal, pemerintah juga perlu menjelaskan penyebabnya kepada publik secara terbuka.
Uang Negara, Kualitas Harus Dipertanggungjawabkan
Pembangunan infrastruktur menggunakan uang negara bukan sekadar persoalan menyelesaikan proyek dan mencairkan anggaran.
Di balik setiap paket pekerjaan terdapat kepentingan masyarakat yang membutuhkan jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang, hingga mobilitas sehari-hari.
Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi ukuran utama keberhasilan proyek, bukan sekadar persentase progres atau selesainya pekerjaan secara administratif.
Temuan keretakan ratusan meter pada ruas jalan yang disebut baru selesai tersebut kini menunggu jawaban teknis dari pihak pelaksana, pengawas, serta instansi terkait.
Publik berhak mengetahui apakah kondisi tersebut merupakan kerusakan yang masih dalam batas wajar, persoalan teknis yang dapat segera diperbaiki, atau justru terdapat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi pekerjaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Kencana Indah Inti Sejahtera, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, konsultan pengawas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya untuk menjelaskan kondisi pekerjaan, nilai kontrak yang sebenarnya, spesifikasi teknis, hasil pengujian mutu, dan tindak lanjut atas temuan keretakan tersebut.
Faisal Darmawi,S.H
0 Komentar