MELAWI, KALIMANTAN BARAT — Fenomena antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Melawi mulai menjadi keluhan serius masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan warga untuk mendapatkan bahan bakar secara langsung di SPBU, tetapi juga berdampak pada kenaikan harga BBM di tingkat kios dan pengecer.
Sejumlah warga mengaku terpaksa membeli bahan bakar dari kios dengan harga yang jauh lebih tinggi karena kesulitan memperoleh BBM di SPBU. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, harga BBM di sejumlah titik disebut mencapai lebih dari Rp15 ribu per liter.
Situasi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor, mulai dari pekerja, petani, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang tinggal jauh dari akses SPBU.
Warga menilai persoalan antrean dan melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa penanganan yang serius.
“SPBU sekarang banyak dikuasai oleh para pengantri. Warga yang benar-benar membutuhkan bahan bakar akhirnya kesulitan mendapatkannya. Sementara harga di kios semakin tinggi. Di beberapa tempat bahkan rata-rata sudah di atas Rp15 ribu per liter,” ujar salah seorang warga kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Menurut warga, keberadaan kios dan pengecer sebenarnya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU. Namun, ketika harga BBM di tingkat pengecer meningkat tanpa adanya pengawasan yang memadai, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Warga Minta Pemda Perkuat Pengawasan Distribusi
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Melawi tidak hanya melihat persoalan ini sebagai masalah antrean biasa. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri dari hulu hingga hilir, terutama terkait kelancaran pasokan, pola distribusi, serta dugaan adanya pihak-pihak yang membeli BBM dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Pengawasan terhadap distribusi BBM dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan bahan bakar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Warga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap aktivitas distribusi dari SPBU hingga ke tingkat pengecer, sehingga potensi praktik penimbunan, pembelian berulang untuk kepentingan tertentu, permainan harga, maupun distribusi yang tidak tepat sasaran dapat dicegah.
“Kalau memang pengecer dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus hadir mengawasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM di SPBU, lalu akhirnya terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal,” kata warga tersebut.
Menurut masyarakat, persoalan ketersediaan BBM memiliki dampak yang luas. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, aktivitas transportasi ikut terganggu. Biaya operasional masyarakat meningkat dan pada akhirnya dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan lainnya.
Usulan Regulasi Harga di Tingkat Pengecer
Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, warga juga menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten Melawi mempertimbangkan langkah-langkah regulatif untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Usulan yang berkembang di tengah masyarakat adalah adanya aturan atau kebijakan daerah yang dapat menjadi acuan dalam pengawasan harga jual BBM di tingkat pengecer.
Namun, masyarakat berharap kebijakan tersebut nantinya disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat tata kelola harga dan distribusi BBM merupakan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, badan usaha penyalur, serta regulasi sektor energi.
Yang terpenting, menurut warga, pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang dianggap tidak wajar.
“Yang kami minta sederhana. BBM harus tersedia dan masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang wajar. Jangan sampai karena antrean panjang di SPBU, masyarakat akhirnya tidak punya pilihan selain membeli mahal di kios,” ujarnya.
Antrean Panjang Harus Dievaluasi
Persoalan antrean panjang di SPBU juga menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah dan pengelola distribusi dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap penyebab utama antrean yang terus terjadi.
Apakah persoalan tersebut dipicu oleh keterbatasan pasokan, meningkatnya kebutuhan masyarakat, pola distribusi yang tidak lancar, atau adanya persoalan lain dalam mekanisme penyaluran, seluruhnya perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka.
Transparansi informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dan tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
Apabila pasokan memang mengalami gangguan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab dan langkah penanganannya. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi, maka pihak yang berwenang diharapkan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Masyarakat berharap antrean panjang tidak menjadi persoalan rutin yang terus berulang tanpa solusi.
Masyarakat Jangan Selalu Menjadi Korban
Bagi masyarakat Melawi, persoalan BBM bukan sekadar urusan kendaraan mendapatkan bahan bakar. BBM berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi sehari-hari.
Ketika BBM sulit diperoleh, masyarakat harus menghabiskan waktu untuk mengantre. Ketika persediaan di SPBU sulit didapatkan, warga terpaksa mencari alternatif. Dan ketika alternatif tersebut hanya tersedia dengan harga tinggi, beban ekonomi kembali jatuh kepada masyarakat.
Karena itu, warga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
Mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, mengawasi distribusi di SPBU, mencegah praktik penyimpangan, hingga melakukan pengawasan terhadap harga di tingkat pengecer.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu persoalan semakin besar.
“Yang kami harapkan adalah adanya solusi nyata. Jangan sampai warga terus mengantre, sementara harga di kios terus naik. Masyarakat butuh kepastian bahwa BBM tersedia dan bisa diperoleh dengan harga yang wajar,” tutup salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Melawi maupun instansi terkait mengenai penyebab antrean di sejumlah SPBU serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga BBM di tingkat pengecer.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, pengelola SPBU, Pertamina, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan distribusi dan harga BBM tersebut.
Fredy Legito
0 Komentar