JAKARTA — Penjualan aset dalam perkara kepailitan kembali menjadi sorotan. Kali ini, proses lelang aset jaminan yang berkaitan dengan PT Altha Medika Indonesia dan debitor pailit Neneng Fitriah digugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan lain-lain tersebut diajukan oleh Iwan Rusdiana, selaku kreditor konkuren PT Altha Medika Indonesia dan Neneng Fitriah selaku debitor pailit.
Dalam perkara tersebut, PT Bank KB Bukopin Syariah tercatat sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor sebagai Tergugat II, Taufiq Adi Pradhana sebagai Tergugat III, sedangkan Tim Kurator debitor pailit ditempatkan sebagai Turut Tergugat.
Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 53/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2026/PN Niaga Jkt.Pst.
Gugatan ini tidak hanya mempersoalkan besaran nilai limit lelang, tetapi juga mempertanyakan dugaan adanya konflik kepentingan karena pihak yang disebut sebagai pemenang lelang oleh penggugat diduga merupakan karyawan aktif pada bank yang bertindak sebagai penjual atau pemohon lelang.
Limit Lelang Dipersoalkan
Melalui kuasa hukumnya, ST. Luthfiani, Iwan menyatakan mengetahui adanya Pengumuman Lelang Pertama atas objek jaminan pada 7 Mei 2026 melalui status WhatsApp salah satu karyawan Tergugat I.
Lelang tersebut kemudian dijadwalkan pada 8 Juni 2026 oleh Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat I.
Persoalan utama yang kemudian disoroti penggugat adalah nilai limit yang ditetapkan.
Dalam lelang tersebut, nilai limit disebut sebesar Rp35.701.000.000.
Angka tersebut dinilai sangat jauh dibandingkan nilai limit lelang sebelumnya yang digelar Tergugat I pada 6 November 2024, yakni sebesar Rp58.565.000.000.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp22,86 miliar antara nilai limit sebelumnya dan nilai limit pada lelang yang dipersoalkan.
Bagi penggugat, penurunan nilai limit tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar penentuan harga serta bagaimana kepentingan para kreditor dan debitor dalam proses kepailitan dilindungi.
Penggugat menyatakan telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Turut Tergugat maupun Tergugat II. Namun, menurut dalil gugatan, proses lelang tetap dilaksanakan dan Tergugat III kemudian ditetapkan sebagai pemenang.
Nilai Pasar Disebut Rp76,8 Miliar
Sorotan penggugat semakin kuat karena berdasarkan penilaian independen atau appraisal value pada 2021, objek jaminan tersebut disebut memiliki nilai pasar Rp76.821.000.000.
Sementara itu, nilai likuidasinya disebut mencapai Rp53.775.000.000.
Jika dibandingkan dengan angka tersebut, nilai limit Rp35,701 miliar yang digunakan dalam lelang 2026 menjadi salah satu titik utama yang dipersoalkan penggugat.
Terlebih, nilai tersebut juga berada jauh di bawah limit lelang yang pernah ditetapkan pada November 2024 sebesar Rp58,565 miliar.
Namun, perbedaan antara nilai appraisal, nilai likuidasi dan nilai limit lelang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Dasar penetapan nilai limit, kondisi terbaru objek, metode penilaian, ketentuan lelang serta dokumen pendukungnya tetap perlu diuji dalam proses hukum.
Pemenang Lelang Diduga Karyawan Bank
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah mengenai identitas Tergugat III sebagai pemenang lelang.
Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Taufiq Adi Pradhana merupakan karyawan aktif Tergugat I dan disebut menjabat pada Restructuring Department PT Bank KB Bukopin Syariah.
Apabila dalil tersebut benar dan dapat dibuktikan, penggugat menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan benturan kepentingan, mengingat bank yang sama disebut sebagai pihak penjual atau pemohon lelang.
Penggugat mempertanyakan bagaimana proses lelang dapat berlangsung apabila peserta atau pemenangnya memiliki hubungan langsung dengan pihak penjual.
"Bahwa setelah dilakukan penelusuran hukum, Tergugat III nyata-nyata merupakan karyawan aktif dari Tergugat I yang menjabat sebagai Restructuring Departement di PT. Bank KB Bukopin Syariah," tulis penggugat dalam gugatannya.
PMK Lelang Ikut Dijadikan Dasar Gugatan
Penggugat juga merujuk Pasal 22 ayat (2) huruf b PMK Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan penggugat untuk mempersoalkan peserta atau pembeli lelang yang memiliki keterkaitan langsung dengan pihak penjual.
Dengan dasar tersebut, penggugat menilai status Tergugat III sebagai pihak yang disebut memiliki hubungan kerja dengan bank penjual perlu diperiksa secara serius.
Pertanyaan hukumnya bukan semata-mata siapa yang memenangkan lelang, tetapi apakah seluruh peserta memenuhi persyaratan, apakah terdapat hubungan yang dilarang oleh ketentuan lelang, serta apakah proses lelang telah berlangsung secara independen dan transparan.
Dipersoalkan Sebelum Insolvensi
Gugatan tersebut juga membawa persoalan pada aspek hukum kepailitan.
Penggugat merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 terkait tafsir konstitusional terhadap Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Dalam dalil penggugat, putusan tersebut dipergunakan untuk mempersoalkan kapan harta debitor pailit dapat dianggap berada dalam keadaan insolvensi dan kapan tindakan pemberesan dapat dilakukan.
Penggugat mendalilkan bahwa lelang dilakukan sebelum adanya insolvensi yang sah.
Atas dasar itu, tindakan tersebut dinilai sebagai premature execution atau pelaksanaan yang dianggap terlalu dini, sehingga menurut penggugat proses lelang tersebut cacat secara hukum dan seharusnya dinyatakan batal.
Dalil tersebut tentu masih merupakan posisi hukum penggugat yang harus diuji dalam persidangan. Penilaian mengenai sah atau tidaknya proses lelang nantinya bergantung pada fakta, dokumen, ketentuan yang berlaku dan pertimbangan majelis hakim.
Bukan Sekadar Soal Harga
Perkara ini pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai angka Rp35,7 miliar versus Rp58,5 miliar.
Ada pertanyaan lebih besar yang hendak diuji melalui gugatan tersebut: bagaimana aset pailit seharusnya dijual agar kepentingan seluruh kreditor terlindungi, bagaimana nilai limit ditentukan, dan sejauh mana independensi proses lelang dapat dijamin ketika terdapat dugaan hubungan antara pemenang lelang dan pihak penjual.
Jika proses lelang dinyatakan sah, tentu terdapat dasar hukum dan administrasi yang menjadi pijakannya.
Sebaliknya, apabila pengadilan menemukan adanya pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, atau persoalan lain yang memengaruhi keabsahan lelang, maka konsekuensi hukumnya juga harus diperjelas.
Karena itu, transparansi dokumen menjadi penting, termasuk dasar penetapan nilai limit, laporan penilaian, permohonan lelang, persyaratan peserta, identitas pemenang, hubungan hukum antara peserta dengan penjual, serta tahapan proses pemberesan harta pailit.
Bank Belum Memberikan Penjelasan
Hukumonline telah meminta konfirmasi kepada Bank KB Bukopin Syariah melalui kuasa hukumnya terkait perkara tersebut.
Namun, pihak kuasa hukum menyatakan belum dapat memberikan jawaban karena masih harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan klien dan para pihak terkait.
Dengan demikian, sejumlah tudingan yang disampaikan dalam gugatan tersebut masih merupakan dalil pihak penggugat dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Proses persidangan akan menjadi ruang untuk menguji seluruh dalil, bukti dan bantahan para pihak.
Perkara ini juga menarik perhatian karena menyangkut aset dalam proses kepailitan dengan nilai puluhan miliar rupiah. Publik dan para kreditor tentu berkepentingan mengetahui apakah proses pemberesan telah dilakukan secara transparan, sesuai prosedur, dan memberikan perlindungan yang proporsional terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Bank KB Bukopin Syariah, KPKNL Bogor, Taufiq Adi Pradhana, Tim Kurator maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
0 Komentar