KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Peredaran arang kayu yang disebut berasal dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, kembali menjadi sorotan. Aktivitas pengangkutan dan pembongkaran arang kayu terpantau berlangsung pada Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, arang kayu tersebut dibongkar dari sebuah kapal kelotok di salah satu dermaga kawasan Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya.
Setelah dibongkar, arang kayu kemudian dimuat ke kendaraan pikap dengan nomor polisi KB 8645 B dan dibawa menuju sebuah gudang di kawasan Jalan Ahmad Yani 2 yang disebut milik Akim.
Aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul arang, legalitas pengangkutan dan perdagangan, serta mekanisme pengawasan terhadap arang kayu yang berasal dari wilayah Batu Ampar.
Disebut Arang Sisa Pembakaran Lama
Rusli, yang disebut sebagai pengurus arang kayu asal Batu Ampar, mengatakan bahwa arang tersebut merupakan sisa pembakaran lama yang baru dapat dijual.
Menurut Rusli, penjualan dilakukan setelah adanya aturan yang melarang aktivitas pembakaran arang kayu.
“Kami sudah koordinasi dengan lintas instansi seperti TNI AL, Kepolisian dan Bupati Kubu Raya saat hendak mengangkut kayu arang ini,” kata Rusli saat dikonfirmasi pada Selasa (29/9/2026).
Namun, klaim mengenai koordinasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada masing-masing instansi yang disebut.
Ada Klaim Fee untuk Desa
Yang menjadi perhatian adalah pernyataan Rusli mengenai adanya pembayaran yang disebut sebagai fee untuk desa.
Rusli menyebut terdapat pembayaran sebesar Rp800 per kilogram yang menurut keterangannya diberikan kepada Kepala Desa Batu Ampar.
“Fee untuk desa kami berikan Rp800 rupiah,” ungkap Rusli.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi, terutama mengenai dasar hukum pembayaran tersebut, siapa penerimanya, mekanisme pembayaran, pencatatan keuangan, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
Apabila pembayaran tersebut benar dilakukan, pihak berwenang perlu memastikan apakah mekanismenya memiliki dasar hukum dan apakah masuk sebagai penerimaan resmi desa atau bentuk pembayaran lainnya.
Sementara itu, penyebutan adanya fee tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penerimaan ilegal atau tindak pidana, sebelum dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Pemilik Gudang Akui Membeli
Sementara itu, Akim, pemilik toko bangunan di Jalan Ahmad Yani yang disebut sebagai penerima atau pembeli arang tersebut, membenarkan bahwa dirinya membeli arang kayu tersebut.
“Iya benar saya yang membeli,” ujarnya.
Belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai harga pembelian, volume arang yang dibeli, dokumen asal-usul barang, maupun tujuan penggunaan arang tersebut.
Aspek tersebut penting untuk ditelusuri guna memastikan rantai perdagangan arang kayu, mulai dari sumber produksi, pengangkutan, pembongkaran, hingga pihak pembeli.
Pengawasan Kehutanan Belum Memberikan Jawaban
Untuk mendapatkan kepastian mengenai legalitas aktivitas tersebut, awak media berupaya meminta keterangan dari Kepala Unit Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (KPH) Kabupaten Kubu Raya, Rudi Hartono.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban mengenai aktivitas pengangkutan dan pembongkaran arang kayu tersebut.
Publikasi ini sekaligus menjadi ruang klarifikasi bagi pihak Pemerintah Desa Batu Ampar, pihak pembeli, pengangkut, serta instansi terkait untuk menjelaskan dasar hukum aktivitas tersebut, termasuk kebenaran informasi mengenai fee Rp800 per kilogram yang disebut Rusli.
Apabila benar arang tersebut merupakan sisa pembakaran lama, verifikasi mengenai waktu produksi, sumber kayu, volume, dokumen asal-usul, izin atau dasar pengangkutan, serta legalitas perdagangannya menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada pengakuan sepihak.
(Redaksi)
0 Komentar