PONTIANAK — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kalimantan Barat menyatakan mendukung langkah pemerintah daerah bersama Pertamina dalam melakukan penataan distribusi dan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di sejumlah SPBU.
Ketua APTRINDO Kalimantan Barat, Al Amin, menilai penataan antrean dan mekanisme pengisian perlu dilakukan secara terukur agar tidak hanya menyelesaikan persoalan kepadatan kendaraan di sekitar SPBU, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha angkutan yang menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan.
Menurut Al Amin, persoalan antrean solar subsidi merupakan persoalan yang perlu dilihat secara menyeluruh. Selain berkaitan dengan ketersediaan dan waktu kedatangan suplai, kondisi fisik serta kapasitas masing-masing SPBU juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
“Kami dari APTRINDO pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dan Pertamina dalam menata distribusi serta pengisian solar subsidi agar berjalan tertib. Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah mekanisme di lapangan harus jelas, transparan, dan tidak menyulitkan kendaraan angkutan yang memang memenuhi ketentuan sebagai penerima solar subsidi,” ujar Al Amin.
Ia mengatakan, pengaturan antrean tidak semestinya hanya berorientasi pada pembatasan kendaraan, tetapi harus dibarengi dengan sistem pelayanan yang jelas. Dengan demikian, pengusaha angkutan maupun pengemudi memiliki kepastian mengenai prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, hingga mekanisme apabila terjadi antrean panjang.
Koordinasi Antarinstansi Perlu Diperkuat
Al Amin memahami bahwa antrean di SPBU dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk waktu kedatangan suplai dan kapasitas SPBU yang terbatas untuk menampung kendaraan dalam jumlah besar.
Karena itu, APTRINDO mendorong agar koordinasi antara Dinas Perhubungan, Pertamina, pengelola SPBU dan asosiasi angkutan terus diperkuat.
“Kalau persoalannya berkaitan dengan suplai, kapasitas SPBU maupun pengaturan kendaraan, tentu harus dicari solusinya secara bersama. Jangan sampai antrean kendaraan justru meluber ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya,” katanya.
Menurutnya, penataan lalu lintas di sekitar SPBU memang penting, namun pada saat yang sama pelayanan terhadap kendaraan yang memenuhi persyaratan juga harus tetap berjalan secara tertib.
APTRINDO, lanjut Al Amin, siap menjadi bagian dari koordinasi tersebut sehingga kepentingan dunia usaha angkutan dapat disampaikan secara terbuka sekaligus tetap mengikuti kebijakan pemerintah dan ketentuan distribusi BBM subsidi.
Soal Stiker Kendaraan, APTRINDO Minta Kriteria Jelas
Terkait rencana penggunaan stiker atau tanda identifikasi kendaraan anggota asosiasi yang menggunakan solar subsidi, APTRINDO menyatakan siap mendukung sepanjang mekanisme dan kriterianya disusun secara jelas.
Menurut Al Amin, identifikasi kendaraan dapat membantu proses pengawasan dan pelayanan apabila diterapkan dengan standar yang sama serta dapat diverifikasi.
“APTRINDO siap mendukung sepanjang kriterianya jelas. Jangan sampai tanda identifikasi justru menimbulkan perbedaan perlakuan. Yang paling penting adalah kendaraan yang memang memenuhi ketentuan mendapatkan pelayanan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme identifikasi juga perlu disertai pengawasan yang konsisten. Sebab, tujuan utama penataan distribusi solar subsidi bukan sekadar mengurangi antrean, melainkan memastikan BBM bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak.
Bukan Sekadar Mengurai Antrean
Al Amin berharap kebijakan penataan solar subsidi tidak berhenti pada persoalan antrean kendaraan di SPBU.
Menurutnya, pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU dan asosiasi perlu melihat persoalan tersebut dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan suplai, kapasitas SPBU, sistem antrean, verifikasi kendaraan, hingga pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi.
“Kami berharap penataan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan antrean, tetapi juga memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran, mudah diawasi, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha angkutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dunia usaha angkutan membutuhkan kepastian dalam menjalankan operasional. Ketidakjelasan mekanisme pelayanan maupun antrean yang tidak terkendali dapat berdampak terhadap waktu operasional kendaraan dan distribusi barang.
Karena itu, APTRINDO mendorong adanya pola pengaturan yang dapat diterapkan secara konsisten di lapangan dan mudah dipahami oleh pengemudi maupun pengelola SPBU.
“Pada prinsipnya kami mendukung penataan. Namun, penataan harus memberikan solusi. Aturannya harus jelas, pelaksanaannya harus transparan, dan pengawasannya harus berjalan,” kata Al Amin.
APTRINDO juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi agar persoalan antrean solar subsidi tidak berkembang menjadi persoalan baru di lapangan.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, SPBU dan pelaku usaha angkutan, penyaluran solar subsidi diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, serta tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas dan kebutuhan operasional kendaraan angkutan.
Fredy Legito
0 Komentar